KEHADIRAN Ormas GRIB di Bali Ditolak Pecalang: Kami Sudah Diwariskan Untuk Menjaga Bali

TRIBUN-MEDAN.com - Pecalang atau aparat kemanan tradisional di Bali menolak kehadiran Ormas GRIB. 

Mereka menolak keras kehadiran GRIB di Bali. 

Penolakan ini terjadi lantaran video pelantikan DPD GRIB Jaya Bali yang viral di media sosial. 

Video itu dibagikan oleh anggota DPD RI Ni Luh Djelantik melalui akun Instagramnya pada Minggu (4/5/2025).

Dalam video tersebut, seorang pria bernama Rahmat memperkenalkan dirinya sebagai Panglima Satgas GRIB DPD Bali.

Namun, perkenalan itu langsung mendapat respons tegas dari perwakilan pecalang Bali yang menyatakan penolakannya terhadap keberadaan ormas luar.

"Saya pecalang, kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan, turun-temurun untuk menjaga Bali," ucap pecalang tersebut, yang tidak disebutkan namanya dalam video.

Penolakan itu didasarkan pada kekhawatiran bahwa kehadiran ormas luar dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali yang selama ini dijaga oleh sistem adat dan budaya.

Pecalang menilai sistem keamanan yang berbasis kearifan lokal telah terbukti mampu menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Bali.

"Kami tidak butuh ormas dari luar, kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda," lanjut pecalang tersebut.

Apa Alasan Penolakan Ini Muncul Sekarang?

Penolakan pecalang muncul seiring dengan kekhawatiran masyarakat atas maraknya ormas yang hadir dengan membawa agenda yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam video tersebut, pecalang menyebutkan bahwa sistem keamanan tradisional Bali telah berjalan secara efektif, dengan dukungan lebih dari 1.500 desa adat yang tersebar di seluruh Bali, masing-masing dengan satuan pecalangnya sendiri.

"Di seluruh Bali ada 1.500 desa adat, dan di setiap desa adat, pecalang hadir. Kami ada di akar rumput, tahu apa yang kami jaga, dan apa yang kami lindungi," ujarnya.

Pecalang menegaskan bahwa keberadaan mereka tidak dimotivasi oleh kepentingan politik, tetapi oleh tanggung jawab terhadap adat dan tanah kelahiran.