NASIB Puluhan Katering Tertipu Orderan Program Makan Siang Gratis Fiktif, BGN: Ada Prosedurnya

TRIBUN-MEDAN.com - Beginilah nasib puluhan katering yang tertipu program makan siang gratis fiktif.

Para pelaku katering tersebut pun diketahui rugi hingga puluhan juta rupiah karena orderan fiktif tersebut. 

Penipuan mengatasnamakan program makan siang gratis atau makan bergizi gratis ini di antaranya dialami puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur.

Hal ini kemudian ditanggapi Badan Gizi Nasional (BGN).

BGN meminta masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif makan bergizi gratis untuk segera melapor ke polisi.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes (Pol) Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, modus penipuan tersebut mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri.

"Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Program makan bergizi merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum jahat. Kami imbau para korban segera melapor ke polisi agar kasus ini segera diusut," kata Lalu Iwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024), melansir dari Kompas.com.

Iwan menyebutkan, BGN akan mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa pada masa mendatang.

"Program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Jika ada penawaran yang mencurigakan, silakan konfirmasi langsung ke instansi terkait. Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan," tutur Iwan.

BGN juga menggarisbawahi komitmen untuk segera meluncurkan program baru tahap uji coba makan bergizi gratis tersebut, guna membantu masyarakat dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Kami percaya, program ini akan memberikan manfaat nyata jika dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran," kata Iwan.

Di sisi lain, BGN juga menegaskan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan kabar adanya ormas yang mengklaim mendapat mandat resmi untuk menjalankan program tersebut.

Iwa menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar.