Diduga Gelapkan Beras Bansos lalu Dijual Jadi Beras Premium, 3 Warga Tanjung Anom Ditangkap

Kemudian perangkat Desa dan aparat meminta supaya NF membuka garasi dan pintu gudang di rumahnya. Disinilah ditemukan sekitar 48 karung beras merek Bulog dan beras merek cap Jempol sebanyak 30 karung.

Beras cap jempol ini diduga merupakan beras dari pemerintah yang dipindahkan ke karung lain supaya bisa dijual ke pasaran dengan harga beras premium.

"Kita lihat di situ kurang lebih 48 karung goni beras dan beberapa beras yang berada dalam karung bercap jempol. Beras bulog dari pemerintah diganti sampulnya jadi beras cap jempol."

Saat diinterogasi, NF, perempuan pelaku pemilik rumah berdalih tidak tahu menahu adanya beras.

Kebetulan di rumah tersebut ada dua orang lagi yakni ASN dan HM.

Untuk proses lebih lanjut, maka ketiganya dibawa ke Polsek Pancur Batu.

Dari hasil penelusuran pihak Desa, beras yang ada di rumah NF diduga kuat beras bantuan dari pemerintah untuk warga miskin di Desa Tanjung Anom yang digelapkan, lalu dijual menggunakan karung beras pasaran.

"Beras ini harusnya dialokasikan ke warga kita. karena di bulan Juni, ini warga kita belum menerima berasnya."

Dari pengakuan terduga pelaku penggelapan beras subsidi ini, mereka mengaku baru pertama kali mencoba menjual beras untuk rakyat miskin ke pasaran.

"saya belum pernah lihat, tapi pengakuannya baru kali itu dia mau memasarkan."

Prosedur Ambil Bansos Beras Bagi Warga Miskin Dari Dinsos Kabupaten Deliserdang

Kepala Dusun IV, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Alfan Pandia mengatakan, sejak Januari terdapat 156 kepala keluarga yang terdaftar mendapatkan beras dari dinas sosial Kabupaten Deliserdang, yang disalurkan ke kantor Pos.

Ternyata pada bulan Maret berkurang jadi 106 dan pada bulan Juni berkurang lagi menjadi 106 kepala keluarga.

Untuk mengambil beras, warga mengambil langsung ke kantor pos membawa surat atau undangan yang memiliki daftar nominatif (Danom).

Daftar nominatif ini yang memberikan dinas sosial Kabupaten Deliserdang kepada warga kurang mampu.