Bagaimana Jika Caleg Terpilih Tak Terima Pergantian oleh Parpol? Begini Kata KPU RI

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) banyak menerima permintaan penggantian caleg terpilih.

Ketua KPU RI, Afifuddin mengatakan, surat penggantian itu terus diterima sejak penetapan kursi DPR pada 22 Agustus 2024.

Dia mengatakan, lonjakan permintaan pergantian caleg terpilih ini juga terus diterima KPU setelah penetapan calon terpilih masing-masing partai pada 25 Agustus 2024. 

Meski demikian, Afif tidak menjelaskan berapa jumlah permintaan penggantian caleg terpilih karena prosesnya masih terus berjalan.

"Nanti kami akan kumpulkan. Karena banyak sekali yang kita dapati mundur atau juga hal-hal lain, meninggal itu juga ada," ujar Afif di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, (9/9/2024) dikutip dari Kompas.com.

Menurut dia, KPU saat ini akan melakukan klarifikasi terhadap fenomena pergantian caleg ke masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang mengajukan.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya masih melakukan pengkajian terkait permintaan penggantian caleg terpilih tersebut.

"Nanti kami akan lakukan kajian terhadap surat tersebut dan jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka kami akan melakukan klarifikasi baik terhadap partai politik yang mengajukan surat tersebut ataupun calon anggota legislatif terpilih yang digantikan atau diberhentikan tersebut,” kata Idham saat itu.

Idham Holik mengatakan, pengkajian dan proses klarifikasi ini diperlukan. 

Sebab, jika caleg terpilih tidak terima keputusan partai politik yang menggantikannya, maka KPU harus menunggu putusan gugatan pengadilan untuk menentukan calon yang akan ditetapkan.

"Ya kami akan pelajari terlebih dahulu surat yang disampaikan oleh DPP partai politik tersebut, Karena memang beberapa hari ini dalam satu minggu ada banyak surat yang masuk dari DPP partai berkenaan dengan hal tersebut khususnya surat-surat dengan lampiran putusan mahkamah partai," ujarnya. 

Pergantian Aulia Agsa di DPRD Sumut

Diketahui, pergantian anggota DPRD Sumut terpilih periode 2024-2029 dialami Aulia Agsa.

Partai NasDem mengajukan pergantian caleg terpilih ke KPU Sumut, yakni posisi Aulia Agsa digantikan oleh Mustafa Kamil Adam.

Permintaan itu direspons dengan keluarnya Keputusan KPU Sumut nomor 736 Tahun 2024 yang menggantikan Aulia Agsa sebagai anggota DPRD Sumut terpilih.

Permohonan pergantian oleh Partai NasDem ini telah disahkan oleh KPU Sumut melalui rapat pleno tertanggal 16 Juli 2024.

Tak terima atas pergantian yang dilakukan sepihak oleh Nasdem, Aulia Agsa mengajukan perlawanan lewat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Perlawanan Aulia membuahkan hasil. PTUN Medan menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan permohonan Aulia Agsa pada Jumat (6/9/2024) lalu.

Dalam putusan sela bernomor perkara 101/G/2024/PTUN.MDN itu, majelis hakim menyebutkan bahwa Aulia Agsa sudah ditetapkan sebagai calon terpilih DPRD Sumut berdasarkan Keputusan KPU Sumut Nomor 554 Tahun 2024 per tanggal 28 Mei 2024. 

Majelis hakim juga mempertimbangkan pelantikan anggota DPRD Sumut periode 2024-2029 akan dilaksanakan pada 17 September 2024.

Dengan demikian, majelis hakim memutuskan agar KPU sebagai pihak tergugat menunda pelaksanaan Keputusan KPU Sumut nomor 736 Tahun 2024 yang menggantikan Aulia Agsa sebagai anggota DPRD Sumut terpilih dari Partai NasDem. 

Penundaan itu sampai proses persidangan berlangsung hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum terhadap perkara itu.

"Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Pergantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M Aulia Rizki Agsa ST, MH, dari Partai NasDem Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 16 Juli 2024, selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap," bunyi putusan Majelis Hakim PTUN Medan. 

Aulia Agsa, saat dihubungi Tribun, mengatakan telah menerima salinan putusan sela itu. Dia berharap KPU menaati putusan PTUN Medan.

"Saya sudah menerima salinannya, kita berharap KPU Sumatera Utara melaksanakan putusan sela itu," kata Aulia Agsa.

Aulia Agsa merasa pergantian dirinya sebagai anggota DPRD terpilih dilakukan secara sepihak oleh NasDem. Dia pun menganggap hal itu sebagai bentuk penzaliman. 

"Kalau proses dari NasDem kita bingung, saya tak dapat surat apa apa, tiba-tiba diganti. Saya pun terkejut karena sama sekali tidak tahu soal pergantian ini. Saya tidak pernah dikasih surat resmi dari NasDem," kata Aulia. 

Aulia mengaku baru mengetahui dirinya sudah dipecat NasDem dan diganti sebagai anggota DPRD Sumut terpilih dengan Mustafa Kamil Adam, setelah dia bersurat ke KPU Sumut. 

"Itu surat dari DPP NasDem kemudian diserahkan ke DPW NasDem lalu diteruskan ke KPU Sumut. Saya tidak ada terima surat itu. Jadi betul-betul penzaliman ini. Saya benar-benar tidak tahu apa alasan saya dipecat dan diganti sebagai anggota DPRD Sumut terpilih," kata Aulia. 

Atas hal itu, Aulia pun merasa sangat kecewa. Padahal seharusnya NasDem berkomunikasi dengan dia sebelum melakukan pergantian. 

"Saya tahu dipecat dan diganti sebagai anggota DPRD terpilih dari KPU Sumut. Saya hanya tahu ada yang ajukan gugatan ke mahkamah partai dan saya sudah jelaskan soal itu dengan data yang lebih kuat. Seharusnya ada sidang di DPP, ini saya tidak ada dilibatkan soal itu," kata dia. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com