AKSI TOLAK Tapera di Depan Kantor DPRD Sumut, Partai Buruh Ancam Lakukan Boikot

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Partai Buruh Sumatra Utara bersama kelompok buruh hingga petani menggelar aksi unjuk rasa penolakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kantor DPRD Sumatra Utara, Selasa (11/6/2024).

Ketua Partai Buruh Sumatra Utara, Willy Agus Utomo, menyoroti kebijakan Tapera yang dinilai dapat membuat para buruh sengsara.

Potongan sebesar 2.5 persen baginya juga belum bisa memastikan buruh memiliki rumah.

"Kami elemen partai buruh Sumut yang di dalamnya itu ada serikat buruh, petani, nelayan, hingga rakyat kecil di Sumut, menolak keras PP Tapera ini.

Di mana PP tapera mengakibatkan ada pemotongan yang begitu besar kepada kaum buruh, menambah tergerusnya upah buruh sehingga buruh itu hari ini yang miskin tambah miskin lagi," kata Willy.

Willy mengatakan jika pemerintah akan ngotot menjalankan kebijakan Tapera, ia dan jajarannya tak sungkan untuk menolak tegas.

Bahkan berencana melakukan boikot. 

"Kami akan boikot dan kami akan menolak untuk dipotong (gaji buruh) dari pengusaha. Akan kami lakukan boikot kalau ada pemaksaan dari pemerintah," ungkapnya.

Ia menyangsikan program Tapera ini yang sewaktu-waktu bisa saja menjadi lahan korupsi para pejabat negara.

"PP Tapera ini mengundang lahan korupsi bagi pejabat. Di mana tidak ada uang pemerintah, yang ada hanya uang buruh yang begitu besar.

2,5 persen buruh dan 0.5 persen pengusaha, ini dikelola pemerintah dan itu juga belum memastikan kita punya rumah. Kalau kita hitung pun, itu masih kecil.

Tak sanggup beli rumah sederhana versi pemerintah sendiri. Kami tolak tegas dan minta agar dibatalkan kebijakan Tapera tersebut," tambahnya. 

Selain menyuarakan penolakan yang kencang terhadap Tapera, massa aksi juga menyoroti harga beras yang mahal.

Mereka mendesak agar DPRD beserta Kepala Bulog agar bisa menurunkan harga jual beras.

"Kita juga punya tuntutan lokal. Di mana harga beras di Sumut naik secara signifikan selama setahun ini. Kita minta tegas kepada Kabulog Sumut untuk merivisi kenaikan harga beras.

Yang katanya menguntungkan petani dengan kenaikan ini, namun nyatanya tidak seperti itu. Kami di petani menolak kenaikan harga beras karena harga gabah tak dibeli dengan harga yang mahal juga. Untul itu kami minta di DPRD sumut dilakukanlah RDP jumpa Kabulog agar bisa diturunkan harga beras di Sumut," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)