Mahasiswa Demo ke DPRD Sumut, Suarakan 4 Poin Ini

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Dalam rangkai Hari Tani Nasional, ratusan mahasiswa Nomensen yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Satu Pertanian mengelar aksi damai ke depan gedung DPRD Sumut, Selasa (24/9/2024). 

Orator dan koordinator aksi damai, Carlos Pane dan rekan mahasiswa menyampaikan 4 poin dugaan diskriminasi terhadap petani.

Di antaranya reforma agraria kurang merata, pengabaian hak petani, kebijakan subsidi kurang tepat dan kasus Sorbatua Sialagan. 

"Kebijakan reforma agraria seringkali tidak menjangkau petani kecil, tanah lebih banyak diberikan kepada perusahaan atau individu berpengaruh," kata orator. 

Massa juga menyuarakan, dugaan korupsi dan nepotisme.

Tanah rakyat kecil kerap diberikan ke pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintahan, sehingga tidak terwujud keadilan sosial.

Soal subsidi, massa aksi menilai pendistribusian pupuk dan benih hanya menguntungkan petani yang memiliki koneksi politik dan bisnis. Sehingga menciptakan kesenjangan antar petani besar dan kecil.

"Dalam beberapa kasus, praktik korupsi terjadi di tingkat distribusi. Oknum tertentu bisa mengalihkan subsidi petani kecil ke kelompok yang lebih kuat, sehingga terjadi ketidakadilan," kata orator aksi. 

Massa juga menyuarakan pengabaian hal petani, yang tidak dapat perlindungan hukum memadai, sehingga rentan dieksploitasi. Beberapa petani dan kelompoknya digusur tanpa kompensasi.

"Kasus Sorbatua Sialagan jadi contoh. Dituduh menduduki hutan konsesi divonis dua tahun penjara dan denda 1 miliar. Tokoh adat Ompu Umbak Sialagan ditangkap Polda Sumut dituduh merusak dan membakar lahan, yang tumpang tindih dengan hutan adat masyarakat di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Simalungun," pungkasnya.

Aksi mereka disambut seorang penjaga DPRD Sumut. Yang kemudian berjanji menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pihak DPRD Sumut. 

"Nanti aspiarasi kawan-kawan akan disampaikan," ujarnya. 

(Dyk/tribun-medan.com)