IRAN UMUMKAN BERKABUNG 5 HARI: Presiden, Menlu dan Sejumlah Pejabat Tewas, Helikopter Jatuh di Hutan

Saluran televisi pemerintah IRIB melaporkan secara online bahwa helikopter tersebut telah menabrak pegunungan dan hancur akibat benturan.

"Kami sangat sedih ketika mengetahui berita itu. Presiden kami adalah seorang pemimpin yang sangat baik, semoga Tuhan memberkatinya," kata seorang warga Teheran, pensiunan berusia 63 tahun, Nabi Karam.

Pengganti Sementara

Mohammad Mokhber (68) menjadi pengganti Ebrahim Raisi sebagai Presiden Iran sementara.

Mohammad Mokhber kini menjabat sebagai Wakil Presiden Pertama Iran.

Berdasarkan pasal 131 Konstitusi Republik Islam Iran, apabila Presiden meninggal dunia saat menjabat, maka dengan konfirmasi dari Pemimpin Tertinggi Iran, Wakil Presiden Pertama akan mengambil alih tugasnya. Sebagai presiden sementara Iran, Mokhber adalah bagian dari dewan tiga orang.

Bersama dengan ketua parlemen dan kepala kehakiman, ia kemudian akan menyelenggarakan pemilihan presiden baru dalam waktu 50 hari setelah kematian presiden.

Profil Mohammad Mokhber

Seperti halnya Raisi, Mokhber dipandang dekat dengan Pemimpin Tertinggi Ayatullah Sayyid Ali Khamenei.

Politikus kelahiran 1 September 1955 itu menjadi Wakil Presiden Iran Pertama pada 2021 ketika Raisi terpilih sebagai presiden.

Bersama Raisi, Mokhber memiliki kewenangan dalam memberikan keputisan akhir dalam semua masalah negara.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, berdasarkan keterangan darai beberapa sumber, Mokhber adalah bagian dari tim pejabat Iran yang mengunjungi Moskwa, Rusia, pada Oktober lalu dan setuju untuk memasok rudal permukaan-ke-permukaan dan lebih banyak drone ke militer Rusia.

Tim tersebut juga termasuk dua pejabat senior dari Garda Revolusi Iran dan seorang pejabat dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Mokhber sempat menjabat sebagai kepala Setad, sebuah dana investasi yang terkait dengan Pemimpin Tertinggi Iran.

Pada 2010, Uni Eropa memasukkan Mokhber ke dalam daftar individu dan entitas yang dijatuhi sanksi atas dugaan keterlibatannya dalam “aktivitas rudal nuklir atau balistik”.

Dua tahun kemudian, Uni Eropa menghapusnya dari daftar tersebut.

Pada 2013, Departemen Keuangan AS menambahkan Setad dan 37 perusahaan yang diawasinya ke dalam daftar entitas yang terkena sanksi.