Agus Fatoni Harap Sumut Jadi Barometer Pilkada Terbaik di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024-2029 menjadi pemilihan kepala daerah dengan dua kontestasi yang berimbang.

Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni berharap Pilgub Sumut menjadi barometer di Indonesia. 

Pada Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi kembali maju dengan status petahana Gubernur Sumut. Edy mendapat nomor urut 2, bersanding dengan calon wakil gubernur Hasan Basri Sagala. 

Edy akan berkontestasi dengan Muhammad Bobby Afif Nasution yang berlatar belakang menantu Presiden Jokowi.

Bobby maju setelah sebelumnya menjabat Wali Kota Medan. 

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Sumut terlaksana dengan sukses, aman, damai dan lancar.

Persaingan ketat dua calon kuat diharapkan mampu menjadi barometer Pilkada terbaik di Indonesia.

"Kita ingin Sumut menjadi barometer, percontohan pelaksanaan Pilkada terbaik di Indonesia," kata Agus Fatoni, Kamis (26/9/2024) 

Menurut Agus Fatoni, pelaksanaan Pilkada bukanlah yang pertama kalinya akan dilaksanakan, bahkan belum lama ini baru saja dilaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden di Sumut.

"Berkaca dari pengalaman tersebut, saya berkeyakinan tidak akan sulit untuk menyelenggarakan Pilkada dengan aman, sukses, damai dan lancar," katanya. 

Sebagaimana diketahui, KPU dan Bawaslu telah melakukan deklarasi kampanye damai dan memberikan pembekalan kepada seluruh petugas.

Menurut Agus Fatoni, hal tersebut merupakan wujud nyata agar pelaksanaan Pilkada serentak dapat berlangsung dengan aman, sukses, damai dan lancar.

"Mari kita sebarluaskan kebaikan, berita-berita yang baik, dan motivasi. Kita hindari saling menyalahkan dan memecah belah dan kita tetap bersatu demi mencapai pelaksanaan Pilkada yang aman, damai, lancar, dan sukses," ucap Agsu Fatoni.

Agus Fatoni mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak, baik berupa anggaran, sarana dan prasarana. Dirinya berharap dengan tekad dan komitmen bersama maka dapat mewujudkan Pilkada aman, sukses, damai dan lancar.

Melalui kesempatan ini, Fatoni juga mengimbau masyarakat berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November 2024 untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, wali kota dan wakil wali kota maupun Bupati dan Wakil Bupati. 

Hal itu, dikarenakan pelaksanaan Pilkada hanya terjadi dalam 5 tahun sekali bahkan tahun ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia karena dilaksanakan secara serentak se-Indonesia.

"Jangan sia-siakan kesempatan yang hanya terjadi lima tahun sekali ini. Mari kita gunakan hak pilih untuk bisa memilih pemimpin sesuai harapan kita," ujar Agus Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Sumut, Ardan Noor mengatakan Deklarasi Pemilu Damai 2024 merupakan bentuk komitmen Pemprov Sumut untuk menjaga Pilkada serentak 2024 berjalan lebih baik dalam suasana damai.

Dia berharap seluruh pihak mampu berkomitmen menyelenggarakan Pilkada serentak yang aman, damai, tertib dan kondusif.

"Kita berharap seluruh pihak juga berkomitmen untuk menjaga kondusifitas Sumut di Pilkada kali ini, menjaga ketertiban agar kita mendapatkan Pilkada yang berkualitas sehingga menjadi contoh bagi masyarakat kita," ucap Ardan Nomor. 

Sebagai informasi, saat ini pelaksanaan Pilkada memasuki tahapan pelaksanaan kampanye setelah penetapan calon pada 22 November lalu. Tahapan ini berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara pada 27 November 2024.

Komisi Independen Pemantau Pemilu, Johanes alias Jojo menyampaikan Pilkada lebih besar potensi kerawanan dibanding Pilpres. Seperti pembakaran fasilitas KPU atau Bawaslu, pengepungan penyerangan, perusakan fasilitas publik.

"Pilkada lebih dinamis, jarak kontestan dan konstituen lebih dekat dibanding Pilpres. Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Sumut itu kuning. Tapi sejauh ini fine-fine aja Sumut," katanya. 

Dijelaskan Jojo, potensi pelanggaran signifikan adalah netralitas TNI-Polri, dan ASN. Tentu regulasi di lapangan sangat menyulitkan, misal incumbent maju, wakilnya maju, sekda maju pasti yang terjepit ASN. 

(Dyk/tribun-medan.com)