KOMISI I DPR RI Fraksi PDIP Sindir Jokowi, Ketum Projo: Sebentar Lagi Presiden Akan Rombak Kabinet

TRIBUN-MEDAN.COM - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan dalam waktu dekat ini kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Meski demikian, menurut Budi Arie, kepastian reshuffle tetap menjadi hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

Di tengah isu reshuffle kabinet tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto menyentil Presiden Joko Widodo yang lebih memilih mendengarkan relawannya, Projo dan Bara JP, ketimbang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Utut menyindir cara bernegara Jokowi.

Hal tersebut Utut sampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR, Lemhannas, dan Wantannas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Mulanya, Utut bertanya kepada para pejabat Lemhannas dan Wantannas, ke mana lembaga tersebut akan dibawa.

"Yang ke depan harus kita pikiran pak gubernur, pak sesjen, ini lembaga mau dikemanain? Where are you going to? Kalau zaman Pak Harto, saya tidak pernah stereotype terhadap satu pemerintahan, Lemhannas adalah salah satu requirement untuk jabatan bupati, jabatan gubernur. Jadi orang mau datang. Kalau sekarang siapa? Wantannas, minta maaf, apalagi?" ujar Utut.

Utut menyinggung pangkat yang disandang para pejabat Lemhannas dan Wantannas saat ini. Misalnya, Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Panca Putra.

Dia yakin, selama Panca masih menjabat sebagai kapolda, pasti banyak orang bertamu ke kantornya.

Namun, di Lemhannas, Utut menduga Panca pasti kini sepi tamu.

"Di sini bapak-bapak orang hebat semua, bintang 3 itu wah lulusnya setiap jenjang susah. Pak Panca dulu kadapol, Pak, orang mau ketemu pak kadapol antrenya bisa 2 bulan. Sekarang di sana (Lemhannas). Dugaan saya yang mau bertamu juga jarang. Ke depan ini Wantannas seperti apa?" jelasnya.

Kemudian, Panca menyebut bisa saja penempatan para pejabat tinggi TNI-Polri di Lemhannas dan Wantannas hanyalah 'tempat parkir'.

Dia juga meyakini para petinggi Wantannas tidak pernah bertemu karena kesibukannya masing-masing.

"Kalau bapak tadi Pak Laksamana Madya Hutabarat (Sesjen Wantannas) tadi bercerita ada Pak Jokowi, 8 menteri, saya pastikan enggak pernah ketemu. Kalau pernah ketemu saya voor 1 banding 10. Kalau benar saya kasih Rp 10 juta, eh Rp 100 juta. Kalau saya yang, bapak yang enggak benar, bapak kasih saya Rp 10 juta," sambungnya.

Setelahnya, barulah Utut menyinggung Jokowi yang lebih suka mendengar Projo ketimbang Lemhannas dan Wantannas.

Dia bingung dengan posisi Wantannas dan Lemhannas yang kerap diabaikan Presiden saat ini.

"Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantannas, Presiden lebih dengerin Bara JP ketimbang Gubernur Lemhannas. Lantas kita mau letakkan di mana? Mohon maaf ini bukan soal keberpihakan, keberpihakan kami sudah clear tadi kita dukung anggaran, tetapi bernegara enggak bisa begini. Hanya di atas kertas bapak hebat, di atas kertas ada 8 menteri dan bapak sekretaris. Komunikasi dengan Presiden? Lapangannya? Tidak," kata Utut.

"Ke depan kalau nanti TNI dan Polri undang-undangnya kita gedok, bapak akan disebar diperbantukan di sipil dan manfaat bapak jauh lebih hebat," imbuhnya.

Ketua Umum Projo: Sebentar Lagi Presiden akan Dilakukan Reshuffle Kabinet

Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan soal kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle yang kembali akan dilakukan Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, menurut dia, kepastian reshuffle tetap menjadi hak prerogatif dari Presiden Jokowi. "Itu kan hak prerogatif Presiden masa kita mengomentari. Ya bisa iya, bisa enggak," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

"Semua kemungkinan selalu terbuka. Saya enggak bilang enggak, tapi soal itu saya serahkan ke Presiden," ucap Budi. 

Budi Arie juga menyebutkan, rencana reshuffle kemungkinan juga sudah dibahas saat Presiden Jokowi bertemu dengan ketua umum parpol pendukungnya baru-baru ini.

Selain itu, pertemuan dengan para ketua umum parpol membahas konsolidasi untuk kelanjutan pemerintahan mendatang.

Saat ditanya lebih lanjut soal pertimbangan reshuffle dengan adanya pihak di dalam pemerintahan yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah, Budi Arie menyatakan hal itu sudah jadi perhatian.

"Itu kan suara-suara sudah kita dengar, ya kita tunggu saja lah, itu kan hak prerogatif Presiden," kata dia. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah bertemu dengan ketua umum partai-partai politik pendukung pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Jokowi tidak mengungkapkan isi pertemuan tersebut. Akan tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak membahas rencana reshuffle kabinet saat bertemu para ketua umum.

"Ketemu (ketua umum partai politik), tapi tidak berbicara itu (reshuffle kabinet)" kata Jokowi singkat di RPTRA Taman Sawo, Jakarta, Selasa (11/6/2024), dikutip dari kompas.com.

(*/Tribun-medan.com)