NASIB Restoran Ayam Goreng Widuran Ketahuan Non Halal, Walikota Kecewa, Tapi Tak Ditutup, Kenapa?

TRIBUN-MEDAN.com - Wali Kota Solo Respati Ardi mengungkapkan kekecewaannya terhadap restoran Ayam Goreng Widuran yang ketahuan menggunakan bahan non halal setelah 50 tahun beroperasi. 

Restoran Ayam Goreng Widuran yang terletak di Bengawan, Solo, mengumumkan bahwa makanannya non halal setelah ada komplain dari pelanggan.  

Kelakuan Ayam Goreng Widuran membuat pelanggan yang beragama Islam kecewa.  

Ditemui dalam sebuah acara, Minggu (25/5/2025), Respati Ardi mengaku menjadi langganan Ayam Goreng Widuran sejak tahun 1973.

Di momen orang tua sang istri tersebut masih hidup, Respati mengatakan tak jarang keluarganya menyantap makanan yang dibeli dari warung yang beralamat di Jalan Ir Sutami, Widuran tersebut.

Atas informasi yang ditutup-tutupi oleh pihak pengusaha warung itupun Respati mengaku sangat kecewa.

"Itu ayam goreng kesukaan almarhum mertua saya, jadi kami sekeluarga cukup kecewa," ungkap Respati.

"Berkunjung nggak, dulu makannya dibawa pulang. Dulu waktu almarhum mertua masih ada," lanjut dia.

Baca juga: 6 Tersangka Pembobolan Grosir Diamankan Polres Asahan, 12 Adegan Diperagakan

Baca juga: 6 Tersangka Pembobolan Grosir di Asahan Diamankan, Polres Asahan Lakukan Prarekonstruksi

Atas polemik tersebut, kini Respati pun langsung merespon dengan melakukan rapat mendadak dengan sejumlah Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

Salah satunya adalah untuk segera mengeluarkan regulasi untuk mengatur terkait kuliner halal dan non halal yang ada di kota Solo.

"Jadi saya mengapresiasi kalau sampai minta maaf. Tapi hari ini saya sudah bergerak bersama Satpol PP dan Disdag, kita akan melakukan percepatan terkait sertifikasi halal. Ini masalah perlindungan konsumen," terang Respati.

"Kami serius, pemerintah kota akan menyisir dan mensosialisasikan sertifikasi halal. Dan memang kita akan mencari juga yang memang makanan tidak halal, silahkan diklaim tidak halal. Tapi kalau ada yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, kita akan melakukan percepatan untuk kuliner yang ingin mendapatkan sertifikasi halal," tegas eks Ketua HIPMI tersebut.

Disinggung terkait sanksi yang akan diberikan kepada pemilik usaha. Respati mengaku tidak akan menutup izin usaha apabila pengelola segera melakukan perbaikan.

"Administratif kalau memang itu masih berulang maka nanti akan ada sanksi lain berupa penutupan usaha. Tapi apabila sudah menyatakan kesalahannya akan melakukan sanksi yang lebih," kata dia.

Namun demikian, Respati menegaskan bahwa pihaknya memperingatkan secara tegas atas apa yang dilakukan oleh pengelola usaha tersebut yang telah menutupi terkait informasi bahan makanan non-halal yang digunakan selama ini.

"Ini peringatan, kalau ada lagi (kasus serupa) kami akan tindak tegas dengan sanski penutupan bagi yang tidak mendeklarasikan sesuai dengan bahan bakunya. Kami juga akan segera turun dengan badan sertifikasi halal," tegasnya.

Atas keluhan masyarakat karena kecewa dengan perbuatan pengelola makanan tersebut, Respati pun menghimbau pengusaha kuliner lain untuk tidak melakukan hal serupa.

"Saya sangat memaklumi (keluhan masyarakat) karena tidak adanya keterbukaan dari pihak penjual. Maka dari itu saya menghimbau seluruh pengusaha kuliner di Solo, kami tidak akan menutup kalau memang halal katakan halal. Kalau tidak halal katakan tidak halal," pungkasnya.

Rumah Makan Ayam Goreng Widuran Solo, kini viral di media sosial. 

Berikut beberapa fakta mengenai Ayam Goreng Widuran Solo yang ternyata non-halal.

1. Ayam Goreng Widuran: Ikon Kuliner Solo Sejak 1973

Ayam Goreng Widuran bukan sekadar tempat makan biasa. Rumah makan ini telah berdiri selama lebih dari 50 tahundan menjadi saksi perkembangan kuliner di Solo.

Berlokasi di Jalan Sutan Syahrir No. 71, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, rumah makan ini menawarkan menu ayam kampung goreng dan bakar dengan bumbu rempah tradisional khas Jawa.

Yang membuatnya istimewa adalah tekstur ayam yang empuk namun lembab, kremesan khas yang gurih dan renyah, serta pilihan sambal yang menggugah selera seperti sambal bawang, sambal matah, dan sambal original.

Tak heran jika banyak pelanggan menyebut cita rasa ayam di sini tidak pernah berubah sejak dulu.

Namun, di balik ketenaran dan kualitas rasa yang melegenda, kini muncul fakta bahwa menu yang disajikan ternyata tidak memenuhi standar halal, terutama pada komponen kremesannya.

2. Status Non-Halal Baru Diumumkan Setelah Viral di Media Sosial

Meski sudah beroperasi sejak 1973, status non-halal dari Ayam Goreng Widuran baru diumumkan secara terbuka beberapa waktu lalu.

Hal ini mencuat ke permukaan setelah keluhan sejumlah konsumen muslim viral di media sosial, merasa tertipu karena menyangka makanan yang disajikan halal.

Seorang karyawan bernama Ranto, saat ditemui pada Sabtu (24/5/2025), menyatakan bahwa penjelasan terkait non-halal baru diberikan setelah adanya kegaduhan tersebut.

“Udah dikasih pengertiannya non-halal. Ya karena viralnya, dikasih pengertian non-halal kremesnya itu,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini mayoritas pelanggan Ayam Goreng Widuran memang berasal dari kalangan non-muslim. Oleh karena itu, status non-halal dianggap tidak menjadi masalah besar sebelumnya.

Kini, pihak manajemen sudah menambahkan label “NON-HALAL” secara eksplisit di berbagai media, termasuk reklame outlet, akun Instagram resmi, hingga di platform Google Maps.

3. Manajemen Minta Maaf dan Berkomitmen Lebih Transparan

Merespons kegaduhan tersebut, pihak Manajemen Ayam Goreng Widuran telah mengeluarkan permintaan maaf resmi melalui akun Instagram mereka, @ayamgorengwiduransolo.

Dalam pernyataan tersebut, pihak manajemen menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan dan masyarakat umum atas kurangnya kejelasan sebelumnya. Berikut kutipan dari pernyataan tersebut:

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang beredar di media sosial belakangan ini. Kami memahami bahwa hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sebagai langkah awal, kami telah mencantumkan keterangan NON-HALAL secara jelas di seluruh outlet dan media sosial resmi kami.”

Mereka juga menyatakan komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan transparansi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Langkah ini menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab moral pihak restoran terhadap konsumennya, terutama dari kalangan muslim.

4. Tanggapan Kemenag dan Pemkot Solo: Konsumen Berhak Tahu

Polemik ini juga mengundang perhatian dari instansi pemerintah. Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mengetahui status halal atau non-halal dari produk yang dikonsumsi.

“Kalau misalnya non-halal, disebutkan non-halal. Di warungnya ada tulisannya. Atau kalau mengandung babi, juga dijelaskan agar tidak salah paham,” ujar Ulin, Sabtu (24/5/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa Kemenag akan menyerahkan masalah ini ke dinas terkait untuk pembinaan lebih lanjut, karena menyangkut dua regulasi penting, yaitu jaminan produk halal dan perlindungan konsumen.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Agus Santoso, juga mengatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi restoran pada Selasa, 27 Mei 2025.

Pemerintah daerah akan mengkoordinasikan dengan OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Balai POM, untuk mengecek bahan baku dan proses produksi makanan yang disajikan.

“Kami sudah koordinasi dengan beberapa OPD. Rencana akan kami cek ke lokasi. Kami kan kaitan dengan bahan mentah, kalau bahan matang itu ranah Dinas Kesehatan dan Balai POM,” jelas Agus.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan