HEBOH ASN Bandung Wajib Patungan Hewan Kurban Rp500 Ribu dan Dianggap Ngutang Kalau Tak Bayar

TRIBUN-MEDAN.COM – Heboh aparatur sipil negara (ASN) di Bandung wajib patungan hewan kurban Rp500 ribu.

Tak hanya itu, ASN di Bandung tersebut juga dianggap berutang apabila patungannya dibayar terlebih dahulu oleh kepala dinas yang menalanginya.

Terkait hal ini, Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, Yosef Nugraha, membantah isu yang menyebut bahwa ASN Kabupaten Bandung diwajibkan patungan untuk membeli hewan kurban.

Sebelumnya, dalam isu yang beredar, ASN Kabupaten Bandung diwajibkan membayar Rp 500.000 per orang untuk membeli sapi kurban pada momen Idul Adha 2024.

Jika tidak membayar, ASN akan dianggap berutang kepada kepala OPD atau kepala dinas masing-masing yang menalanginya.

Baca juga: Antisipasi Kriminalitas dan Premanisme Polres Labuhanbatu Sisir Tempat-tempat Rawan

Baca juga: MALUNYA Wanita Ini Berlagak Bak Pengagum Rahasia Malah Diskakmat Istri Sah: Jangan Sampai Lepas!

Yosef mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tidak pernah memaksa dinas atau para ASN untuk berkurban pada Idul Adha 2024.

Dia menjelaskan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung memang menawarkan pengelolaan dana bagi ASN Pemkab Bandung yang hendak berkurban untuk masyarakat.

"Ini sifatnya tidak mengikat, siapa saja yang berkenan menitipkan biaya untuk kurban,

Baznas menyediakan pelayanan pengelolaan hingga pendistribusiannya ke masyarakat yang membutuhkan," kata Yosef dikutip Tribun-medan.com dari TribunJabar.id, Senin (17/6/2024).

"Jadi tidak ada pemaksaan," imbuhnya.

Yosef menyatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan bila ada ASN yang tidak berkurban atau memilih berkurban secara pribadi.

"Namanya juga ibadah, tentu tidak boleh ada keterpaksaan," ujar Yosef.

Baca juga: AKHIRNYA Baim Wong Ungkap Kondisi Rumah Tangganya yang Diterpa Isu Keretakan: Ada Perbedaan

Menurutnya, kurban adalah ibadah yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat saling berbagi.

"Tentu harus ada keihklasan dan kesadaran pribadi. Ini hanya persoalan komunikasi yang kurang pas," ucap Yosef.

"Tidak ada hak yang dirampas atau dialihkan dengan maksud lain. Semuanya secara sukarela, tidak ada paksaan," pungkasnya.