JEJAK Hubungan TB Silalahi dengan Tomy Winata

Ketika bank tersebut menghadapi penutupan, Jenderal Raden Ahmad Kosasih campur tangan dengan mengusulkan kepada Kepala Angkatan Darat Jenderal Edi Sudradjat agar Yayasan Kartika Eka Paksi terlibat dalam rekapitalisasi bank tersebut.

Bank tersebut diambil alih oleh Angkatan Darat dan Winata diundang untuk mengambil bagian dalam restrukturisasinya pada tahun 1987, karena ia telah memiliki rekam jejak panjang dalam berbisnis dengan militer dan merupakan rekan Edi Sudradjat dan TB Silalahi.

Menurut biografi TB Silalahi tahun 2008, Bank Propelad dibeli melalui Winata dan rekannya Sugianto Kusuma (lebih dikenal sebagai Aguan). Angkatan Darat mengambil 40 persen saham, yang tidak dibayarkan apa pun, sementara perusahaan Winata dan Aguan masing-masing mengambil 30 persen saham. Bank Propelad kemudian mengubah namanya menjadi Bank Artha Graha.

Pada pertengahan tahun 1997, bekerja sama dengan Bank Indonesia Winata, Bank Arta Prima diselamatkan, yang kemudian digabung dengan Bank Artha Graha.

Pada tahun 2003, Artha Graha Group mengambil alih Bank Inter-pacific, Tbk (perusahaan publik). Pada tahun 2005, Bank Inter-pacific, Tbk mengakuisisi Bank Artha Graha menjadi Bank Artha Graha Internasional, Tbk (INPC.JK).

Winata terlibat dalam sektor properti melalui PT Jakarta International Hotels and Development, Tbk (JIHD.JK, perusahaan publik yang terdaftar), yang memiliki Hotel Borobudur di Jakarta Pusat , dan PT Danayasa Arthatama, Tbk (SCBD.JK, perusahaan publik yang terdaftar), yang memiliki Sudirman Central Business District (SCBD) di jantung kota Jakarta. SCBD mencakup Gedung Bursa Efek Indonesia .

Winata berencana untuk membangun Gedung Signature Tower -Jakarta, gedung pencakar langit setinggi 111 lantai, yang akan menjadi gedung tertinggi kelima di dunia, di pusat SCBD.

Ia mengatakan megaproyek tersebut adalah bagian dari misinya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa "Indonesia bisa". Visinya adalah menjadikan SCBD sebagai "Manhattan-nya Indonesia".

Tomy Winata aktif di sektor infrastruktur, melalui perusahaan PT Bangungraha Sejahtera Mulia yang memperoleh dukungan dari Gubernur Provinsi Banten dan Lampung untuk menjadi investor utama untuk proyek Jembatan Selat Sunda yang jika dilanjutkan akan menjadi proyek infrastruktur tunggal terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tanggal 2 Desember 2011, konsorsium Lampung-Banten dengan PT Bangungraha Sejahtera Mulia ditunjuk menjadi Pemrakarsa Proyek untuk mengerjakan studi kelayakan Proyek Jembatan Selat Sunda dan Pengembangan Kawasan Strategis.

Menyusul Peraturan Presiden tersebut, Provinsi Banten dan Lampung bersama PT Bangun Sejahtera Mulia mendirikan perusahaan patungan bernama PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) untuk melakukan studi kelayakan Selat Sunda. Berdasarkan pra-studi kelayakannya, biaya konstruksi Proyek Selat Sunda diperkirakan sekitar US$10 miliar dan akan memakan waktu sekitar 8 hingga 10 tahun untuk dikembangkan.

Proyek Jembatan Selat Sunda telah berkembang dari sebuah “mimpi yang mustahil” pada tahun 2002 menjadi “hampir menjadi kenyataan” pada tahun 2012, namun pada tahun 2014 presiden baru Joko Widodo mengesampingkan proyek tersebut.

Winata juga mempunyai usaha bisnis di luar Indonesia, termasuk di Timor Leste , di mana ia diduga diberi persetujuan secara rahasia untuk membangun hotel dan kompleks perbelanjaan di tanah milik pemerintah tanpa harus mengajukan penawarannya melalui proses tender.

Selain kegiatan hukumnya, Tomy juga merupakan anggota dari apa yang disebut "sembilan naga", sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang penting diduga di balik industri perjudian Jakarta, meskipun praktik tersebut dilarang di Indonesia, dan tuduhan itu juga tidak bisa dibuktikan.

Pada bulan April 2000, Presiden Abdurrahman Wahid memerintahkan polisi untuk menangkap Winata atas tuduhan menjalankan kegiatan perjudian di sebuah kapal pesiar di perairan lepas pantai Jakarta.