Jokowi Tanggapi Pernyataan Megawati Soekarnoputri Terkait Polemik Ijazah

TRIBUN-MEDAN.com -  Presiden ke-7 Jokowi menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyarankan agar dirinya menunjukkan ijazah jika memang benar adanya.

Jokowi menyebut siap membuka berkas ijazahnya dalam persidangan demi menjernihkan polemik yang selama ini beredar.

“Ya, nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Jumat (23/5/2025). 

Jokowi juga menyayangkan polemik yang terus bergulir dan mulai merembet ke hal-hal lain, termasuk keabsahan skripsi dan dokumen identitas pribadi.

Ia menegaskan bahwa seluruh data akademiknya terdokumentasi lengkap di Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, ada semua,” jelasnya.

“Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya dicekin semua,” lanjut Jokowi.

Laporan di Polda Metro Lanjut

Jokowi juga menegaskan bahwa proses hukum laporannya di Polda Metro Jaya berkaitan tudingan keaslian ijazahnya tetap berlanjut. 

Hal ini menyusul keluarnya hasil pengujian forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri yang menyatakan keaslian ijazahnya.

"Ya, sudah saya sampaikan ya. Sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas itu," kata Jokowi.

Jokowi melaporkan lima orang terkait dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan atas tuduhan ijazah palsu.

Lima orang terlapor adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Kurnia Tri Royani, dan Eggi Sudjana.

Kelimanya dilaporkan dengan Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, dan UU ITE Pasal 27A, Pasal 32, dan Pasal 35.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipdum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengumumkan bahwa ijazah milik Jokowi adalah asli.

Keabsahan ijazah Jokowi disampaikan setelah rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan penyidik dari Bareskrim Polri dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

Djuhandhani mengatakan, Jokowi memang mendaftar dan lolos masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980.

Hal itu diketahui lewat bukti pengumuman 3.169 peserta yang masuk Proyek Perintis Satu (PPI) UGM yang tertulis dalam koran terbitan Kedaulatan Rakyat pada 18 Juli 1980.

"Pada halaman 4 kolom 6, pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo," kata Djuhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025).

"Terhadap koran tersebut sudah dipastikan keasliannya melalui staf perpustakaan," sambungnya.

Djuhandhani juga mengungkapkan bukti bahwa Jokowi masuk di Fakultas Kehutanan UGM adalah adanya blangko daftar ulang yang telah diuji secara labfor dan memang identik dengan arsip milik UGM.

Jokowi menjalani perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dengan bukti adanya Kartu Hasil Studi (KHS) miliknya dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 1681/KT.

Selain itu, ada bukti pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) semester 2 tahun ajaran 1981/1982 atas nama Jokowi.

"Adanya surat permohonan izin atau heregistrasi semester dua tahun ajaran 81/82 atas nama Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 1982 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslabfor dan dinyatakan stempel adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding," tutur Djuhandani.

Bukti lainnya yang didapat adalah terkait surat keterangan ujian praktik milik Jokowi pada tahun 1984 yang telah diarsipkan oleh UGM.

Djuhandhani juga mengungkapkan adanya dokumen atas nama Jokowi yang menjelaskan sudah dilaksanakan ujian praktik tingkat satu hingga skripsi.

"Meliputi, kuliah lapangan satu selama 1 hari di Banjarejo, Ngawi, pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama tiga hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982," ujarnya.

Ketiga, inventarisasi hutan selama enam hari pada tahun 1982. 

Keempat, praktik umum selama dua bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983.

Kelima, KKN selama tiga bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, pada tahun 1983.

"Keenam, problema kehutanan selama 3,5 bulan di Kotamadya Surakarta pada 1984-1985. Kemudian, adanya daftar nilai sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT," jelasnya.

Dengan deretan masa kuliah yang ditempuh tersebut, Jokowi dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM.

Hal tersebut berdasarkan bukti berupa adanya berita acara ujian atas nama Jokowi dan ditandatangani oleh dosen penguji yaitu Dr. Ir. Achmad Sumitro, Ir. Sofyan, Ir. P Burhanuddin.

Selanjutnya, adanya surat keterangan dari pinjaman buku, uang, atau alat tulis atas nama Jokowi sebagai syarat agar bisa mengikuti wisuda.

Djuhandhani menambahkan, skripsi Jokowi berjudul 'Studi Tentang Konsumsi Kayu Lapis di Kotamadya Surakarta' dinyatakan asli setelah dibandingkan dengan skripsi senior dan junior Jokowi.

"Bahwa terdapat banyak mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan dalam dua tipe yaitu tipe pika dan elit," katanya.

"Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi setelah dilakukan penelitian dari bab satu sampai dengan terakhir oleh Puslabfor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe pika," sambung Djuhandani.

Sementara terkait lembar pengesahan skripsi Jokowi, Djuhandani mengatakan dibuat dengan hand press dan letter press sehingga ketika diraba tidak rata atau cekung.

Dari segala penyelidikan yang telah dilakukan Bareskrim dan dibantu oleh Puslabfor, Djuhandani menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli.

"Terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan tindak pidana," katanya. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dan Kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan