Banyak Kasusnya Mandek, Prajurit TNI Berulah Lagi Bantai Warga Sipil,LBH Medan Kecam Tindakan Aparat

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kasus pembantai yang dilakukan sejumlah prajurit TNI AD dari Batalyon Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan, terus mendapatkan sorotan publik.

Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan, menyayangkan tragedi berdarah yang menewaskan warga sipil bernama Raden Barus (61).

Warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Deliserdang, itu tewas usai dibantai para prajurit TNI AD dari Batalyon Armed 2/105 Kilap Sumagan.

Tidak hanya Raden, belasan warga lainnya juga mengalami luka akibat keberingasan anak buah Pangdam I Bukit Barisan, Letjen Mochammad Hasan tersebut.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra mengecam tindakan kebrutalan para aparat TNI AD terhadap warga sipil.

Menurut Irvan, seharusnya sebagai prajurit, mereka menjalankan tugasnya mengamankan dan mempertahankan kedaulatan rakyat Indonesia, bukan malah membantai warga sipil yang tak bersalah.

"Selogan TNI kuat bersama rakyat seketika sirna dengan adanya tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain, dan bahkan banyak warga yang luka berat," kata Irvan kepada Tribun-medan, Selasa (12/11/2024).

Ia menilai, tindakan yang dilakukan oknum anggota TNI AD dari Batalyon Armed 2/105 itu merupakan pelanggaran HAM.

"Mereka telah melanggar HAM dalam hal Hak hidup dan Hak mendapatkan rasa aman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 1945," sebutnya.

"Tidak hanya itu, tindak para oknum anggota TNI AD tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang nomor 39 tahun 1999, tentang HAM, Duham, ICCPR, Undang-undang TNI serta sumpah prajurit TNI," sambungnya.

Irvan menyampaikan, atas ulah para prajurit TNI AD ini, ia meminta agar Panglima Kodam I Bukit Barisan bertanggungjawab serta mengungkap tuntas dan menindak tegas para anak buahnya yang terlibat.

Ia juga meminta, agar Panglima Kodam I Bukit Barisan bisa memastikan hal ini tidak terjadi kembali. 

"Apabila hal ini tidak dilakukan, maka jangan salahkan masyarakat untuk tidak percaya kepada TNI," ucapnya.

Lebih lanjut, Irvan juga mendesak Komnas HAM dan LPSK untuk turun melakukan penyelidikan dan memberikan perlindungan kepada para korban dan keluarganya, serta para saksi.

"Kita minta untuk mengawal kasus ini terungkap secara terang benderang, demi terciptanya keadilan bagi para korban dan khusus masyarakat," katanya.

Irvan juga menyoroti sejumlah kasus yang melibatkan oknum TNI AD, yang hingga sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.

Pertama, kasus pembakaran rumah wartawan bernama Rico Sempurna Pasaribu, di Kabupaten Karo, pada Juni 2024 silam.

Kejadian itu menewaskan Rico Sempurna Pasaribu (40), istrinya Efrida Ginting (48), serta anaknya Sudiinveseti Pasaribu (12) dan cucunya Lowi Situngkir (3).

Dalang dibalik kasus tersebut, diduga kuat melibatkan oknum TNI AD berinisial Koptu HB.

Namun, hingga kini keluarga korban belum mendapatkan keadilan dan terduga otak pelaku (Koptu HB) masih bebas berkeliaran dan seperti dilindungi.

Kemudian, kasus tewasnya seorang pelajar MHS (15) di Kota Medan yang diduga tewas setelah dianiaya oknum anggota TNI AD, pada Mei 2024 lalu.

Kasus tersebut pun telah dilaporkan, namun hingga kini keluarga korban belum mendapatkan keadilan dan pelaku masih berdinas.

Lalu, kasus penembakan yang menewaskan seorang remaja bernama Muhammad Alfath Arrisky (13) di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, pada September 2024 lalu.

Kasus tersebut diduga juga melibatkan oknum TNI AD. Namun hingga kini penanganan perkaranya juga masih belum jelas.

"Kali ini terulang kembali, satu orang warga sipil di Kecamatan Sibiru-biru meninggal diduga dibunuh anggota TNI AD dari Batalyon Armed 2/105," katanya.

"Korban mengalami luka bacok di punggung, kepala retak, mata tertusuk benda tajam, setelah dianiaya oleh diduga oknum TNI AD, dan ada sejumlah warga juga terluka akibat penyerangan itu," pungkasnya.

(Cr11/tribun-medan.com)