Ketika Menteri Bahlil Marah Tak Diberi Data Terbaru saat Rapat di DPR RI: Masih Mau Jadi Dirjen Kau?

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kesal karena tidak diberikan data terbaru dari anak buahnya terkait jumlah desa yang harus menjadi obyek swasembada energi.

Bahlil pun meminta kepada dirjen-nya hingga Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo untuk menghadap dirinya. 

Hal tersebut terjadi saat Bahlil sedang memberi paparan dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). 

"Ini enggak tahu dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar," kata Bahlil. 

Mulanya, Bahlil menyampaikan visi besar Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada energi di desa-desa. 

"Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa," ujar Bahlil. 

Ia lantas menjelaskan, ada sekitar 5.600 desa yang harus menjadi target swasembada energi. 

Lalu, Bahlil sempat kebingungan karena PLN menyampaikan laporan berjumlah 10 ribu desa. 

"Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambang? 10 ribu?" ucapnya. 

Usai kebingungan, Bahlil kemudian marah kepada jajaran direksi PLN dan dirjen Kementerian ESDM.

Bahkan, ia meminta kedua pihak menemuinya. 

"Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirut-nya cuma 1, enggak berubah-ubah," sambung Bahlil. 

Lalu, Bahlil menyampaikan dirinya tidak mendapat data update terbaru dari bawahannya. 

Menurutnya, para jajarannya itu yang tidak melaporkan data terbaru tersebut. 

Bahlil pun melanjutkan dengan membeberkan arahan Prabowo agar desa-desa yang belum ada listriknya harus dipasang PLTS. 

"Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten, atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai," jelasnya. 

"Nah nanti itu bahas bersama-sama Kemenkeu nanti biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas," imbuh Bahlil. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan