JEJAK Hubungan TB Silalahi dengan Tomy Winata

TRIBUN-MEDAN.COM - Pada tahun 2006, Tomy Winata (Guo Shuo Feng) alias TW terdaftar sebagai urutan 35 dalam daftar Forbes "40 orang terkaya di Indonesia" dengan kekayaan bersih sebesar $110 juta. Sementara versi GlobeAsia, pada tahun 2016, TW menduduki peringkat ke-43 dalam daftar 150 orang terkaya indonesia dengan kekayaan bersih sebesar $900 juta.

Tomy Winata lahir pada tanggal 23 Juli 1958 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Ada beberapa versi yang saling bertentangan mengenai kehidupan awalnya. Menurut The Washington Post , ia memulai kariernya sebagai "tukang cuci mobil dan anak kantor".

Sementara, laporan media Indonesia menyebutkan bahwa Tomy Winata berasal dari keluarga miskin dan menjadi yatim piatu sejak kecil.

Penulis Sam Setyautama menulis bahwa Winata memiliki ayah angkat bernama Bisri Artawinata, yang merupakan kepala desa di Takokak, Sukabumi, Jawa Barat.

Sebaliknya, penulis Joe Studwell menulis bahwa "ayah Winata membangun barak untuk Angkatan Darat meskipun Winata lebih suka mengatakan bahwa ia memulai kariernya dengan menjual es loli dan mencuci mobil".

Sebuah biografi daring yang banyak disalin menyatakan bahwa pada tahun 1972 ketika berusia 15 tahun, Winata diperkenalkan kepada kepala Komando Distrik Militer Singkawang di Kalimantan Barat, yang mengakibatkan dia diminta untuk membangun kantor untuk militer.

Biografi daring tersebut menyatakan hubungan bisnisnya dengan militer tumbuh dan dia diminta untuk membangun barak dan sekolah Angkatan Darat, dan mendistribusikan barang-barang ke markas besar Angkatan Darat provinsi di tempat-tempat seperti Irian Jaya, Ujungpandang dan Ambon.

Majalah Tempo pada tahun 1999 melaporkan bahwa Tommy memulai bisnisnya ketika berusia 15 tahun setelah menerima pesanan untuk pembangunan barak asrama militer di Irian Jaya.

Tumbuh karena Peran TB Silalahi

Tempo menyatakan keberhasilan bisnisnya adalah karena kedekatannya dengan almarhum Jenderal Tiopan Bernard (TB) Silalahi, mantan sekretaris jenderal Kementerian Pertambangan dan Energi dan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Kabinet Pembangunan keenam Presiden Suharto.

Kemudian, kerajaan bisnis Winata berkembang di bawah Artha Graha Group. Ia menjadi terkenal secara nasional pada akhir 1980-an ketika ia bekerja dengan Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat Indonesia untuk menyelamatkan bank lokal yang bermasalah, Bank Propelad.

Pada tahun 1986, Menteri Keuangan Radius Prawiro mengancam akan menutup Bank Propelad karena menderita kerugian.

Propelad dimulai pada tahun 1967, sebuah perusahaan perhotelan yang dibentuk oleh yayasan Komando Militer Siliwangi Angkatan Darat .

Sebagai PT Propelad, perusahaan tersebut menjadi kontraktor utama untuk proyek konstruksi perusahaan minyak negara, PT.Pertamina , di Jawa Barat dan kemudian menjadi sebuah bank.

Ketika bank tersebut menghadapi penutupan, Jenderal Raden Ahmad Kosasih campur tangan dengan mengusulkan kepada Kepala Angkatan Darat Jenderal Edi Sudradjat agar Yayasan Kartika Eka Paksi terlibat dalam rekapitalisasi bank tersebut.

Bank tersebut diambil alih oleh Angkatan Darat dan Winata diundang untuk mengambil bagian dalam restrukturisasinya pada tahun 1987, karena ia telah memiliki rekam jejak panjang dalam berbisnis dengan militer dan merupakan rekan Edi Sudradjat dan TB Silalahi.

Menurut biografi TB Silalahi tahun 2008, Bank Propelad dibeli melalui Winata dan rekannya Sugianto Kusuma (lebih dikenal sebagai Aguan). Angkatan Darat mengambil 40 persen saham, yang tidak dibayarkan apa pun, sementara perusahaan Winata dan Aguan masing-masing mengambil 30 persen saham. Bank Propelad kemudian mengubah namanya menjadi Bank Artha Graha.

Pada pertengahan tahun 1997, bekerja sama dengan Bank Indonesia Winata, Bank Arta Prima diselamatkan, yang kemudian digabung dengan Bank Artha Graha.

Pada tahun 2003, Artha Graha Group mengambil alih Bank Inter-pacific, Tbk (perusahaan publik). Pada tahun 2005, Bank Inter-pacific, Tbk mengakuisisi Bank Artha Graha menjadi Bank Artha Graha Internasional, Tbk (INPC.JK).

Winata terlibat dalam sektor properti melalui PT Jakarta International Hotels and Development, Tbk (JIHD.JK, perusahaan publik yang terdaftar), yang memiliki Hotel Borobudur di Jakarta Pusat , dan PT Danayasa Arthatama, Tbk (SCBD.JK, perusahaan publik yang terdaftar), yang memiliki Sudirman Central Business District (SCBD) di jantung kota Jakarta. SCBD mencakup Gedung Bursa Efek Indonesia .

Winata berencana untuk membangun Gedung Signature Tower -Jakarta, gedung pencakar langit setinggi 111 lantai, yang akan menjadi gedung tertinggi kelima di dunia, di pusat SCBD.

Ia mengatakan megaproyek tersebut adalah bagian dari misinya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa "Indonesia bisa". Visinya adalah menjadikan SCBD sebagai "Manhattan-nya Indonesia".

Tomy Winata aktif di sektor infrastruktur, melalui perusahaan PT Bangungraha Sejahtera Mulia yang memperoleh dukungan dari Gubernur Provinsi Banten dan Lampung untuk menjadi investor utama untuk proyek Jembatan Selat Sunda yang jika dilanjutkan akan menjadi proyek infrastruktur tunggal terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tanggal 2 Desember 2011, konsorsium Lampung-Banten dengan PT Bangungraha Sejahtera Mulia ditunjuk menjadi Pemrakarsa Proyek untuk mengerjakan studi kelayakan Proyek Jembatan Selat Sunda dan Pengembangan Kawasan Strategis.

Menyusul Peraturan Presiden tersebut, Provinsi Banten dan Lampung bersama PT Bangun Sejahtera Mulia mendirikan perusahaan patungan bernama PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) untuk melakukan studi kelayakan Selat Sunda. Berdasarkan pra-studi kelayakannya, biaya konstruksi Proyek Selat Sunda diperkirakan sekitar US$10 miliar dan akan memakan waktu sekitar 8 hingga 10 tahun untuk dikembangkan.

Proyek Jembatan Selat Sunda telah berkembang dari sebuah “mimpi yang mustahil” pada tahun 2002 menjadi “hampir menjadi kenyataan” pada tahun 2012, namun pada tahun 2014 presiden baru Joko Widodo mengesampingkan proyek tersebut.

Winata juga mempunyai usaha bisnis di luar Indonesia, termasuk di Timor Leste , di mana ia diduga diberi persetujuan secara rahasia untuk membangun hotel dan kompleks perbelanjaan di tanah milik pemerintah tanpa harus mengajukan penawarannya melalui proses tender.

Selain kegiatan hukumnya, Tomy juga merupakan anggota dari apa yang disebut "sembilan naga", sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang penting diduga di balik industri perjudian Jakarta, meskipun praktik tersebut dilarang di Indonesia, dan tuduhan itu juga tidak bisa dibuktikan.

Pada bulan April 2000, Presiden Abdurrahman Wahid memerintahkan polisi untuk menangkap Winata atas tuduhan menjalankan kegiatan perjudian di sebuah kapal pesiar di perairan lepas pantai Jakarta.

Polisi menolak melakukan penangkapan tersebut, dengan alasan tidak ada bukti. Jaksa Agung Marzuki Darusman kemudian mengatakan pemilik kapal pesiar tersebut adalah seorang pengusaha bernama Sugeng Prananto.

Dalam sebuah wawancara dengan majalah Tempo pada bulan April 2002 mengenai perjudian, Winata mengatakan, "Setiap bisnis ilegal yang masih bisa bertahan hidup pasti ada yang mendukung. Baik itu pemerintah maupun nonpemerintah, semuanya tergantung pada jenis bisnis ilegal tersebut. Perjudian itu seperti simpanan. Diurus, dibiayai, dilindungi, dan dikonsumsi, tetapi mereka tidak pernah mau mengeksposnya."

Dalam sebuah wawancara dengan majalah Forum pada bulan November 2001, ia membantah terlibat dalam kegiatan ilegal.

Dalam wawancaranya dengan tvOne pada September 2020, ia mengatakan bahwa ia menikmati tuduhan tersebut karena tuduhan tersebut meningkatkan profilnya dan menghadapi penghinaan membantunya untuk menjadi lebih dewasa sebagai pribadi.

Di samping usahanya, Winata mendirikan yayasan sosial nirlaba bernama Yayasan Artha Graha Peduli (Yayasan AG Peduli) yang mempunyai lima kegiatan sosial utama: pemberian bantuan darurat kepada korban bencana alam di Indonesia dan luar negeri; program kemanusiaan dalam ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan; program penyelamatan lingkungan hidup; pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM); dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Aliansi politik

Tomy Winata telah lama menjalin hubungan dengan elite politik Indonesia, sejak rezim mantan presiden Suharto, yang keluarganya disebut sebagai 'Cendana', sesuai dengan nama jalan di Jakarta Pusat tempat mereka tinggal.

Tomy Winata sendiri mengakui bahwa konglomerat etnis Tionghoa di Indonesia diuntungkan oleh patronase rezim Orde Baru Suharto , tetapi berbisnis menjadi lebih rumit setelah rezim tersebut runtuh pada tahun 1998.

"Selama Orde Baru, segalanya mudah bagi bisnis besar Tionghoa: ada satu wadah uang, kontrak, dan peluang, dan wadah itu ada di Cendana; sekarang wadah itu tersebar ke ribuan orang. Lanskap politik telah banyak berubah dan lebih kompleks daripada sebelumnya. Sekarang biaya sosial untuk berbisnis jauh lebih tinggi,"demikian wawancara Tomy Winata, September 2004 dengan Christian Chua.

Winata mengatakan bahwa ia akan setia kepada pemerintah, siapa pun yang berkuasa.

Ia dekat dengan mantan presiden Megawati Sukarnoputri melalui hubungan bisnis dengan suaminya Taufiq Kiemas.

Ia juga dekat dengan pesaing dan penerus Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono , melalui mantan komisaris utama Bank Artha Graha TB Silalahi, yang menjadi salah satu penasihat utama Presiden Yudhoyono.

Ekonom Faisal Basri yakin Winata adalah seorang donatur bagi kampanye presiden Megawati dan Yudhoyono.

Winata sendiri mengatakan: "Selama ini pengusaha tidak mau dianggap hanya mendukung satu partai... Banyak pengusaha yang mendukung orang yang salah akan tamat riwayatnya. Anda tidak bisa menaruh semua uang pada satu kuda, karena ketidakpastian menang terlalu tinggi. Selain itu, presiden sekarang berganti setidaknya setiap 10 tahun,"demikian kutipan dalam buku karangan Christian Chua yang berjudul Chinese Big Business in Indonesia: The State of Capital yang terbit pada tahun 2008 mengklaim bahwa patronase politik telah memberikan perlakuan istimewa bagi bisnis-bisnis milik Winata.

Ekonom dan calon menteri keuangan Chatib Basri pernah mengatakan bahwa sudah menjadi "rahasia umum" di Jakarta bahwa harga cerutu dan barang-barang mewah lainnya di sebuah toko di Hotel Borobudur milik Winata jauh lebih murah karena pemiliknya tidak perlu membayar pajak atas barang-barang tersebut.

Media Indonesia melaporkan bahwa Winata pada tahun 2019 mendukung kampanye Presiden Joko Widodo yang pada akhirnya berhasil untuk pemilihan kembali, meskipun beberapa pengamat politik mengklaim dukungan taipan tersebut dapat merusak popularitas Widodo. Nyatanya tidak juga.

Winata juga dilaporkan berusaha untuk mendapatkan pengaruh dalam politik AS. Pada akhir tahun 1995, Winata mengatakan kepada Yah Lin “Charlie” Trie, seorang pengumpul dana untuk upaya pemilihan kembali Presiden Bill Clinton tahun 1996, bahwa ia menginginkan pertemuan pribadi dengan Clinton.

Trie tidak dapat mengatur pertemuan tersebut tetapi menawarkan Winata tempat duduk di sebelah Clinton pada acara pengumpulan dana tanggal 19 Februari 1996 di Hotel Hay-Adams di Washington, DC .

Winata tidak hadir karena ia menginginkan pertemuan yang lebih pribadi dan sebagai gantinya mengirim dua orang karyawannya.

"Trie meminta dana untuk acara tersebut, jadi Winata mengirim cek perjalanan senilai $200.000 melalui tangan kanannya, Santosa Gunara,"tulis wikipedia.

Los Angeles Times pada bulan Februari 2000 melaporkan rincian laporan FBI di mana Trie mengatakan ia menggunakan sebagian uang tersebut untuk memberikan sumbangan ilegal kepada Komite Nasional Demokrat dan mengganti rugi para donatur untuk dana pembelaan hukum Clinton.

Aktivis Lingkungan Hidup

Winata mengelola pusat penyelamatan harimau sumatera yang terancam punah di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), sebuah taman di Provinsi Lampung , Sumatera.

Di sana, ia mencoba mengembalikan " harimau konflik "—harimau yang pernah menyerang atau membunuh manusia—ke alam liar.

TWNC telah melepaskan kembali lima ekor harimau sumatera ke hutan TWNC, dan juga berhasil melepaskan satwa liar dan hewan terlindungi lainnya seperti buaya dan kura-kura. Selain hutan seluas 45.000 hektar, TWNC juga mencakup kawasan konservasi laut seluas 14.500 hektar.

Pada bulan Maret 2013, di Madrid, Spanyol, Tomy Winata bersama Forum Peduli Mangrove Bali mengangkat " Cristiano Ronaldo " (CR7), pesepakbola top dunia menjadi Duta Mangrove.

Winata dan Ronaldo sepakat untuk melestarikan mangrove yang sudah ada dan menanam mangrove baru, khususnya di wilayah sekitar Bali.

Winata telah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyelenggarakan program rehabilitasi narkoba di TWNC.

Program ini menggabungkan rehabilitasi dan konservasi lingkungan, mendorong mantan pengguna narkoba untuk membangun kembali kehidupan dan penghidupan mereka melalui kerja di konservasi TWNC dan ekowisata.

Program ini dipresentasikan oleh Winata pada Pertemuan Tahunan UNODC (Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan) 2013 di Wina, Austria.

Direktur Eksekutif UNODC, Yuri Fedotov , menyampaikan apresiasi kepada Winata atas program TWNC, dan mengatakan UNODC akan mendorong negara lain untuk mengunjungi Tambling untuk mempelajari program rehabilitasi narkobanya.

Gugatan pencemaran nama baik

Winata terlibat dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan majalah berita Tempo setelah majalah tersebut memuat berita utama yang mempertanyakan apakah ia terlibat dalam pembakaran pasar tekstil Tanah Abang di Jakarta pada bulan Februari 2003.

Sebagai tanggapan atas artikel tersebut, sekelompok preman menyerang kantor Tempo.

Winata kemudian berkomentar: "Bahwa jauh lebih mudah untuk memengaruhi pengambilan keputusan dalam lingkungan yang demokratis, khususnya di Indonesia. Orang-orang yang kelaparan dan miskin akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka."

Winata mengajukan tuntutan pencemaran nama baik terhadap PT Tempo Inti Media, pemimpin redaksi Bambang Harymurti , wakil pemimpin redaksi Toriq Hadad, wartawan Ahmad Taufik, Bernarda Rurit dan Cahyo Junaidi, penerbit Fikri Jufri dan direktur perusahaan Zulkifli Lubis.

Pada 16 September 2004, Bambang Harymurti dinyatakan bersalah atas "pencemaran nama baik dan pelaporan palsu" dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara, tetapi penulis artikel Ahmad Taufik dan editor Iskandar Ali dibebaskan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Tempo untuk meminta maaf secara terbuka dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah (US$59.000).

Hakim ketua menyatakan bahwa Tempo gagal menemukan kebenaran dengan meliput kedua sisi sebelum menerbitkan artikel tersebut". Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan melalui banding.

BBC News menggambarkan kasus ini sebagai "serangan terhadap pers Indonesia yang banyak dikritik", dan Amnesty International menyatakan Harymutri sebagai tahanan hati nurani.

Pada tanggal 9 Februari 2005, hukuman Harymutri dibatalkan oleh Mahkamah Agung Indonesia , seorang juru bicara menyatakan, "Kami ingin memastikan bahwa jurnalis dilindungi."

Munculnya 9 Naga

Sebuah kabel diplomatik yang bocor menggambarkan Tomy Winata memiliki "hubungan yang sangat dekat" dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menuduh bahwa dia adalah kepala "The Gang of Nine" atau "The Nine Dragons".

Kabel tersebut juga menuduh bahwa Winata telah menyalurkan uang kepada Yudhoyono untuk "tujuan politik yang dipertanyakan".

Dengan tegas, Winata membantah tuduhan tersebut, menganggapnya sebagai gosip dari politisi pesaing dan menyatakan, "Saya lebih suka menjilati sepatu Anda... daripada Anda mempercayai rumor WikiLeaks."

Winata menyatakan bahwa hubungannya dengan Presiden adalah "warga negara lainnya".

Di sisi lain, media massa Indonesia sempat menduga Winata terlibat dalam pemberian cek perjalanan yang digunakan pada tahun 2004 untuk sejumlah politisi Indonesia agar memilih Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia . 

Namun, Miranda Goeltom membantah mengenal pemilik Bank Artha Graha.

(*/Tribun-medan.com/Wikipedia/The Washington Post)

Baca juga: Sosok Tomy Winata 9 Naga Jual Perusahaan Tambang di Bangka Sebelum Kejagung Bongkar Korupsi Timah

Baca juga: Sosok 9 Naga Penguasa Ekonomi Indonesia, Ada Tomy Winata Pemilik SCBD dan Artha Graha Grup