Sosok Jenderal TNI yang Melarang Pemutaran Film G30S PKI, Pernah Jadi Menteri Penerangan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Ketika mendekati tanggal 30 September, sejumlah stasiun televisi kerap memutar film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, pada tahun 1998, film G30S PKI dilarang diputar kembali di stasiun televisi.

Adapun sosok yang melarang pemutaran film G30S PKI tak lain merupakan seorang Jenderal TNI.

Ia adalah Letjen TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah.

Baca juga: Resimen Cakrabirawa, dan Letkol Untung Syamsuri Pamen TNI AD dalam G30S PKI, Jutaan Nyawa Melayang

Pada masa itu, Letjen TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah sempat menjabat sebagai Menteri Penerangan di masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Alasan Yunus menghentikan pemutaran film G30S PKI karena dianggap sudah tidak relevan dengan dinamika reformasi. 

Ketika hadir dalam rapat kerja antara Menpen dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Rabu 23 September 1998 silam, Yunus mengaskan bahwa pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar dinilai tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi.

"Karena itu, tanggal 30 September mendatang (1998) TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI," ujarnya, dikutip dari Kompas.com (30/9/2020).

Baca juga: CERITA Prajurit Cakrabirawa Culik Jenderal AH Nasution saat Tragedi G30S/PKI

Alasan Yosfiah melarang pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI karena film ini dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah dan hanya berdasarkan pada versi Orde Baru.

Ia menilai, film Pengkhianatan G30S/PKI itu mengandung unsur kekerasan, propaganda, dan provokasi yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

Menurut dia, film ini tidak mencerminkan kebenaran sejarah peristiwa berdarah tersebut lantaran tidak ada bukti otentik yang mendukung cerita dalam film tersebut.

Yosfiah saat itu menyebut, tidak ada keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S, melainkan hanya gerakan dari sekelompok perwira muda yang tidak puas dengan pemerintahan Soekarno.

Baca juga: PENAMPAKAN ASLI Markas Cakrabirawa di Lubang Buaya Lokasi Penyiksaan G30S/PKI Para Jenderal!

Sementara itu, Harian Kompas pada 30 September 1998 memberitakan bahwa Departemen Penerangan (Deppen) beralasan bahwa film G30S/PKI sudah terlalu sering ditayangkan.

Setelah terus-menerus diputar selama 13 tahun, film G30S/PKI tak lagi menjadi film wajib usai Soeharto lengser dan memasuki Era Reformasi.

"Karena terlalu sering diputar, filmnya juga sudah kabur," kata Dirjen RTF Deppen Ishadi SK saat itu.

Di sisi lain, film yang pembuatannya pada 1984 menghabiskan anggaran hingga Rp 800 juta ini kerap disebut sebagai propaganda ala rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Bahkan, film tersebut awalnya akan diberi judul Sejarah Orde Baru, sebelum akhirnya diubah menjadi Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Baca juga: BERANI, Anak Jenderal Ahmad Yani Bongkar Bukti Soekarno Terlibat Dalam G30S PKI : Tulisan Ayah

Profil Muhammad Yunus Yosfiah

Letjen TNI (Purn.) Muhammad Yunus Yosfiah lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 7 Agustus 1944.

Ia adalah salah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Ia adalah lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1965.

Jabatan tersebut, beserta Departemen Penerangan yang dibawahinya, kemudian dihapuskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Baca juga: KISAH Cinta Pilu Pierre Tendean dan Rukmini, Gagal Menikah, sang Perwira Korban Kekejaman G30S/PKI

Menteri Penerangan

Yosfiah menjabat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan pada era Presiden Habibie tahun 1998 sampai 1999.

Tindakannya dalam menghilangkan pembatasan terhadap media dan bentuk komunikasi lainnya, antara lain seperti penghapusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan menjamin kebebasan pers, telah digambarkan sebagai, "salah satu terobosan besar pemerintahan Habibie".

Karier politik

Yosfiah pernah menjadi Ketua Fraksi ABRI di MPR pada 1997.

Ia pensiun dari TNI pada tahun 1999.

Pada 2002 Yosfiah menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Yosfiah juga adalah Sekretaris Jenderal PPP dari bulan Desember 2003 hingga tahun 2007.

Pada bulan Februari 2007 Yosfiah ikut dalam pemilihan Ketua Umum PPP, tetapi ia gagal.

Terakhir, mantan anggota Kopassus ini menjadi anggota DPR dari PPP periode 2004-2009 dan duduk di Komisi XI.(tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan