SOSOK Hasbiallah Ilyas Sebut OTT KPK Kampungan, Usulkan Agar Koruptor Dihubungi Dulu sebelum Diciduk

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok dan profil Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menjadi sorotan karena pernyataannya soal OTT kampungan dan usulan agar KPK terlebih dahulu menelepon pejabat korupsi sebelum dilakukan penangkapan.

Bahkan, Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Shafiyah Asfar telah menegur kadernya itu. 

"Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT, bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, tapi OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan," kata Ais, Senin (25/11/2024).

Ais menyatakan bahwa pemberantasan korupsi baru dikatakan berhasil jika telah terjadi penurunan kasus korupsi. "Harus kita garis bawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif," tegas anggota DPRD Kota Surabaya ini. 

Dia menambahkan, penegak hukum akan lebih baik jika fokus pada pencegahan korupsi di semua lini. 

Kemudian, pemerintah disarankan harus memperkuat komitmen dan memperketat sistem keuangan, termasuk sistem politik dengan lebih transparan.

Menurut Ais, jika langkah tersebut bisa dijalankan dengan baik, maka praktik korupsi, kolusi dan juga nepotisme (KKN) dapat dikurangi dan dihilangkan.

"Sebetulnya kalau sistem keuangan kita diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, e-procurement, saya yakin KKN bisa dihentikan. Dengan begitu juga akan mengurangi dan menghilangkan OTT," ujar Ais.

Selain itu, ia menilai perlu ada komitmen untuk reformasi sistem politik di Indonesia.

"Kalau muara masalah korupsi banyak yang bilang dari sistem politik yang transaksional, ya seharusnya ini yang diubah, diperbaiki lagi," sambung Ais.

Diketahui, dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Hasbi menyatakan bahwa dirinya sependapat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa OTT KPK kampungan. 

Bahkan, Hasbi meminta tanggapan kepada calon Dewas KPK saat itu, Wisnu Baroto agar OTT KPK ditiadakan saja.

“Saya minta tanggapan bapak bagaimana OTT ini kalau bisa tidak ada di negeri ini,” kata Hasbi saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI pada 20 November 2024. 

Hasbi juga menyebut bahwa OTT KPK adalah bentuk kerugian keuangan negara dan pemborosan anggaran. Sebab, korupsi sudah terjadi dan negara kembali harus dirugikan untuk membiayai upaya tangkap tangan oleh KPK.

“Saya pernah tanya salah satu mantan pimpinan KPK, untuk mengejar OTT satu tahun berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini, KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, sudah satu tahun setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap,” ujarnya.