Berita Viral

Gara-gara Dedi Mulyadi Kirim Siswa Ke Barak Militer, Komnas HAM Merespons: Tidak Tepat . . .

Pendidikan militer bagi siswa, sebagaimana yang diusulan siswa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, akhirnya diterapkan.

|
Editor: Salomo Tarigan
Instagram @dedimulyadi71
DIHADIRI GUBERNUR: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hadir dalam pembukaan pendidikan militer pertama di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis (1/5/2025). Komnas HAM tak setuju program ini 

TRIBUN-MEDAN.com - Pendidikan militer bagi siswa, sebagaimana yang diusulan siswa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, akhirnya diterapkan.

Program pendidikan militer bagi siswa mulai terlaksana di Purwakarta pada Kamis (1/5/2024).

Akan tetapi Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro kurang setuju.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro ,.
Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro

Komnas HAM merespons kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim "siswa bermasalah" untuk dididik dan dibina TNI di barak militer.

Meski belum membaca lebih jauh soal maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, namun menurutnya, TNI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan (civic education) dalam konteks pendidikan militer.

SISWA DIDIK MILITER - Para Siswa  mengikuti pendidikan militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Kamis (1/5/2025).
SISWA DIDIK MILITER - Para Siswa mengikuti pendidikan militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Kamis (1/5/2025). (TribunJabar.id/Deanza Falevi))

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa," kata Atnike di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Jumat (2/5/2025).

Menurut dia, sah-sah saja bila pendidikan dimaksud dilakukan untuk mengenalkan siswa dengan karier ketentaraan.

Namun, lanjut dia, tidak tepat bila pendidikan dimaksud dilakukan dalam bentuk pendidikan militer.

"Kalau dalam arti, misalnya pendidikan karier, ya, itu biasa anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi, kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat," ujarnya.

"Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM itu boleh saja," ucap dia.

Terlebih, kata dia, bila pendidikan militer tersebut dilakukan sebagai bentuk penghukuman.

"Oh iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," pungkasnya.

Diberitakan Tribunjabar.id sebelumnya, program yang digagas tersebut sudah mulai berjalan.

Tercatat, sebanyak 39 dari 40 siswa sekolah menengah pertama (SMP) bakal menjalani pendidikan ala militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Kamis (1/5/2025). 

Selama 14 hari, nantinya, mereka akan jalani pembinaan intensif dalam lingkungan militer dengan tujuan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia.

Para siswa tersebut merupakan peserta program pendidikan karakter khusus yang digagas pemerintah daerah bagi pelajar yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga.

Terpantau, pemandangan haru juga terlihat ketika para siswa diberi waktu singkat untuk berpamitan kepada orang tua. 

Banyak orang tua yang menitikkan air mata, termasuk Elly, salah satu wali murid yang berharap besar terhadap perubahan anaknya.

"Anak saya sering bolos dan susah dinasehatin. Saya titipkan ke program ini agar bisa berubah jadi lebih baik. Terima kasih Pak Bupati dan Gubernur, semoga anak saya bisa jadi rajin dan nurut," kata Elly kepada Tribunjabar.id pada Kamis (1/5/2025).

Ia juga menuturkan, sudah menyiapkan berbagai perlengkapan sejak jauh hari, seperti seragam, alat tulis, pakaian olahraga, hingga perlengkapan mandi dan ember.

"Memang sudah didaftarkan oleh sekolah, terus saya sebagai orang tua setuju dan dukung, semoga anak ini bisa berubah lah menjadi lebih baik," katanya.

Sementara itu, Danmen Armed 1 Kostrad, Kolonel Arm Roni Junaidi, menjelaskan bahwa materi hari pertama akan diisi dengan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebelum mereka menjalani rutinitas harian seperti salat berjamaah, olahraga, menjaga kebersihan, makan teratur, hingga sesi konseling dan motivasi.

Roni mengatakan tujuan utama program tersebut adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental dan spiritual anak-anak.

Ia mengatakan, materi pelatihan disusun secara kolaboratif oleh TNI, Polri, pemerintah daerah, dinas sosial, serta psikolog anak. 

Roni berharap program itu melahirkan generasi muda yang disiplin, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. 

"Tentu ini kolaborasi yang baik, semua terlibat untuk memberikan hal yang positif kepada anak," ucapnya.

Juga diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Dedi mengungkapkan sejumlah kriteria pelajar mana saja yang berpotensi akan dibawa ke barak TNI.

Salah satunya kata dia, yakni mereka yang sering tawuran hingga main game Mobile Legend.

"Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main Mobile Legend yang kalau malam, kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan," kata Dedi Mulyadi saat ditemui awak media di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (29/4/2025).

"(Siswa) yang melakukan pengancaman, di sekolah bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya," sambungnya.

Dedi Mulyadi mengungkapkan beberapa wilayah atau daerah yang dimungkinkan bakal menerpakan konsep tersebut kata Dedi termasuk di Kota Bandung hingga Kabupaten Purwakarta.

Hanya saja, perihal dengan mekanisme dan kewenangannya kata dia, akan turut diserahkan kepada Bupati dan Wali Kota setempat bukan hanya pada Gubernur.

"Memang kewenangannya ada di Bupati wali kota juga bukan hanya di provinsi. Nah ada di, saya di tanggal 2 (Mei) akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, udah siap, untuk melakukan pembinaan kerja sama dengan Batalyon Armed 9 Pasoepati," beber dia.

"Kemudian Kabupaten Cianjur sudah siap, nanti malam saya cek lagi yang bupati wali kotanya memiliki kesiapan," sambung Dedi Mulyadi.

Saat ini, kata dia, Pemprov Jawa Barat juga sudah menjalin kerja sama dengan Mabes TNI AD hingga Kepolisian untuk menyukseskan program pendidikan terhadap pelajar di Jawa Barat tersebut.

Kata dia, setiap kepala daerah termasuk di Kabupaten, Wali Kota di Jawa Barat juga sudah bersinergi dengan jajaran aparat penegak hukum di wilayahnya.

Sehingga hal tersebut menurut Dedi tidak akan menimbulkan suatu masalah.

"Kita kan sudah ada MOU dengan mabes TNI AD. Kita juga akan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres, dan Dandim dan batalyon-batalyon setiap daerah. Enggak ada problem," tandas dia.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Jumat 2 Mei 2025 Turun, Berikut Rincian Harga Emas

Sumber: Tribunnews.com/ TribunSolo.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved