UPDATE Polemik Ijazah Jokowi, Kini Roy Suryo Persoalkan Koran, Rismon Curiga Tempat KKN Fiktif

TRIBUN-MEDAN.com - Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir, meski Bareskrim Polri telah mengumumkan keaslian ijazah milik Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dua pakar digital forensik, Roy Suryo dan Rismon Sianipar, kini membuka isu baru terkait ijazah Jokowi.

Roy Suryo menyebut bahwa bukti koran yang menampilkan nama Joko Widodo lulus seleksi masuk UGM merupakan palsu atau diterbitkan ulang. Sedangkan Rismon Sianipar curiga tempat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi adalah fiktif.

Roy Suryo menuding koran Kedaulatan Rakyat terbit 1980 yang jadi acuan bukti Bareskrim Polri merupakan palsu. 

Diketahui, salah satu terbitan koran ini merupakan salah satu alat bukti yang menunjukan bahwa Joko Widodo dulu pernah berkuliah di UGM.

Koran ini pada 18 Juli 1980 menerbitkan halaman yang mengumumkan kelulusan peserta ujian masuk ke UGM yang di dalamnya ada nama Joko Widodo.

Alat bukti ini sempat ditunjukan pihak Bareskrim dalam konferensi pers terkait hasil penyelidikan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu.

Roy Suryo menyoroti penulisan tanggal di koran alat bukti Bareskrim tersebut yang menurutnya janggal.

Roy menceritakan bahwa koran Kedaulatan Rakyat merupakan koran yang sudah ada sejak 1945. Koran ini merupakan koran yang cukup populer dibaca banyak warga Yogyakarta.

Roy pun sebagai orang yang tumbuh besar di Yogyakarta, tahu betul karakter koran tersebut. Salah satunya terkait penulisan tanggal yang terdiri dari dua jenis, yakni penanggalan Masehi dan penanggalan Jawa.

"Penulisan 'Puasa' dalam bahasa Jawa itu 'Poso'," kata Roy Suryo dikutip dari Youtube Garuda TV, Rabu (11/6/2025).

"Itu ternyata tulisannya di situ (alat bukti koran ijazah Jokowi) ternyata 'Puasa'," sambung Roy.

Roy mengaku bahwa dia sudah menghubungi pihak koran Kedaulatan Rakyat terkait hal ini. Dia yakin bahwa ini bukan sekadar karena typo atau typing error atau kesalahan penulisan secara tidak sengaja.

"Enggak mungkin (typing error), tidak mungkin, itu kecil sekali. Satu-satunya kemungkinan, ini reproduksi atau dibuat baru," kata Roy.

"Jadi, saya tuh sangat menyesalkan, kalau katanya ini bukti otentik diangkat oleh Mabes Polri, kenapa Mabes Polri mau terima bukti kayak gini? Ini bukti yang tidak benar, bukti tidak otentik," sambung Roy.

Penasihat Kapolri Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi menanggapi pernyataan Roy Suryo ini. Menurutnya itu adalah contoh bahwa pihak penuding ijazah Jokowi palsu tidak percaya kepada kemandirian dan keobjektifan Bareskrim.

Kata Aryanto, itu adalah haknya mereka. Kemudian Aryanto bertanya ke Roy Suryo sambil nunjuk-nunjuk.

"Tadi kan katanya kalau membandingkan ijazah, tiga itu identik semua. Tetapi dengan ijazah Jokowi tidak identik. Saya tanya, pernahkan Pak Suryo memegang ijazah Jokowi yang asli itu yang dibandingkan dengan yang tiga identik itu? Jawab!" tanya Aryanto.

Roy merespons pertanyaan itu dengan menyebut bahwa tiga ijazah pembanding yang identik itu tidak dibuka oleh Mabes Polri.

Roy mengatakan bahwa kejanggalan soal ijazah Jokowi itu dia yakini berdasarkan hasil riset yang dia lakukan yang dia klaim sudah clear.

Rismon Curiga Tempat KKN Jokowi

Sementara Rismon Sianipar mengungkapkan kecurigaannya ihwal tempat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi. 

Kabar yang beredar, kata Rismon, lokasi KKN Jokowi juga fiktif. Karena itulah, Rismon berniat mengunjungi Kecamatan Wonosegoro untuk mencari dokumen yang merekam kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi semasa kuliah.

“Kita iseng-iseng mampir ke Boyolali, ke Wonosegoro tempat KKN Pak Jokowi. Banyak yang beredar kita takut hoaks banyak. Mumpung di Solo kita mampir ke Wonosegoro,” ungkapnya di PN Surakarta, Kamis (12/6/2025), dilansir Tribunsolo.com.

Ia mendengar wilayah tersebut baru disahkan sekitar tahun 2000-an. Dengan begitu Jokowi yang lulus sekitar tahun 1985 menjadi tidak masuk akal.

“Di media sosial dikatakan desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana belum ada desanya dipakai KKN. Kalau bisa meminta camatnya membongkar arsip mahasiswa UGM,” jelasnya.

Pihaknya juga akan menggugat skripsi Jokowi karena menurutnya dalam skripsi tersebut tidak ada tanda tangan dosen penguji.

Menurutnya, tanpa tanda tangan ini maka skripsi Jokowi tidak sah. Dengan demikian ijazah yang diterbitkan juga tidak sah.

“Satu kesatuan proses akademik yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM tanpa skripsi yang legal maka ijazahnya pasti palsu. Skripsi tersebut entry point untuk membongkar semuanya. Bahwa skripsi tanpa tanda tangan dosen penguji di UGM tidak mungkin lulus,” ungkapnya. 

Baca juga: KASUS Ijazah Jokowi Panas Lagi, Polda Metro Jaya Didesak Naik ke Penyidikan,Peradi Senggol Roy Suryo

Sebelumnya, Bareskrim Polri menyampaikan hasil rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan penyidik dari Bareskrim dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipdum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyebutkan bahwa ijazah milik Jokowi adalah asli.

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025), ditampilkan foto ijazah asli Jokowi beserta fotokopi ijazahnya.

Selain itu, foto masa muda Jokowi juga ditampilkan dalam jumpa pers. 

Tampak foto Jokowi saat diwisuda menggunakan toga. Jokowi terlihat berfoto bersama wisudawan lainnya.

Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Hal ini diungkap dalam konferensi pers, Kamis (22/5/2025). (Kolase Tribun Medan)

Brigjen Djuhandhani menuturkan Jokowi memang mendaftar dan lolos masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980.

Adapun hal itu diketahui lewat bukti pengumuman 3.169 peserta yang masuk Proyek Perintis Satu (PPI) UGM yang tertulis dalam koran terbitan Kedaulatan Rakyat pada 18 Juli 1980.

"Pada halaman 4 kolom 6, pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo."

"Terhadap koran tersebut sudah dipastikan keasliannya melalui staf perpustakaan," kata Djuhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025).

Djuhandhani juga mengungkapkan bukti bahwa Jokowi masuk di Fakultas Kehutanan UGM adalah adanya blangko daftar ulang yang telah diuji secara labfor dan memang identik dengan arsip milik UGM.

Tak cuma itu, Jokowi juga menjalani perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dengan bukti adanya Kartu Hasil Studi (KHS) miliknya dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 1681/KT.

Selain itu, ada bukti pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) semester 2 tahun ajaran 1981/1982 atas nama Jokowi.

"Adanya surat permohonan izin atau heregistrasi semester dua tahun ajaran 81/82 atas nama Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 1982 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslabfor dan dinyatakan stempel adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding," tutur Djuhandani.

Bukti lainnya yang didapat adalah terkait surat keterangan ujian praktik milik Jokowi pada tahun 1984 yang telah diarsipkan oleh UGM.

Djuhandhani juga mengungkapkan adanya dokumen atas nama Jokowi yang menjelaskan sudah dilaksanakan ujian praktik tingkat satu hingga skripsi.

"Meliputi, kuliah lapangan satu selama 1 hari di Banjarejo, Ngawi, pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama tiga hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982," ujarnya.

Ketiga, inventarisasi hutan selama enam hari pada tahun 1982. 

Keempat, praktik umum selama dua bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983.

Kelima, KKN selama tiga bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, pada tahun 1983.

"Keenam, problema kehutanan selama 3,5 bulan di Kotamadya Surakarta pada 1984-1985. Kemudian, adanya daftar nilai sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT," jelasnya.

Dengan deretan masa kuliah yang ditempuh tersebut, Djuhandani mengatakan Jokowi dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM.

Hal tersebut berdasarkan bukti berupa adanya berita acara ujian atas nama Jokowi dan ditandatangani oleh dosen penguji yaitu Dr. Ir. Achmad Sumitro, Ir. Sofyan, Ir. P Burhanuddin.

Selanjutnya, adanya surat keterangan dari pinjaman buku, uang, atau alat tulis atas nama Jokowi sebagai syarat agar bisa mengikuti wisuda.

Djuhandhani juga menuturkan skripsi Jokowi berjudul 'Studi Tentang Konsumsi Kayu Lapis di Kotamadya Surakarta' dinyatakan asli setelah dibandingkan dengan skripsi senior dan junior Jokowi.

"Bahwa terdapat banyak mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan dalam dua tipe yaitu tipe pika dan elit," katanya.

"Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi setelah dilakukan penelitian dari bab satu sampai dengan terakhir oleh Puslabfor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe pika," sambung Djuhandani.

Sementara terkait lembar pengesahan skripsi Jokowi, Djuhandani mengatakan dibuat dengan hand press dan letter press sehingga ketika diraba tidak rata atau cekung.

Dari segala penyelidikan yang telah dilakukan Bareskrim dan dibantu oleh Puslabfor, Djuhandani menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli.

"Terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan tindak pidana," katanya. 

Selain memintai keterangan dari total 39 saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM hingga teman Jokowi selama menempuh studi, polisi juga sudah melakukan uji laboratorium forensik terhadap berbagai dokumen dan ijazah asli jokowi.

"Bahwa penyelidikan yang kami lakukan ini bukan hanya sekadar menjawab Dumas (aduan masyarakat) yang ada, tapi kami dari kepolisian memberikan pemahaman atau ke masyarakat fakta yang kita dapatkan sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang," ujar Djuhandhani.(*)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan