Profil Mukhamad Misbakhun, Politisi Golkar yang Kritik Aturan PPN 12 Persen

TRIBUN-MEDAN.COM,- Mukhamad Misbakhun merupakan politisi Partai Golkar.

Ia saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI.

Di tengah isu PPN 12 persen, Mukhamad Misbakhun turut mengkritisi kebijakan tersebut.

Menurutnya, penerapan aturan PPN 12 persen itu membingungkan.

Baca juga: Profil Ragnar Oratmangoen, Pesepak Bola Kelahiran Belanda Berjuluk Wak Haji

"Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN hanya dikenakan kepada barang mewah tertentu yang selama ini dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)," ujar Misbakhun, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/1/2025).

Dia menambahkan bahwa untuk barang dan jasa di luar kriteria barang mewah tertentu, tarif PPN tetap berlaku 11 persen.

Namun, Misbakhun menyayangkan langkah yang diambil Kemenkeu dalam melaksanakan perintah Presiden tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur pengimplementasian kenaikan tarif PPN, dia menilai terdapat kerancuan dalam penerapannya.

Baca juga: Profil Adilson Silva, Pesepak Bola Portugal Gagal Bersinar di PSM Makassar, Kini ke Persekat Tegal

"Aturan pelaksanaannya di PMK sangat membingungkan dan menimbulkan kerancuan dalam penerapannya," ungkap Misbakhun.

Dalam PMK tersebut, tarif PPN untuk barang dan jasa mewah maupun non-mewah tetap naik menjadi 12 persen.

Namun, untuk barang dan jasa non-mewah, pemerintah menerapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain 11/12, sehingga tarif efektif PPN barang dan jasa non-mewah tetap 11 persen.

Misbakhun juga mengkritik penggunaan DPP nilai lain 11/12, yang menurutnya menciptakan penafsiran bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tidak dapat menerapkan tarif PPN dengan multi tarif.

"Padahal, dalam Pasal 7 UU HPP tidak ada larangan soal multi tarif PPN," tegasnya.

Baca juga: Profil Enika Maya Oktavia, Penggugat Presidential Threshold, Mahasiswi Berprestasi UIN Kalijaga

Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti masa transisi kenaikan tarif PPN untuk barang mewah yang berlaku dari 1 hingga 31 Januari 2025.

Selama periode ini, tarif efektif PPN barang mewah tetap sebesar 11 persen.

"Dengan aturan teknis penerapan PPN 12 persen yang rumit itu, masyarakat dan pelaku usaha akan kebingungan," ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa pengumuman tarif PPN yang tidak naik dilakukan pemerintah pada detik-detik terakhir, yaitu pada 31 Desember 2024.

Hal ini menyebabkan para pengusaha hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk mempersiapkan perubahan dalam sistem mereka.

Baca juga: Profil Atmakusumah Astraatmadja, Ketua Dewan Pers Independen Pertama Indonesia

Akibatnya, beberapa perusahaan retail dan penyedia layanan digital, seperti Google dan Apple, telah memungut PPN 12 persen kepada masyarakat, meskipun barang dan layanan yang diberikan seharusnya tidak terpengaruh oleh kenaikan PPN tersebut.

"Peraturan ini menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Misbakhun.

Dia menekankan bahwa Kemenkeu seharusnya membuat peraturan dengan bahasa yang lebih sederhana dan tidak menimbulkan multi tafsir.

Profil Mukhamad Misbakhun

Mukhamad Misbakhun merupakan politisi Partai Golkar.

Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur, 29 Juli 1970 silam. 

Dirinya bergabung bersama Partai Golkar menjadi wakil daerah pemilihan Jawa Timur II.

Baca juga: Profil Baskara Putra atau Hindia, Peraih Penghargaan AMI Awards yang Pernah Dituding Pemuja Setan

Sebelum menjadi politisi, ternyata Muhamad Misbakhun merupakan seorang PNS.

Ia pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1990 hingga 2005.

Lalu, ia juga sempat menjadi komisaris di perusahaan swasta.

Muhamad Misbakhun pernah menjabat sebagai Komisaris PT Agar Sehat Makmur Lestari.

Setelahnya, barulah ia bergabung dengan Partai Golkar.

Sekarang Mukhamad Misbakhun menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI.

Riwayat Pendidikan

SDN 01 Bukit Pasuruan. Tahun: 1977 - 1983

SMPN 01 Pasuruan. Tahun: 1983 - 1986

SAM N 1 PASURUAN. Tahun: 1986 - 1989

EKONOMI, UNIVERSITAS TRISAKTI. Tahun: 1999 - 2003

HUKUM BISNIS, UGM. Tahun: 2008 - 2015

Program Doktor IImu Ekonomi di Universitas Trisakti (2024)

Riwayat Pekerjaan

Anggota DPR RI (2014 - 2019)

Komisaris PT Agar Sehat Makmur Lestari (2005 - 2009)

PNS Direktorat Jenderal Pajak (1990 - 2005)

Riwayat Organisasi

DPP Partai Golkar, sebagai: Ketua Departemen Pengawasan Pembangunan (2018 - 2019)

DPP Partai Golkar, sebagai: Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Jatim III (2017 - 2018)

DPP Partai Golkar, sebagai: Wakil Sekjen (2015 - 2018)

DEBINAS SOKSI, sebagai: Ketua Bidang Koperasi dan UKM (2014 - 2020)

PPK KOSGORO 1957, sebagai: Wakil Bendahara (2013)

(tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan