DAFTAR Nama 10 Calon Pimpinan KPK Uji Kelayakan dan Kepatutan di Komisi III DPR RI pada Senin-Kamis

Komisi III DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 pada Senin 18 November hingga Kamis 21 November 2024. Komisi III DPR RI memberikan waktu 90 menit kepada setiap peserta untuk memaparkan visi-misi sekaligus pendalaman dari anggota Komisi III DPR. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pesan kepada seluruh calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) bila nanti lolos uji kelayakan dan kepatutan dari parlemen.

Menurut Puan, mereka harus bisa meningkatkan kinerja dari lembaga antirasuah ini.

"Dan kami berharap nantinya siapapun yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan Dewas KPK harus bisa meningkatkan kinerja lembaganya," kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Politikus PDI Perjuangan atau PDIP itu mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan Komisi III DPR RI untuk mempersiapkan secara matang uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar pada 18-21 November 2024 mendatang. “Baru saja kami melakukan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan komisi III terkait untuk persiapan fit and proper test Capim KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029,” ujarnya. 

"Sesuai mekanisme, pimpinan DPR RI menugaskan komisi III untuk melakukan proses fit and proper test dari nama-nama yang sudah disaring oleh pansel KPK,” imbuhnya. 

Diketahui, Komisi III DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 pada 18 November hingga 21 November 2024. 

"Senin siang langsung fit and proper untuk capim dan kemudian berlanjut cadewas dan berakhir pada Kamis tanggal 21 November," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/11/2024). 

Ia menjelaskan, pihaknya memberikan waktu 90 menit kepada setiap peserta memaparkan visi-misi sekaligus pendalam dari anggota Komisi III DPR. 

"Kali ini satu orang peserta diperiksa 90 menit. Kita akan berikan keleluasaan kepada teman-teman serius mendalami visi-misi capim dan cadewas ini," katanya.

Adapun 10 nama capim KPK itu adalah:

1. Agus Joko Pramono;
2. Ahmad Alamsyah Saragih;
3. Djoko Poerwanto;
4. Fitroh Rohcahyanto;
5. Ibnu Basuki Widodo;
6. Ida Budhiati;
7. Johanis Tanak;
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata;
9. Poengky Indarti;
10. Setyo Budiyanto.

Sementara 10 nama Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK antara lain:

1. Benny Jozua Mamoto;
2. Chisca Mirawati;
3. Elly Fariani;
4. Gusrizal;
5. Hamdi Hassyarbaini;
6. Heru Kreshna Reza;
7. Iskandar Mz;
8. Mirwaiz;
9. Sumpeno;
10. Wisnu Baroto.

Profil 10 Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang Akan Ikut Uji Kelayakan dan Kepatutan di Komisi III DPR RI

1. Setyo Budiyanto

Komjen Pol Setyo Budiyanto adalah mantan Kapolda Sulawesi Utara yang menggantikan Irjen Mulyatno.

Setyo menjabat sebagai perwira tinggi di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan ditugaskan di Kementerian Pertanian, di mana dirinya naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (bintang tiga). 

Setyo juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karier Setyo di Korps Bhayangkara di antaranya pernah menjadi Kasat Tipikor Ditreskrim Polda Lampung dan Kasat Tipikor Polda Papua.

Dia juga pernah menjadi i Wadirreskrim Polda Papua dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua.

2. Djoko Poerwanto

Irjen Pol Djoko Poerwanto merupakan pejabat kepolisian berpangkat Inspektur Jenderal (bintang dua) yang saat ini sedang menjabat Kapolda Kalimantan Tengah sejak 2023. 

Seperti Setyo, Djoko juga diketahui pernah pula bertugas sebagai penyidik di KPK.

Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara,Djoko juga pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kasubdit II Tipikor Bareskrim.

Terkait jabatan di kepolisian, namanya sempat menjadi sorotan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) karena beberapa kebijakan dan tindakan, seperti penerbitan maklumat tentang larangan demonstrasi di muka umum saat menjabat Kapolda NTB pada Mei 2022, serta dianggap tidak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

3. Poengky Indarti

Poengky Indarti merupakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020-2024. Dia juga anggota Kompolnas pada periode 2016-2020.

Perempuan yang juga advokat ini memulai kariernya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada 1993 hingga 2000, di mana dirinya menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Operasional.

Poengky juga dikenal sebagai pengacara yang sering mengangkat isu-isu penindasan masyarakat di Surabaya.

Kemudian, dirinya melanjutkan karier di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) di Jakarta pada tahun 2000.

Dia juga menjadi salah satu pendiri dari lembaga Imparsial yang fokus pada persoalan hak-hak asasi manusia.

4. Ida Budhiati

Ida Budhiati adalah mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjabat sejak 2012 di bawah kepemimpinan Profesor Jimly Asshiddiqie, dimana Ida memiliki peran dalam menjatuhkan sanksi serta menegakkan aturan etik terhadap penyelenggara pemilu.

Ida juga pernah menjadi komisioner KPU Jateng dari 2003 sampai 2012, dan KPU RI pada periode 2012-2017. Selain itu, dirinya pernah ikut dalam seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2019.

Perempuan ini juga dikenal berlatar belakang advokat, di mana pada masa dasawarsa 1990an hingga medio 2000an dia pernah aktif di LBH Semarang dan juga LBH APIK.

5. Johanis Tanak

Johanis Tanak adalah Wakil Ketua KPK petahana. Dia masuk ke kursi pimpinan KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri di tengah pengusutan kasus etik oleh Dewas KPK.

Johanis Tanak berlatar belakang sebagai jaksa. Sepanjang kariernya di Korps Adhyaksa tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.

Sebagai Komisioner KPK, Johanis Tanak pernah tersandung dugaan pelanggaran etik terkait hubungannya dengan eks Plh Dirjen Minerba. Namun, akhirnya dinyatakan tidak terbukti oleh Dewan Pengawas KPK.

6. Fitroh Rohcahyanto

Fitroh Rohcahyanto merupakan seorang jaksa yang pernah menjadi Direktur Penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia telah menjabat di KPK selama lebih dari 11 tahun sebelum kembali ke Kejaksaan Agung pada 2023 lalu.

Fitroh dikenal sebagai jaksa dalam berbagai kasus korupsi besar, termasuk kasus korupsi proyek e-KTP dan kasus pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang.

Fitroh juga sempat menjadi sorotan publik setelah mundur dari jabatannya di tengah kontroversi pengusutan kasus Formula E, dengan alasan tidak ingin terlibat dalam skenario yang ditetapkan pimpinan KPK

7. Ibnu Basuki Widodo

Ibnu Basuki Widodo adalah hakim di Pengadilan Tinggi Manado yang sebelumnya pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi pejabat Humas Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sepak terjangnya di meja hijau, Ibnu beberapa kali menarik perhatian publik lantaran pernah memvonis bebas terdakwa korupsi pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama pada 2010.

Selain itu, saat menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2017, ia pernah melarang jurnalis untuk meliput persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.

8. Agus Joko Pramono

Agus Joko Pramono dikenal sebagai mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2023.

Perjalanan kariernya, Agus pernah menjabat sebagai Komite Penasihat Pemeriksaan Independen (IAAC), anggota Inisiatif Pengembangan INTOSAI (IDI), dan anggota BPK periode 2013-2019.

Agus juga merupakan guru besar akuntansi publik di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dan saat in dia tercatat sebagai komisaris di PT Pertamina Hulu Energi.

Lepas dari BPK pada 2023 lalu, Agus sempat terlibat dalam isu dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp115 miliar di Kebumen, Jawa Tengah, yang membuat namanya menjadi sorotan publik. Terlebih dengan adanya karangan bunga bertuliskan sindiran yang dikirim untuknya saat agenda serah terima jabatan Wakil Ketua BPK dari dirinya.

Saat diwawancarai wartawan pada 2023 lalu, Agus membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak pernah ada pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dirinya. Dirinya menilai bahwa hal tersebut adalah upaya pendiskreditan namanya.

9.  Michael Rolandi Cesnanta Brata

Michael Rolandi Cesnanta Brata adalah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Michael sempat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank DKI dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Bank DKI sejak Desember 2022.

Michael juga pernah dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa KPK dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, yang melibatkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles.

Hal ini menjadi sorotan publik lantaran dirinya yang merupakan mantan Kepala Inspektorat Pemprov DKI sempat dicecar Jaksa KPK terkait Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2019.

10. Ahmad Alamsyah Saragih

Ahmad Alamsyah Saragih pernah menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2016-2020 dan Ketua Komisi Informasi Pusat RI periode 2009-2013.

Setelah tidak lagi menjabat di Ombudsman, Alamsyah ikut mendirikan PT Tera Binar Persada (Tera Indonesia Consulting) yang bergerak dalam bidang pelatihan hingga pengembangan teknologi untuk badan publik, baik negara maupun swasta.

Dirinya juga sempat menjadi salah satu panelis dalam debat calon wakil presiden (cawapres) 2024, merumuskan pertanyaan mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital.

Selama menjabat di Ombudsman, Alamsyah aktif memantau kasus-kasus kontroversial, seperti penanganan perkara ekspor benih lobster, kasus asuransi Jiwasraya, rangkap jabatan komisaris BUMN, hingga penyaluran bantuan sosial Covid-19.

(*/tribun-medan.com)