PENGAKUAN Dedy Mulyadi soal Gaji dan Tunjangan Plus Dana Operasional Rp 21,6 Miliar per Tahun

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah dikabarkan mendapat gaji dan tunjangan hingga Rp 33 miliar per tahun, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akhirnya blak-blakan soal penghasilan yang dia terima.

Lewat akun Instagramnya @dedimulyadi71, Dedi mengatakan bahwa besaran gaji dan tunjangan yang dia dapat mencapai Rp 8,1 juta per bulan. 

Dedi mencoret sejumlah anggaran yang tidak diperlukan, seperti anggaran baju dan mobil dinas.

"Jadi baju dinas gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas, saya tidak mengambilnya," ujar Dedi lewat video di akun Instagramnya yang diunggah, Jumat (12/9/2025). 

Dedi juga mengurangi anggaran dinas yang awalnya Rp 1,5 miliar, menjadi Rp 750 juta dan kembali dikurangi menjadi Rp 100 juta per tahun. 

Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut sudah menghabiskan Rp 74 juta dari anggaran dinas yang tersedia. 

Dedi juga menjelaskan soal biaya operasional yang didapatkannya berdasarkan peraturan pemerintah. 

Adapun biaya tersebut 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD). 

"Dan diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 0,15 persen dari realisasi PAD itu Rp 28 miliar. Dari Rp 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Maka jatuhnya yang saya peroleh Rp 21,6 miliar per tahun," ujar Dedi. 

Dedi kemudian menjelaskan untuk apa saja uang itu digunakan. 

Dia mengatakan, uang itu digunakan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan, seperti membangun jembatan dan rumah warga yang tidak mampu, membiayai orang sakit, serta sejumlah kegiatan sosial lainnya. 

Dedi mengatakan, siap jika dana operasional itu dihapus. Namun, hal itu nantinya akan berdampak pada masyarakat. 

"Saya bersedia (dana operasional) dihapus, tetapi kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur dan minta bantuan gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD, nanti akan mengalami hambatan," kata Dedi. 

"Yang dirugikan bukan saya dan keluarga, tapi yang dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan," ujar Dedi menambahkan.

Tak Layani Utang