Uang Sekolah SMA dan SMK di Sumut akan Digratiskan, Kadis Pendidikan: Berlaku di Tahun Ajaran Baru

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan akan menggratiskan biaya pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) Negeri di Tahun Ajaran Baru periode 2025-2026 ini. 

Menurut Bobby Nasution, penerapan sekolah gratis untuk SMA/K Negeri ini akan dilakukan di awal ajaran baru pada bulan Juli mendatang.

Ditegaskan Bobby Nasution, tidak akan ada pungutan biaya pendidikan apapun lagi untuk tingkat SMA/K Negeri. 

"Dan sekolah gratis ini akan kita mulai di tahun ini, di ajaran baru, tidak bisa kita mulai sekarang, karena kalau mulai sekarang nanti nanggung ada yang sudah bayar (uang sekolah) di awal ajaran baru kemarin, nanti kita minta di semua ajaran baru (gratis) di bulan Juli, tidak ada pungutan lagi," jelasnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alex Sinulingga, membenarkan akan menerapkan sekolah gratis untuk pendidikan tingkat SMA/K negeri se-Sumut.

Namun, untuk kapan program ini berlaku, Alex mengatakan  seiring  berjalannya waktu pembelajaran periode 2025-2026 berlaku. 

"Ya memang sesuai arahan pak gubernur itu adalah salah satu program unggulan pak gubernur. Namanya Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG)," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Jumat (13/6/2025).

Alex juga akan mengkaji lebih lanjut terkait penerapan sekolah gratis untuk tingkat SMA/K negeri se-Sumut.

"Akan segera kita laksanakan, ini sedang kita buat kajiannya. Ini akan kita lihat apakah akan kita laksanakan langsung secara keseluruhan atau tidak," ucapnya.

Sebab, kata Alex, pihaknya juga ada wacana untuk melakukan penerapan sekolah gratis ini di daerah spesial.

"Apakah nanti  kita laksanakan dulu misalnya secara spesial di daerah sini dulu, ini sedang kita susun dulu, tapi itu pasti akan kita laksanakan," jelasnya.

Dikatakannya, sejauh ini masih banyak sekolah SMA/K negeri Sumut yang menerapkan permintaan uang sekolah ke siswa. Maka dari itu, program ini akan segera dibentuk.

"Ada sebagian sekolah yang menerapkan  uang SPP, uang seragam dan lain-lain. Inilah akan kita kaji untuk program sekolah gratis untuk SMA/K negeri. Tapi tidak untuk swasta ya," jelasnya.

Namun sejumlah orangtua siswa pesimistis uang sekolah gratis ini berjalan mulus.  

Misalnya SMAN 1 Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Aminah Nasution.

Menurutnya program ini cukup bagus. Hanya saja, ia tidak yakin program ini  akan berjalan maksimal.

Aminah menerangkan, biasanya tidak ada pungutan uang sekolah di beberapa sekolah.

 Tetapi, ada pungutan-pungutan lain dari pihak sekolah seperti uang baju, dan lain-lain.

"Bagus dengarnya. Tapi saya tidak yakin program itu akan berjalan maksimal. Selama ini ada sekolah yang tidak lakukan pengutipan uang sekolah. Tetapi, ada pengutipan lainnya," jelasnya, saat dikonfirmasi Tribun Medan,Minggu (15/6/2025).

Untuk itu, Aminah berharap, program ini bisa berjalan sebaik-baiknya.

"Mudah-mudahan berjalan sebaik-baiknya lah. Jangan hanya sekadar program, tapi tidak berjalan," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan wali murid SMKN 2 Medan, Jaylani Hutagalung. Menurutnya, program ini tidak akan berjalan maksimal. 

"Tidak akan berjalan maksimal. Saya tidak yakin program ini akan berjalan. Pasti ada sekolah-sekolah yang nakal," jelasnya. 

Untuk itu, jika program ini diterapkan, ia berharap pemerintah melakukan tindakan tegas untuk sekolah yamg melanggar.

"Saran kalau emang mau diterapkan, Disdik sudah buat aturan tegas bagi sekolah yang melanggar. Janganlah nanti sudah melanggar, Disdik tidak ada tindakan tegas," ucapnya. 

Belajar 5 Hari Tuai Prokontra 

Gubernur Sumatera Utara  Bobby Nasution merancang pembelajaran Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) hanya lima hari.  

Hal ini berkaitan dengan ekonomi dan pariwisata di Sumut. 

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alex Sinulingga membenarkan rancangan pembelajaran SMA/K hanya lima hari. 

Dikatakan Alex, penerapan pembelajaran selama lima hari itu mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2026/2027.

"Sekolah lima hari itu merupakan visi misi bapak gubernur Sumut (Bobby Nasution). Pelaksanaan sekolah lima hari itu berada di Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, berarti itu SMA/K baik negeri maupun swasta," jelasnya saat diwawancarai, Minggu (4/5/2025).

Dikatakan Alex, saat ini sistem program belajar lima hari masih  dalam kajian oleh pihaknya.

"Insyaallah tahun ini sedang kita buat nanti kajiannya supaya bisa dilaksanakan paling cepat di tahun ajaran berikutnya, berarti tahun ajaran 2026/2027," jelasnya. 

Disinggung, apa yang menjadi dasar penerapan sekolah lima hari, Alex mengatakan berkaitan dengan ekonomi dan pariwisata di Sumut.

"Ini berdampak terhadap pariwisata dan ekonomi di Sumut," ucapnya. 

Namun wacana sekolah 5 hari ini menuai prokontra.

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara akan memanggil Dinas Pendidikan agar menjelaskan kebijakan lima hari sekolah di tingkat SMA, SMK dan SLB pada tahun ajaran baru 2025-2026.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Fajri Akbar, menyoroti soal program belajar mengajar lima hari di Sumut. 

Dikatakannya, sebagai mitra kerja, sampai saat ini Dinas Pendidikan Sumatera Utara belum ada membicarakan kebijakan itu kepada lembaganya.

"Terkait program ini ya, kita melihat sejauh ini masih pandangan pribadi masing-masing. Jadi belum ada pandangan kelembagaan. Tapi, Komisi E akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan sekolah lima hari," kata Fajri.

Kebijakan ini sangat penting dibicarakan bersama Komisi E, mengingat tahun ajaran baru tinggal sebulan lagi atau Juli 2025.

Namun melihat kondisi ini, Fajri menilai, terkadang lembaganya seperti dipaksa untuk menerima hasil tanpa mengetahui mekanisme.

"Nggak boleh begitu. DRPD ini harus tahu apa yang menjadi rencana kerja Pemerintah, apa programnya, bagaimana pelaksanaannya. Itu semua kan harus kita bahas bersama," tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Menurut Fajri, hari libur semakin lama justru membuka peluang terjadi kegiatan yang tidak positif. Bila dilihat kondisi saat ini, pelaku kekerasan itu paling rentan anak SMA.

"Kalau kita tadi bicara tentang SD, sekolah lima hari, mungkin bisa efektif. Tapi kalau SMA atau SMK, saya pribadi kurang yakin, saya kurang setuju," jelasnya.

Bobby: Sekolah Bukan Penitipan Anak 

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyoroti pro dan kontra nya program belajar mengajar lima hari yang akan diterapkan pada Tahun Ajaran baru periode 2025-2026.   

Terkait banyaknya yang minta dikaji ulang program belajar mengajar lima hari, Bobby Nasution menegaskan, sekolah bukanlah tempat penitipan anak. 

"Sekolah itu bukan tempat penitipan anak, itu saja," jelasnya. 

Dikatakannya,agar semua pihak untuk tidak  mempersulit birokrasi dan aturan yang telah ditetapkan.

"Birokrasi ini, jangan ribet-ribet lah kita mau mempermudah kita mau kebijakan, pastinya nanya dulu sana sini. Kita ada analisis tujuannya," jelasnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News