Lawan Bobby Nasution, Edy Rahmayadi Singgung Netralisasi Aparat Sipil Negara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Calon gubernur Sumatera Utara 2024-2029, Edy Rahmayadi menyinggung netralitas dan integritas Aparat, Aparat Sipil Negara hingga Presiden Jokowi pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.

Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi di rumah pemenangan, Jalan Sudirman, Senin (23/9/2024) 

"Yang dipilih kami dua, kalau gak Edy ya Bobby. ASN boleh memilih, tapi tak boleh cawe-cawe. Begitu ASN cawe-cawe berarti dia berkhianat pada sumpahnya.

Saya 5 tahun jadi Gubsu, saya tetap menekan bahwa ASN netral. Saya dengar ada Pj ikut-ikutan, ini Pj nya perlu disekolahkan lagi. Perusak demokrasi adalah pengkhianat bangsa. Begitu juga aparat," katanya. 

Edy Rahmayadi mengatakan, dirinya 32 tahun berkarir jadi aparat, dan tidak sedikit pun pernah menyelewengkan jabatan. Katanya, aparat TNI Polri itu tidak berhak memilih, tidak dikasih hak pilih, dan juga tidak boleh berurusan demokrasi politik praktis.

"KPU yang ditugaskan jadi wasit, Bawaslu juga pengawas. Saya lihat KPU orang berpendidikan kan, jadi lah wasit menjaga demokrasi berjalan. Dan tolong wartawan ikut serta jalannya demokrasi di Indonesia," katanya. 

Disinggung soal status Bobby Nasution yang memiliki ikatan keluarga dengan Presiden Jokowi, Edy menilai hal itu wajar dan tidak boleh menjadi ancaman demokrasi. 

"Saya jelaskan tidak ada itu (kekuasaan politik keluarga), politik itu demokrasi. Kalau ada orang bilang ini ada keluarga istana, saya juga keluarga istana Maimun. Sama-sama punya istana. Maimun kan di Medan, Sumut. Jadi saya keluarga istana Maimun juga," katanya 

Edy Rahmayadi juga mengingatkan kembali masyarakat, bahwa keputusannya maju karena ada visi misi yang belum terselesaikan. Makanya saya maju lagi untuk menyselesaikan pekerja rumah. 

"Dalam demokrasi siapa pun dia, setelah Pak Jokowi lengser tidak ada urusan. Saat ini kontestasi dengan Bobby.

Bukan dengan Pak Jokowi. Kalau pak Jokowi ikut-ikut disini ya Pak Jokowi pengkhianat demokrasi, itu sudah pasti. Saya yakin Pak Jokowi 2 periode jadi Presidien itu, yang ada cuma prediksi-prediksi orang yang perlu dievaluasi," pungkasnya ditanya soal ada pengaruh politik pemerintah pusat.

(Dyk/tribun-medan.com)