Sebut Tak Niat jadi Gubernur, Edy Rahmayadi : Tapi Kalau Tidak, Gubernur Saya Bobby

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Edy Rahmayadi mengaku punya niat tak ingin maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Edy saat menggelar pertemuan dengan pengurus PDIP di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 itu mengatakan, diusia yang ke 64 tahun, dia punya keinginan tak lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur. 

"Sebenarnya, saya tidak mau jadi Gubernur lagi. Karena usia saya mau 64 tahun. Kalau saya tidak jadi Gubernur, Gubernur saya nanti Bobby. Saya tahu pasti yang berat, dengan kekurangan.

Kalau diikuti tidak sanggup saya, saya tidak mau 16 juta penduduk dipimpin orang yang belum sidik, adalah bersih akhlak, yang siap memberikan amanah," sebut Edy, Senin (30/9/2024). 

Edy mengatakan, niatnya kembali maju tak lepas dari keinginannya untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai. 

Edy juga tak mau lagi menanggapi lebih jauh perihal pernyataan Bobby yang kerap menyinggung soal infrastruktur jalan di Sumut. 

"Masalah infrastruktur, Bobby ngomong Rp 2,7 triliun sekian-sekian (jalan rusak). Jalan-jalan antar provinsi adalah jalan nasional. Bukan jalan provinsi, malas saya menjawabnya karena ditanya wartawan saya jelaskan.

Bobby itu, keponakan istri saya, tidak mau saya menjelekkan dia (Bobby Nasution)," jelas Edy.

Edy menjelaskan bila status jalan provinsi di Sumut terpanjang di dunia, sekitar 3.005 kilometer.

Sedangkan, untuk infrastruktur alokasi anggaran dari APBD Sumut, Rp 300 hingga Rp 400 miliar.

"1 kilometer biayanya Rp 5 miliar. Makanya, dibuat multyears atau tahun jamak, mengurangi biaya itu," sebut mantan Ketua Umum PSSI itu. 

Kata dia, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut, tidak dapat keseluruhan digunakan pembangunan infrastruktur. Karena, ada alokasi anggaran untuk digunakan di sektor lainnya. 

Edy menyebutkan sejak menjadi Gubernur pada 2018 lalu dia harus menggunakan APBD Sumut untuk Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,7 triliun.

"5 September 2018, saya dilantik dan esoknya saya rapat dengan OPD. Tanggal 23 September 2018, saya disampaikan tagihan utang Rp 1,7 triliun," sebut Edy.

Dengan keputusan dibuatnya, Edy membayar utang DBH tersebut. Karena, utang itu akan digunakan 33 Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembangunan di masing-masing daerah. 

"Kalau kata guru ngaji saya, kalau punya utang itu duluan dibayarkan. Pada tahun 2019, relatif tidak ada kerja. Termasuk bayar utang sama Labusel," kata Edy. 

Mantan Pangkostrad itu, mengungkapkan bahwa utang itu dimiliki Pemprov Sumut pada waktu tidak sampai disitu saja. 

Ternyata ada utang lagi, sama PT Inalum sekitar Rp 500 miliar. 

"Saya kira sudah selesai, masih utang Rp 500 miliar saya Inalum, kalau saya bayar utang bagaimana saya membangun. Ini utang 5 hingga 10 tahun lalu," jelas Edy.

Edy mengatakan pada tahun 2020, baru mau bekerja untuk pembangunan di Sumut. 

Namun pada saat itu Covid-19 sedang melanda hingga semua daerah diwajibkan melakukan refocusing untuk penanganan pandemi. 

Pasca pandemi dilakukan perencanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan jembatan di Sumut, dengan multyears Rp 2,7 triliun.

Namun, Edy tidak menjabat jadi Gubernur Sumut lagi, pembangunan tidak berjalan dengan maksimal. 

(cr17/tribun-medan.com)