Heboh Pengakuan PSK di IKN, Jual Diri Bisa Sampai Dapat 8 Tamu, Ada yang Punya Langganan Dokter

TRIBUN-MEDAN.com - Heboh pengakuan PSK di IKN, jual diri bisa layani delapan tamu. Ada yang punya langganan dokter.

IKN jadi tempat prostitusi ini diungkapkan sejumlah PSK.

PSK yang ditemui secara anonim mengaku mereka mulai melirik IKN sebagai lahan baru.

Alasannya karena permintaan pelanggan yang cukup tinggi.

Namun dibalik praktik yang mereka lakukan terselip rasa takut yang terus membayangi

 Lewat media sosial dan aplikasi perpesanan instan, para PSK ini menawarkan layanan seksual dengan sistem booking online, lengkap dengan katalog foto dan tarif.

“Saya datang dari luar kota, awalnya iseng coba buka layanan di sini (IKN). Ternyata banyak yang cari.

Dalam sehari bisa tiga sampai lima tamu bahkan delapan tamu kalau lagi ramai,” ujar seorang PSK berinisial M (21), yang telah beroperasi selama tiga bulan terakhir.

Namun, di balik keuntungan finansial yang menggiurkan itu, para PSK ini juga mengaku dibayangi rasa takut terhadap risiko penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis, gonore, dan hepatitis. Kesadaran akan bahaya ini membuat mereka mengambil sejumlah langkah perlindungan secara mandiri.

“Saya selalu mewajibkan tamu pakai kondom. Kalau ada yang maksa tanpa, langsung saya tolak. Ini bukan cuma soal uang, tapi kesehatan kita juga penting makanya saling menjaga aja” kata PSK lainnya berinisial L (20), yang mengaku rutin melakukan pemeriksaan kesehatan setiap dua minggu sekali.

Sebagian besar dari mereka bahkan telah memiliki dokter langganan yang bersedia melakukan pemeriksaan berkala, baik secara pribadi maupun lewat klinik-klinik kesehatan umum di sekitar Penajam Paser Utara dan Balikpapan.

“Saya punya dokter langganan yang biasa cek darah dan kondisi saya. Kalau ada gejala sedikit saja, saya langsung stop kerja. Teman-teman yang lain juga begitu  saling mengingatkan," tambah L.

Maraknya praktik prostitusi online ini harusnya sudah menjadi perhatian khusus sejumlah pihak berwenang, terutama dalam aspek kesehatan masyarakat dan potensi kriminalitas terselubung.

Dengan terus bertumbuhnya IKN sebagai pusat aktivitas baru di Indonesia, tantangan sosial seperti prostitusi daring perlu diantisipasi sejak dini. Edukasi, layanan kesehatan, dan penegakan hukum juga harus berjalan seiring agar pembangunan tidak dibarengi dengan maraknya penyakit dan kerentanan sosial lainnya.

Penertiban

Maraknya kasus prostitusi di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Sejak tiga bulan terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus melakukan pengawasan dan penertiban, di kawasan ibu kota baru itu.

Dalam prosesnya, ditemui bahwa praktek tersebut memang semakin marak sejak adanya IKN, jauh berbeda saat Sepaku masih wilayah biasa.

Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP PPU Rakhmadi mengatakan bahwa, informasi mengenai adanya praktek tersebut, diketahui setelah adanya laporan masyarakat, dan pemerintah desa setempat.

"Terkait dengan kegiatan praktek prostitusi online di IKN, memang kami sudah melakukan pemantauan sejak tiga bulan lalu," ungkapnya pada Selasa (6/5).

Laporan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Satpol PPU, karena masyarakat cukup resah dengan keadaan tersebut.

Rakhmadi mengungkapkan modus para Pekerja Seks Komersial (PSK) di IKN, yakni dengan menetap beberapa hari di penginapan atau guest house, dan hotel.

Dari situ kemudian mereka mengaktifkan aplikasi, untuk mencari pelanggannya.

Modus tersebut terungkap, dari investigasi mendalam tim Satpol PP bersama dengan pihak lainnya.

"Kami melakukan operasi ke guest house dan memang kami menemukan beberapa pasangan yang bukan sah," jelasnya.

Dalam operasi tersebut, para PSK yang ditemukan langsung diamankan ke kantor desa terdekat.

Rata-rata, para PSK ini mencari pelanggan lewat aplikasi. Mereka datang dari luar daerah, seperti Jawa, Makassar dan Balikpapan.

"Adapun mereka sebagian besar penduduknya dari luar Kaltim, ada dari Jawa Barat dan Makassar juga Balikpapan," terangnya.

PSK yang melancarkan aksinya dengan aplikasi, datang secara mandiri. Tetapi ada pula ditemukan yang datang dibawa oleh orang lain (mucikari).

"Sebagian besar memang datang secara mandiri," singkatnya.

Selama kurang lebih tiga bulan, telah ada setidaknya 30 orang PSK yang telah diamankan. Mereka dibuatkan surat pernyataan, lalu diminta untuk bertanda-tangan. Setelah itu, mereka diminta atau diharuskan untuk pulang ke daerah asalnya.

Meski terus dilakukan penertiban, tetapi praktek itu masih saja ada sampai saat ini. Diakui Rakhmadi, setelah ada yang pulang, tidak berselang lama PSK baru kembali datang dan menyewa kamar di guest house yang ada di PPU.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, dan dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar pihak-pihak terkait, dalam upaya penertibannya.

Praktek prostitusi kata dia tidak akan bisa dibenarkan, karena dapat memicu timbulnya masalah-masalah baru, di tengah masyarakat.

"Harapan kami praktik prostitusi online ini harus ada kerjasama yang kuat antara pemerintah desa setempat, kemudian kerjasama dengan RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, memberikan edukasi kepada pemilik guest house untuk memfilter tamu yang datang, tidak hanya serta merta menerima profit," tegasnya. 

Artikel ini sudah tayang di Tribun Kaltim