Rocky Gerung Usulkan IKN Dibangun dari Uang Rp500 T Ini Jika APBN Tak Cukup, Jansen Sitindaon Setuju

TRIBUN-MEDAN.COM - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan usulan agar pembangunan IKN lancar, bisa digunakan dari uang yang mengalir ke luar negeri ini jika memang APBN tidak cukup.

Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap aliran uang terkait judi online (Judol) terdeteksi mengalir ke 20 negara hingga mencapai ratusan triliunan. 

"Uang judi online sejak 2017 sudah kuartal I tahun 2024 nilainya mencapai Rp 500 triliun. Satgas Pemberantasan Judi Online harus mampu ke negara-negara yang diduga jadi tempat penampungan uang judi online Indonesia," kata Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Santoso kepada wartawan, Selasa (18/6/2024).

Terkait banyaknya uang Indonesia yang mengalir ke luar negeri tersebut, kemudian usulan ini disampaikan Rocky Gerung di Universitas Balikpapan (Uniba) saat ia mengisi diskusi bertajuk "Progres Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Dampaknya terhadap Kalimantan Timur serta Indonesia" pada Jumat (14/6/2024).

Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan IKN dan menganalisis dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat Kalimantan Timur serta Indonesia secara keseluruhan.

Rocky Gerung memberikan pandangannya mengenai proyek IKN yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Jokowi.

Dalam pengantarnya, Rocky menyampaikan kritik tajam terhadap proyek ini serta menyarankan alternatif sumber dana melalui legalisasi judi online.

Pasalnya, menurutnya, APBN nyaris mustahil membiayai IKN. "Saya tadi baca berita, tahun 2013 jumlah putaran uang di judi online mencapai Rp 327 triliun. Menariknya, 80 persen dari pemain judi online adalah masyarakat bawah yang bermain dengan nominal kecil, tapi akumulasinya mencapai angka besar," ujar Rocky.

Ia menambahkan bahwa pada saat yang bersamaan, IKN butuh Rp 450 triliun atau mendekati dana yang diperlukan oleh proyek ini. "Maka secara gampang, sudah legalkan saja judi online dan hasilnya itu dipakai buat investasi IKN," sindirnya. 

Lebih lanjut, Rocky menyoroti masalah sosial dan ekonomi yang menyebabkan maraknya judi online. Ia beranggapan bahwa frustrasi masyarakat karena ekonomi tidak bertumbuh menyebabkan judi online tumbuh secara eksponensial.

Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi lain untuk mengatasi masalah ini selain mengandalkan APBN, dikutip dari Tribunkaltim.co.

Dalam kesempatan yang sama, Rocky juga mengkritik optimisme pemerintah terkait bonus demografi di Indonesia.

"Presiden Jokowi mengatakan bahwa anak-anak muda nanti akan menjadi bonus demografi di Indonesia. Benar atau tidak, tapi fakta hari ini ada 60 juta pemuda Indonesia pengangguran di usia kerja," tegas Rocky.

Menurutnya, memberikan pekerjaan kepada mereka di IKN bukanlah solusi jangka panjang yang realistis.

Usulan Rocky Gerung tersebut pun ditanggapi warganet. 

Menurut warganet, pernyataan Rocky Gerung itu merupakan sarkasme. Namun, politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon, tampak setuju dengan usulan Rocky Gerung tersebut.

"Rocky itu sedang sarkas bung. Jangan dianggap serius,"ujar akun Oryza Ardyansyah Wirawan @oryza_wirawan.

"Mau sarkas ataupun serius tidak masalah mas. Aku memang setuju judi ini diatur dgn berbagai alasan yg kutulis. Mau sampai kapanpun, aku meyakini Indonesia tidak mungkin bisa bebas dari judi. Jd lebih baik diatur biar korbannya tidak meluas-tambah banyak. Apalagi pasca ada online,"balas Jansen Sitindaon @jansen_jsp.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap aliran uang terkait judi online terdeteksi mengalir ke 20 negara hingga mencapai ratusan triliunan.

PPATK telah merilis ada sekitar Rp 500 triliun aliran dana terkait judi online sejak 2017 sampai kuartal I 2024.

"Ada 20 negara saat ini terdeteksi yang bernilai triliunan," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Selasa (18/6/2024).

Ivan menerangkan aliran uang terkait judi online terbanyak di negara ASEAN.

Saat ini, pihaknya sudah memblokir ribuan rekening terkait judi online yang mengalir ke luar negeri. "(Terbanyak) ASEAN. Ada ribuan rekening (yang sudah diblokir)," kata Ivan.

Tanggapan Akademisi soal Usulan Rocky Gerung

Sementara, Rektor Universitas Balikpapan (Uniba), Isradi Zainal memberikan tanggapan terhadap kritik Rocky Gerung.

"Kami mengundang beliau karena memang berbeda pendapat dengan kami," kata Isradi dikutip dari TribunKaltim.co.

Isradi menjelaskan bahwa anggaran IKN adalah multiyear dengan total sekitar Rp 446 triliun atau hingga tahun 2045.

"Di tahun 2022 ada 5,5 triliun rupiah dari dana PUPR, di tahun 2023 ada sekitar 27 triliun rupiah, di tahun 2024 ada sekitar 36,9 triliun rupiah," urainya. 

Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak mengganggu sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Oleh sebab itu, Isradi optimistis dengan perkembangan proyek IKN.

"Kantor Presiden sudah mendekati 90 persen, Istana Negara 80-an persen. Saya meyakini bahwa IKN itu akan sukses," ujarnya. 

Menurutnya, upaya merayakan 17 Agustus di IKN adalah salah satu indikator keberhasilan awal proyek ini, kendati pelaksanaannya juga dilakukan di Jakarta. 

Beda Pendapat 2 Menteri Soal IKN

Dua menteri Jokowi berbeda pendapat soal investor asing di IKN Kaltim.

Di antara sejumlah ground breaking yang dilakukan, Komisi VI DPR saat rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM mempertanyakan kepada Bahlil Lahadalia soal  investor asing yang belum juga masuk.

Ketika itu, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang masuk di IKN Kaltim dengan sejumlah penjelasan dan kapan akan masuk. Namun, pernyataan Bahlil soal investor asing ini kemudian diluruskan oleh Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR tersebut, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang masuk.

Menurut Bahlil, investor akan masuk setelah 17 Agustus 2024 nanti.

Namun pernyataan Bahlil soal IKN ini kemudian diluruskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Suharso mengatakan, saat ini para investor asing masih bersikap mengamati.

"Enggak. Domestik kan sudah banyak. Nah asing kan mereka kan wait and see. Kalau domestiknya sudah masuk, mudah-mudahan yang untuk wilayah yang lain ya, yang di sebelah sini sebelah barat, kita buka untuk siapa pun," ujar Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Menurut Suharso, investor asing yang memilih wait and see terkait IKN merupakan hal yang biasa.

Dia mengatakan, para investor asing masih menunggu karena akan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia dalam waktu dekat.

"Kira-kira mereka ingin lihat conformity-nya seperti apa. Kalau itu buat mereka pas, saya kira enggak ada soal, enggak ada isu di situ. Kan ini negara yang besar ya kan," tuturnya seperti dikutip dari kompas.com.

Suharso menegaskan investasi tidak berkaitan dengan target, melainkan bagaimana Indonesia bisa membuat para investor tertarik untuk berinvestasi.

Jika pembangunan IKN sesuai dengan master plan-nya, Suharso meyakini para investor asing pasti tertarik buat masuk.

"Kalau investasi kan yang penting bisa membuat itu menarik, benar-benar ibukota nya pindah, benar-benar unsurnya berjalan, bahwa sesuai dengan master plan. Nah kalau itu membuat para calon investor sesuatu hal yang positif mereka pasti tertarik. Dan menurut saya mereka tertarik. Karena kenapa? Karena itu menjanjikan. Karena investasi kan membutuhkan tempat di mana pertumbuhannya tinggi," imbuh Suharso.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil dikutip dari kanal YouTube DPR.

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen. Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara. Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun. Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

“Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai. Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

Bahlil mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: ALASAN Politisi Demokrat Jansen Sitindaon Usul Agar Judol Lebih Baik Dilegalkan Saja

Baca juga: JANSEN SITINDAON Usul Judi Online Lebih Baik Dilegalkan, KARIN: Bang Jansen, Kau Masih Waras Kan?