SOSOK Tjitjik Sri Tjahjandarie Dirjen Dikti Viral Usai Bahas UKT Mahal dan Sebut Kuliah Tak Wajib

TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah sosok Tjitjik Sri Tjahjandarie yang viral usai bahas UKT mahal dan sebut kuliah tak wajib tetapi tersier.

Baru-baru ini sosok Tjitjik Sri Tjahjandarie yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menjadi sorotan setelah pernyataannya soal perguruan tinggi dan kenaikan UKT.

Tak hanya itu, sosok Tjitjik Sri Tjahjandarie juga viral setelah pernyataannya perguruan tinggi atau kuliah tidak wajib melainkan tersier.

Tjitjik menyebutkan bahwa biaya kuliah harus dipenuhi oleh mahasiswa agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu.

"Dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar.

Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan," ucapnya dilansir Tribun-medan.com dari video yang tengah ramai di media sosial X, Jumat (17/5/2024).

"Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, ya itu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib," imbuhnya.

Ia juga menegaskan pemerintah fokus untuk memprioritaskan untuk pendanaan pada pendidikan wajib 12 tahun.

Perguruan tinggi tidak masuk prioritas karena masih tergolong pendidikan tersier.

Ia juga mengatakan bahwa sejumlah PTN memang tengah menambah kelompok UKT untuk menggaet mahasiswa dari keluarga yang dikategorikan mampu secara ekonomi.

"Ada beberapa perguruan tinggi yang memang menambahkan kelompok UKT-nya itu jadi lebih banyak.

Jadi bukan menaikkan UKT ya, tapi menaikkan kelompok UKT-nya jadi lebih banyak," kata Tjitjik dalam konferensi pers soal penetapan tarif UKT di PTN, dilansir Tribun-medan.com dari Breaking News Kompas TV, Jumat (17/5/2024).

Baca juga: Ketua DPD Golkar Ferdiansyah Siap Bertarung di Pilwako Dumai Usai Direstui Ibu, Kini Cari Pendamping

Baca juga: Viral OTK Terekam CCTV Racuni Anjing Hingga Tewas di Tanjung Gusta, Pelaku Beraksi Mengendarai Motor

"Karena apa? Untuk menggaet atau memfasilitasi pada mahasiswa-mahasiswa dari keluarga yang mampu.

Kalau kemudian ini demo, yang terjadi apa, ya kita pasti aware (tahu)." lanjutnya.

Ia menjelaskan, Kemendikbudristek sudah melakukan sosialisasi dan mewanti-wanti saat PTN menyampaikan usulan penyesuaian kelompok UKT.

"Yang kita lakukan apa? Oke, Anda diberi kewenangan untuk menyesuaikan dengan Permendikbud, satu.

Yang kedua, harap memperhatikan local wisdom (kearifan lokal), situasi yang ada di lingkungan perguruan tinggi masing-masing. 

Pertimbangkan empati kepada mahasiswa. 

Jangan menaikkan UKT tapi silakan menambah kelompok UKT," jelasnya.

Selain itu, imbuh Tjitjik, Kemendikbudristek meminta PTN mensosialisasikan penambahan kelompok UKT secara tepat dan benar kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) terutama mahasiswa.

"Sehingga ketika ada dinamika seperti ini pun kita langsung koordinasi dengan seluruh rektor.

Pak Dirjen mengundang seluruh rektor, kemudian kita sampaikan, ini lho, tampaknya dengan dinamika ini, apa yang salah? Karena sebagian besar perguruan tinggi yang lainnya itu, mahasiswanya aman-aman saja," ucapnya.

Tjitjik juga menyebut tidak semua PTN Badan Hukum (PTN BH) menambah kelompok UKT, sehingga anggapan bahwa semua kampus PTN BH menaikkan UKT, tidak benar.

"Bahkan contoh UNAIR (Universitas Airlangga) tidak menambah kelompok dan UKT tertingginya masih di bawah BKT (Biaya Kuliah Tunggal). Jadi jangan dikira seluruh PTN BH itu UKT tinggi, enggak. 

Anda lihat itu. Kemudian siapa lagi? IPB juga tidak menambah kelompok UKT," ungkap Tjitjik.

"UGM, itu kelompok UKT relatifnya sama, walaupun IPI (Iuran Pengembangan Institusi)-nya ada penyesuaian," lanjutnya.

Tjitjik mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk memastikan apakah ada mahasiswa yang UKT-nya melebihi kemampuan ekonomi orang tua.

"Sekarang ini, kalau misalnya ada ramai, apakah sudah terbukti bahwa ini akan naik? Faktanya, penerapan penyesuaian UKT ini kan baru diterapkan di SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), yang SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) belum kan? Kita akan lihat evaluasi, apakah ada mahasiswa yang mengeklaim dirinya overcharge atau dikenakan UKT melebihi kemampuan orang tuanya," ucapnya.

Kemendikbudristek, kata Tjitjik, nantinya akan meminta PTN membuka kanal pelaporan apabila ada mahasiswa yang dikenakan UKT melebihi kemampuan orang tua.

"Karena dalam Permendikbud Nomor 2 tahun 2024 itu sudah jelas, dibuka ruang untuk melakukan permohonan pengajuan peninjauan kembali UKT," pungkasnya.

Seperti diketahui, belakangan ini mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Negeri Riau (Unri) hingga Universitas Sumatera Utara (USU) Medan melakukan protes terhadap kenaikan UKT.

Para mahasiswa Unsoed misalnya memprotes lantaran ada kenaikan uang kuliah hingga lima kali lipat.

Tak hanya itu, USU bahkan disebut menaikkan UKT 200 persen.

Rektor USU Muryanto Amin memberikan penjelasan kepada mahasiswa dan jurnalis terkait kenaikan UKT hingga 200 persen.

Ia menyebut kenaikan UKT karena sumber pembiayaan kampus dari APBN, CSR dan pemanfaatan aset belum terpenuhi.

Meski begitu Muryanto membuka pintu kepada seluruh mahasiswa yang merasa tak sanggup membayar UKT untuk membuat surat sanggahan yang nantinya akan diverifikasi ulang.

Ia juga menceritakan dari 2000 mahasiswa baru, hanya satu mahasiswa yang terverifikasi UKT golongan satu atau Rp 500.000 per semester.

Fakta ini bisa saja karena kesalahan mahasiswa meng-input data ataupun kesalahan verifikasi sistem USU.

Sehingga pihaknya membuka Unit Layanan Terpadu (ULT) lantai 1 Biro Rektor USU untuk mahasiswa dan orangtua berkonsultasi.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: VIRAL Selebgram Kaya Raya Rayakan Ultah Kucing, Beri Kado Mewah, Tiup Lilin di Toko Louis Vuitton

Baca juga: Ketua DPD Golkar Ferdiansyah Siap Bertarung di Pilwako Dumai Usai Direstui Ibu, Kini Cari Pendamping

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan