Konflik Agraria Masif di Sumut, Ini Langkah Dua Calon Gubernur Menyelesaikannya

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu) mencatat ada 18 kasus konflik agraria yang terjadi di Sumut.

Kasus itu menyeret ribuan orang kedalam persoalan yang belum jelas penyelesaian. 

Rohani Manalu, koordinator divisi advokasi Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu), menyampaikan, pemerintah provinsi masih absen dalam perkara konflik agraria sampai saat ini. 

“Hal itu dapat dilihat dari data yang kami himpun ada sekitar 18 kasus agraria yang melibatkan warga dan perusahaan besar di Sumut,” ucap Rohani, Sabtu (23/11/2024). 

Salah satu konflik agraria seperti yang terjadi antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari yang tak kunjung usai setelah beberapa tahun lamanya. Selain itu, ada pula konflik antara masyarakat di Kabupaten Dairi dengan PT Dairi Prima Mineral yang juga belum selesai. 

“Dan kami mencatat, sejauh ini belum ada tanda kehadiran pemerintah yang membawa kepentingan rakyat di dalam konflik semacam itu. Bahkan, tak jarang, justru mereka berada pada pihak yang bersebrangan,” ucap Rohani. 

Rohani pesimis persoalan teresebut mendapat perhatian khusus dari dua calon gubernur yang berkompetisi di Pilkada Sumut. 

Pasalnya, ia menduga ada kekuatan modal dan kepentingan partai yang membuat dua calon tersebut menutup mata pada persoalan konflik rakyat dengan perusahaan besar. 

“Padahal tak sedikit pula, dampak dari kehadiran perusahaan besar ini membuat bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Sepanjang tahun 2023 saja, kita dapati ada 40 bencana ekologis di Sumut,” kata dia. 

“Dampaknya cukup luas. Ada sekitar 22 orang meninggal dunia, ribuan orang mengungsi, dan sekitar 1.231 bangunan rusak. Oleh karena itu, kita butuh pemimpin yang sebetulnya bisa betul-betul serius menyelesaikan ini semua,” tuturnya. 

Respon kedua pasangan calon Gubernur Sumut

Konflik agraria merupakan salah satu program yang juga dibahas dalam debat calon Gubernur. 

Calon Gubernur nomor urut 1, Bobby Nasution dan Surya mengatakan memiliki program untuk menyelesaikan masalah agraria. 

Wakil ketua tim pemenangan Bobby-Surya, Sugiat Santoso mengatakan dalam konflik agraria porsi pemerintah Provinsi adalah sebagai mediator. 

"Misalnya dengan pemerintah pusat dan dengan seluruh pihak lah yang terlibat dalam persoalan agraria seperti PTPN misalnya dengan petani penggarap, dengan kabupaten kota misalnya. Bagaimana ya istilahnya ini bisa tuntas secara adil ke seluruh pihak kan," kata Sugiat. 

Sugiat menyebut, permasalahan agraria di Sumut merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

Apalagi sebut Sugiat, masalah agraria menyangkut ribuan hektare. Sugiat mengatakan perlu langkah serius untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

"Memang persoalan agraria di Sumatera Utara ini kan persoalan yang saya pikir dalam konteks nasional. Itu persoalan yang sangat besar kan. Ada ribuan hektare misalnya eks HGU itu yang sedang ditangani oleh pemerintahan provinsi Sumatera Utara yang belum tuntas," kata Sugiat. 

"Kalau nggak disikapi dengan serius itu akan menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. kelebihan Bobby Surya terkait dengan penuntasan konflik agraria ini," sambungnya. 

Sugiat mengatakan, Bobby dan Surya punya kelebihan yakni dapat membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. 

Menurutnya, Bobby akan menjaga masalah agraria agar bisa diselesaikan. Selain itu, Bobby akan mengupayakan tak akan ada korban kekerasan akibat masalah agraria dengan mengedepankan komunikasi. 

"Kelebihan Bobby kan dia bisa membangun komunikasi dengan semua pihak dengan pemerintah pusat dia bagus. Dengan pemerintah kabupaten kota dia bagus, dengan PTPN misalnya dengan holding PTPN dia juga bagus. Dengan petani penggarap pun dia tidak melakukan pendekatan yang kekerasan lah," kata Bobby. 

Selain konflik agraria, Bobby sebut Sugiat akan menyoroti pengelolaan tambang agar tak merusak lingkungan. 

Anggota DPR RI itu yakin Bobby dan Surya akan melakukan penataan tambang di Sumut agar tak merusak ekosistem dan juga merugikan keuangan negara. 

"Saya yakin dan percaya dengan kepemimpinan Bobby-Surya ini akan ditata kelola dengan baik. Bagaimana tambang-tambang itu bisa memberikan potensi sumbangsih keuangan daerah tapi juga tidak merusak lingkungan. Ya sekali lagi, sekali lagi memang ini harus dikolaborasikan karena ini ada keterlibatan dari pemerintah pusat Karena seluruh izin pertambangan kita," kata Sugiat. 

Sementara itu, pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala meliat konflik agraria adalah masalah yang harus dituntaskan segera. 

"Di zaman Edy Rahmayadi sudah ada beberapa yang diselesaikan. Konflik perbatasan, konflik agrarian. Terutama konflik perbatasan dengan petani, pemerintah Provinsi sudah banyak yang diselesaikan. Ada sekitar 73 segmen ya, antar perbatasan dengan wilayah. Tentu ada juga sekarang permasalahan konflik pertani dengan perusahaan," kata calon wakil Gubernur nomor urut 2, Hasan Basri. 

Menurut Hasan penyelesaian agraria memerlukan percepatan dengan membuat gugus tugas sengketa tanah. 

Gugus tugas itu sebut Hasan nanti terdiri pemerintah provinsi, eksekutif dan yudikatif, dan pemerintah pusat. 

"Ada juga mungkin dari asosiasi perusahaan atau perkebunannya, juga tokoh masyarakat adat dan orang yang paham regulasi terkait dengan konflik lahannya. Harapan kita, ketika masuk ke situ, ada penyelesaian yang lebih cepat dan lebih eksekusi jadi tidak terlalu panjang panjang. Kadang kan masalahnya sudah tahu kita, tapi belum terselesaikan dan cepat diselesaikan," lanjut Hasan. 

Soal perusahaan perusak lingkungan yang beroperasi di Sumut, Hasan mengatakan perlu tata kelola dan tindakan. 

Hasan menilai pengelolaan sumber daya alam harus memerhatikan ekosistem dan aturan yang ada. 

"Intinya, lingkungan kita harus sustainable dan pelaksanaannya harus sesuai dengan regulasi tinggal bagaimana komitmen pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah Provinsi dan juga aparat penegak hukum," kata Hasan. 

Mantan tenaga ahli Menteri Agama itu mengatakan, aturan yang ada harus ditegakkan. 

Hasan mengatakan mereka memiliki visi agar Sumut maju unggul dengan pembangunan yang berkelanjutan. 

"Nah, visi kita kan menjadikan Sumut itu maju, unggul dan berkelanjutan. Nah, yang berkelanjutan itu maksudnya apa, pembangunan itu harus juga punya semangat menjaga kelestarian alam, menjaga kelangsungan dan pemanfaatan bagi generasi seterusnya. Jadi misalnya ada investasi ini, membahayakan gak bagi lingkungan dan generasi seterusnya," tegas Hasan. 

(cr17/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan