Reaksi Dedi Mulyadi Ditantang GRIB untuk Diskusi soal Premanisme: Saya Tak Bisa Ladeni Satu per Satu

TRIBUN-MEDAN.com - Ditantang Ketua GRIB Jaya Jabar soal Satgas Antipremanisme, Dedi Mulyadi beri respons menohok.

Ia mengatakan tak bisa menanggapi persoalan perseorangan satu per satu. 

Tak mau ambil pusing, ia mengatakan biar netizen yang turun tangan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespon tantangan dari Ketua GRIB Jaya Jabar Gabryel Alexander Etwiorry untuk diskusi soal premanisme.

Belakangan ini, organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya Jabar tengah menyorot rencana Dedi Mulyadi membuat Satgas Antipremanisme.

Ormas GRIB Jaya Jabar merasa tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi saat berpidato di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/3/2025), yang menyebut ormas hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat.

Dalam rekaman yang beredar, Ketua GRIB Jaya Jabar Gabryel Alexander Etwiorry pun menantang Dedi Mulyadi untuk bertemu dan mendiskusikan hal tersebut.

Merespons hal ini, Dedi Mulyadi menyebut bahwa saat ini dirinya tengah fokus bekerja menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat.

Menurut Dedi, ia tidak bisa menangani permasalahan perseorangan satu per satu.

"Rakyat Jawa Barat itu banyak. Tugas saya hari ini adalah bekerja untuk rakyat," ungkap Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (16/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

"Kalau setiap orang harus ditangani satu-satu, habis energi kita untuk meladeni orang ngomong," lanjut dia.

Politisi Gerindra itu menerangkan, ia bertugas menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat serta menjamin kesejahteraan mereka.

"Tugas kita ini adalah mewujudkan apa yang menjadi mimpi rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi pun enggan ambil pusing atas berbagai tudingan di media sosial terkait kinerja dan kebijakannya.

"Kalau ada orang yang mengajak berbagai hal di media sosial, yang melayani-nya cukup netizen, enggak usah saya," katanya.

Gebrakan Antipremanisme di Jawa Barat

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

Dedi Mulyadi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

“Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.

Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

“Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.

“Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya.

Tugas mereka dibagi ke dalam empat bidang: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer.

Mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala.

Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.

GRIB Jaya Jabar Bakal Bentuk Satgas Antipremanisme Birokrasi

Senggol Dedi Mulyadi, GRIB Jaya Jabar bakal bentuk Satgas Antipremanisme Birokrasi.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry menyebut masih banyak premanisme di birokrasi yang harusnya dibrantas lebih dulu.

Bahkan katanya preman berdasi lebih sadis.

Untuk itu ia meminta agar Gubernur Jawa Barat tak mengaitkan antara organisasi masyarakat (ormas) dengan aksi premanisme. 

Ia meminta agar Dedi tak tendensius menyinggung praktik premanisme di masyarakat dilakukan oleh ormas.  

"Jujur, saya mendukung program beliau, tapi jangan tendensius. Jangan kalau bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?" ujar Gabriyel seperti dikutip dari Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

Menurutnya, ormas merupakan warga negara yang harus diperhatikan pemerintah. 

Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. 

"Kami ormas ini warga negara, punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan. Kami sama, kami masyarakat juga punya hak yang sama. Jadi tolong lah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius," katanya. 

Ia pun mempersilakan jika Dedi Mulyadi tetap kekeuh untuk memberantas praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ormas. 

Namun, katanya, Dedi juga harus adil untuk melakukan pemberantasan praktik premanisme di internal pemerintahannya sendiri. 

"Itu baru saya acungi jempol," pungkasnya. 

GRIB Bakal Bentuk Satgas Antipremanisme Birokrasi

Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry, menanggapi terkait langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan membentuk satuan tugas (satgas) pembasmi preman. 

Pembentukan satgas anti premanisme itu sebagai respons Dedi dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terhadap masyarakat. 

Gabriyel menilai semestinya Dedi Mulyadi melakukan 'bersih-bersih' di internal pemerintahan provinsi sebelum bergerak membasmi aksi premanisme di masyarakat. 

"Tolong, bersih-bersih itu jangan keluar dulu. Ke dalam dulu," katanya saat berbincang di Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

Jika Dedi tetap membentuk satgas antipremanisme, GRIB Jaya, kata Gabriyel, juga akan membentuk satgas untuk membasmi preman yang ada di dalam 'tubuh' pemerintahan.

Menurutnya, praktik premanisme juga terjadi di pemerintah provinsi Jawa Barat. 

"Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas sama untuk memberantas premanisme di birokrasi. Ya, jadi birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur, enggak semuanya benar."

"Jadi jangan seakan-akan hari ini, oknum preman adanya cuma di ormas, maaf. Di kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya? Cuma mereka lebih elit, premannya berdasi tapi lebih sadis. Yang mereka makan itu uang rakyat," ujarnya. 

Hal yang sama terkait pembentukan satgas antipremanisme di birokrasi juga disampaikan Gabriyel saat rapat koordinasi daerah GRIB Jaya Jawa Barat pada 11 April 2025 di Karawang. 

"Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk satgas preman birokrasi."

"Kalau nanti di provinsi di kabupaten kota temen-temen para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrat, yang ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan," katanya

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id