NASIB 126 Kepala Daerah Kader PDIP Batal Ikut Retret, Tak Boleh Komentar Tanpa Ada Perintah

TRIBUN-MEDAN.com - Sebanyak 126 kader PDIP yang telah dilantik sebagai kepala daerah batal mengikuti retreat di Malang. 

Kegiatan yang seharusnya dihadiri pada hari ini Kamis (20/2/2025) dibatalkan oleh 126 kader PDIP gegara intruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Megawati melarang seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah untuk ikut retreat lantaran Sekjen PDIP Hasto  kristiyanto ditahan atas kasus penyuapan dan pelarian Harun Masiku. 

Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail, mengatakan bahwa Megawati mencermati proses hukum tersebut.

"Ya pesan dari beliau, mari kita lihat bahwa proses hukum secara, ini harus kita lakukan secara baik. Kita tidak boleh, hukum itu digunakan untuk kepentingan politik apalagi untuk kepentingan elite tertentu," kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Maqdir mengatakan bahwa KPK tak memiliki bukti permulaan terkait keterlibatan Hasto dalam perkara tersebut.

"Aturan-aturan formal itu tidak boleh menggagalkan atau melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan, dengan aturan formal. Sebab begitu banyak aturan substansial yang lebih penting daripada aturan formal," ujarnya.

Minta Kader Siaga

Megawati Soekarnoputri juga meminta seluruh kader PDIP bersiaga menghadapi kondisi terburuk setelah Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

“Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI dari Sabang sampai Merauke. Pertama PDI-P sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang,” ujar  Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dalam konferensi pers pada Kamis (20/2/2025) malam.

“Jaringan PDI-P diminta tetap tenang dan tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu,  Komarudin mengatakan Megawatitidak akan menunjukkan pengganti sementara Hasto untuk menduduki jabatan Sekjen PDI-P.

Sebab Megawati akan langsung turun tangan untuk mengambil alih komando partai, terhitung sejak Hasto resmi ditahan KPK.

“Sehubungan dengan itu Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk Plt Sekjen,” ucap Komarudin.

Minta Retret Kepala Daerah dari PDIP Ditunda