Berita Viral

Program Makan Gratis Telan Rp 71 Triliun, Bagaimana Dampak Defisit di APBN 2025?Ini Kata Sri Mulyani

Program makan gratis yang bakal dijalankan Prabowo-Gibran bakal menelan anggaran mencapai Rp 71 triliun. 

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan suami di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri usai silaturahim hari pertama Lebaran, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (10/4/2024). (KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA) 

Thomas menegaskan, hal itu adalah kunci dari keberlangsungan program ini.

"Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap," terang Thomas.

"Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas."

"Tentunya kita ingin mencapai target 100 persen, ya, secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama," ucapnya.

Thomas Djiwandono mengatakan, hal teknis lebih lanjut soal program makan bergizi gratis masih dalam proses diskusi internal.

"Makan bergizi, saya rasa banyak sekali hal yang teknis."

"Dalam hal ini, yang saya bisa katakan di sini adalah semua pertanyaan mengenai total jumlah, prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang bisa saya katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal," kata Thomas.

Oleh sebab itu, dirinya mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal teknis dari program ini.

Menurutnya, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.

Setelah itu, baru bisa Tim Prabowo menjelaskan soal program makan bergizi gratis ini.

"Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu."

"Setelah siklus APBN ini selesai, kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut," ujar Thomas.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan alasan jumlah anggaran makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun.

Ia mengatakan, anggaran itu sudah dikalkulasi berdasarkan daerah di Indonesia.

"Itu sudah dapat kalkulasi berdasarkan prioritas daerah, kemudian indeks, dan jumlah," kata Airlangga kepada wartawan di DPR, Senin.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved