Medan Terkini

Ratusan Mahasiswa Duduki Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Tolak PPN 12 Persen

Protes keras dilakukan ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara.

|
Penulis: Dedy Kurniawan | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Aliansi Mahasiswa Demo Duduki Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (30/12/2024) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Protes keras dilakukan ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara.

Mahasiswa menguasai dan menduduki ruang rapat DPRD Sumut sebagai bentuk protes kenaikan PPN 12 Persen, Senin (30/12/24) sore. 

Massa mulai datang ke DPRD Sumut bergelombang, dengan motor pikup berisi bermuatan sound system pukul 15.50 WIB.

Kemudian unjuk rasa depan gerbang, lalai ratusan mahasiswa memaksa menerobos dan memasuki ruang rapat paripurna DPRD Sumut

Ratusan mahasiswa kemudian menguasai ruangan paripurna, yang saat itu dalam keadaan kosong, dan tidak ada aktivitas sama sekali.

Mahasiswa terlihat dengan almamater hijau dan kuning,  dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Dharmawangsa dan Panca Budi. 

Di dalam gedung paripurna, mereka berorasi meminta agar Presiden RI membatalkan kebijakan PPN 12 persen.

Massa aksi juga meminta agar Pemerintah dapat menerbitkan peraturan pengganti undang-undang guna membatalkan kenaikan PPN 12 persen tersebut. 

Massa aksi bertahan di ruang paripurna untuk menunggu perwakilan dari DPRD Sumut untuk menjemput aspirasi dari massa aksi.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi sempat menemui masa aksi dan memberikan keterangannya.

Dia menjelaskan terkait ketidakhadiran seluruh fraksi, dan tak lama kemudian, Salman Alfarisi, meninggalkan ruang rapat paripurna.

Kordinator Aksi yang juga Presiden Mahasiswa UINSU, Khairul mengatakan ada beberapa tuntutan yakni mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12 persen demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan.

"Kami meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparan, ekonomi nasional dan melihatkan b0erbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang
berkeadilan dan tidak memberatkan rakyatm kalau tuntutan kami tidak diindahkan kami akan bermalam disini, sampai tuntutan kami benar-benar disetujui oleh pihak DPRD Sumut," ucapnya.

Sekretaris DPRD Sumut, Zulkifli mengatakan sudah ada anggota DPRD yang mediasi dengan massa. Namun massa menuntut seluruh fraksi dihadirkan. 

"Beberapa anggota Dewan tidak berada di tempat, tuntutan mereka tidak bisa dipenuhi karena satu orang saja sudah cukup mewakili secara keseluruhan. Satu orang anggota dewan saja sudah cukup mewakili anggota dewan lainnya," ucapnya.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved