Debat Isu Sampah, Bobby Bilang Pernah Diprank Pemprov, Edy Sebut Medan Pernah jadi Kota Terjorok

TRIBUN-MEDAN. COM, MEDAN- Pasangan Calon Gubernur Nomor urut satu Bobby Nasution mengatakan, ketika menjabat sebagai Wali Kota Medan, dirinya pernah diprank (dibohongin) oleh Pemerintah Provinsi untuk mengatasi permasalahan persampahan. 

Hal itu disampaikan Bobby Nasution, dalam debat kedua yang mengangkat tema langkah setiap paslon tentang persampahan.     

Dikatakan Bobby Nasution, terkait persampahan Pemko Medan pernah diminta oleh Pemprov untuk membuat TPA regional. 

"Kami sudah pernah mengikuti arahan Pemprov untuk membuat TPA Regional di STM Hilir. Sudah kami adakan di situ pengadaan lahan sebesar  Rp 20 miliar. Tapi sampai hari ini tidak terlaksana kami kena prank," jelas Bobby. 

Sementara itu, calon wakil Bobby, Surya menambahkan, jika memang terpilih menjadi Gubernur pihaknya akan membuat tempat pembuangan sampah terpadu. 

"Selama ini Pemko Medan  sudah pernah merencanakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional kolaborasi  dengan beberapa kabupaten kota Medan Binjai dan Deli serdang (Mebidang) tapi tidak terealisasi karena pihak Pemprov belum menyepakatinya hingga hari ini, " ucapnya.

Mendengar hal itu, Paslon nomor urut dua Edy Rahmayadi  merespon  soal tak terjadinya TPA Regional tersebut. 

"Pembenahan  sampah ini tidak akan bisa terwujud jika infrastruktur tak ada yang selesai.  Pasar Aksara tidak selesai. Drainase tidak selesai. Artinya pembangunan tidak dengan kajian yang matang," katanya.

Edy juga mengatakan, Medan Juga pernah menjadi kota terkotor seluruh Indonesia. 

"Kota Medan pernah menjadi kota terkotor, " jelasnya. 

Namun, dalam debat ini Bobby membantah hal tersebut. 

"Pak Edy, memang Medan pernah menjadi kota terkotor, tapi itu dulu sebelum saya menjabat sebagai Wali Kota. Tapi setelah saya menjabat, itu sistem persampahan dari open dumping menjadi sanitary renville," ucapnya. 

Bobby pun meminta agar Edy lebih bisa memberikan data-data yang benar. 

"Mohon maaf Pak Edy dari tadi bapak salah salah data saja. Oh iya jika permasalahannya  infrastruktur, infrastruktur dan sampah itu tidak nyambung berarti bisa saya bilang anggaran Rp 2,7 Triliun  itu bisa jadi penyebab belum selesainya permasalahan sampah. Kita harus realistislah," katanya.  

(Cr5/tribun-medan.com)