HEBOH Kementerian PKP Undang Dewa 19 Launching Logo, Sebut Ahmad Dhani tak Dibayar: Sound dari Dia

Walaupun beberapa keputusan PHK akhirnya dibatalkan karena tekanan publik, Achmad melihat dampak psikologis dan ketidakpastian kerja bagi pegawai tetap menjadi permasalahan serius. 

"Jika tahap kedua dan ketiga tetap dijalankan tanpa strategi yang lebih matang, bukan tidak mungkin akan terjadi PHK dalam skala yang lebih luas serta berkurangnya tenaga profesional di sektor-sektor vital," papar Achmad.

Lebih lanjut Achmad menyampaikan, kebijakan efisiensi anggaran memang tidak sepenuhnya buruk.

Ada beberapa aspek positif yang dapat diambil, seperti pengurangan pemborosan anggaran dan peningkatan efisiensi operasional di kementerian dan lembaga. 

1. Pengurangan Pemborosan: Dengan adanya pemangkasan anggaran, pengeluaran yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang yang kurang prioritas, dapat diminimalisasi. Hal ini seharusnya membuat anggaran lebih fokus pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
2. Peningkatan Efisiensi: Pemotongan anggaran memaksa kementerian dan lembaga untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya, misalnya dengan mengoptimalkan teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan publik.

Lalu apa dampak negatifnya?

1. Penurunan Kualitas Layanan Publik: Banyak layanan esensial menjadi terganggu akibat pemangkasan anggaran yang tidak terencana. Sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebencanaan adalah yang paling terdampak.
2. PHK Massal dan Ketidakpastian Tenaga Kerja: Banyak pegawai di berbagai lembaga pemerintah menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap ekonomi nasional.
3. Gangguan pada Proyek Infrastruktur: Pemotongan anggaran di sektor infrastruktur telah menyebabkan penundaan atau pembatalan proyek-proyek strategis. Hal ini akan berdampak pada konektivitas nasional, daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat luas.

Pemerintah harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis data dalam melakukan efisiensi anggaran. 

Tidak semua kementerian dan lembaga bisa dipangkas anggarannya secara serampangan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan mitigasi bencana. 

"Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kebijakan ini tidak merugikan kepentingan publik. Rakyat harus bersikap kritis dan menolak jika kebijakan efisiensi ini lebih banyak membawa dampak buruk dibanding manfaat," ucapnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com