Nasib Karyawan BUMD Pematangsiantar, tak Pernah Dapat THR, Cuma Uang Sirup Rp100Ribu,Gaji Saja Susah

TRIBUN-MEDAN.com - Beginilah nasib karyawan BUMD Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Karyawan BUMD tersebut tak pernah mendapat THR atau Tunjangan Hari Raya sejak perusahaan berdiri.

BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Uang THR diganti uang sirup.

Besaran THR yang diberikan pun jauh dari gaji satu bulan yang diterima karyawan.

Dirut PDPHJ, Bolmen Silalahi, mengatakan saat ini jumlah karyawan kurang lebih 254 orang yang terdiri dari calon pegawai, pegawai tetap, dan honor.

“Sebenarnya dari dulu PDPHJ itu tidak memberikan uang THR seperti perusahaan yang sehat. Jadi yang ada uang sirup,” kata Bolmen saat ditemui di kompleks perkantoran DPRD Pematangsiantar, Kamis (20/3/2025).

Bolmen mengemukakan, sejak berdirinya perusahaan daerah milik Pemkot Pematangsiantar itu, karyawannya belum pernah menerima THR, namun ada pengganti uang sirup.

“Bahkan sejak berdirinya perusahaan ini belum pernah ada THR. Dulu menggaji karyawan saja susah. Baru dua tahun ini penggajian lancar. Gimana bicara THR, gaji saja susah,” sambungnya, melansir dari Kompas.com.

Setiap bulan, kata Bolmen, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk gaji pegawai itu mencapai Rp 328.000.000.

Jika dihitung termasuk Direksi dan Pengawas, kira-kira sampai Rp 380 juta per bulan.

“Kalau melihat kondisi keuangan perusahaan sekarang tetap menggunakan uang sirup. Bukan PDPHJ yang tidak mau membayar, keuangan kita transparan, bisa dilihat mampu nggak membayar THR,” kata Bolmen.

Tahun sebelumnya, uang pengganti sirup yang diberikan berkisar Rp 100.000 sampai Rp 300.000, tergantung dengan kondisi keuangan perusahaan.

Pengganti uang THR itu diberikan sesuai status karyawan.

Karyawan beragama Islam akan dibayarkan pada Hari Besar Idul Fitri, dan karyawan beragama Kristen diberikan pada saat Natal dan Tahun Baru.

“Kalau bulan ini khusus Muslim. Itu tujuh hari, ya, kita upayakan memberikan sebelum tujuh hari. Tapi nggak sesuai dengan gaji ya, mengikuti yang dulu lah (uang sirup),” ucapnya.

Disinggung surat edaran (SE) Wali Kota Pematangsiantar yang mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD memberikan THR, Bolmen bilang akan berkoordinasi dulu dengan pihak terkait.

“Kalau soal (sanksi) itu nanti kita koordinasi lah ke OPD terkait,” tuturnya.

Sebelumnya, Wali Kota Pematangsiantar mengimbau para perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta untuk melaksanakan pemberian THR Keagamaan kepada para pekerja/buruh.

Imbauan ini disampaikan melalui Surat Edaran (SE) No:

012/800.1.10.3/280/III-2025 Tanggal 13 Maret 2025, yang ditandatangani Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, Robert Sitanggang, mengatakan, pembayaran THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha.

Teknis pelaksanaan pembayarannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia No 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja.

Selain itu, kata Robert, THR Keagamaan wajib diberikan pengusaha kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih, serta pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Sedangkan besaran THR yang diberikan menyesuaikan dengan masa kerja. Pekerja yang sudah memiliki masa kerja 12 bulan mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah, dan yang kurang dari 12 bulan diberikan sesuai dengan proporsional masa kerja,” kata Robert dalam keterangan tertulis.

Robert juga memastikan perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban pembayaran THR akan dikenakan sanksi secara bertahap oleh pemerintah.

Dalam Permenaker, pengusaha yang telat atau tidak mencairkan THR keagamaan didenda 5 persen.

Untuk itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar juga membuka posko pengaduan THR selama jam kerja.

"Kami mengimbau pekerja agar dapat memanfaatkan posko dengan baik. Namun tetap mengedepankan dialog dengan pengusaha, agar pembayaran THR bisa lancar,” kata Robert.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com