Dukung Program Rumah Bersubsidi, Pemkab Samosir Usulkan Pembangunan 500 Unit

TRIBUN-MEDAN.com, PANGURURAN - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak anggota DPR dan kepala daerah untuk mendorong pelaksanaan program rumah bersubsidi untuk masyarakat. 

Adanya rumah bersubsidi di daerah diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan sekaligus membantu masyarakat lebih sejahtera dan tinggal di hunian yang layak dan berkualitas.

Bupati Samosir Vandiko Gultom menyampaikan, Pemkab Samosir akan berupaya dan siap mendukung suksesnya program 3 juta rumah tersebut. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri diskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sabam Rajagukguk, Bupati Taput  Jonius Taripar Hutabarat,  Bupati Toba Effendi Napitupulu, Bupati Pakpak Barat Franc Bernhard dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun.

Turut hadir mendampingi Menteri PKP pada pertemuan tersebut, Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP  Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati dan Komisioner BP Tapera.

Menurut Vandiko, program tersebut akan sangat membantu pegawai maupun masyarakat yang membutuhkan rumah yang layak huni. 

"Bersama seluruh jajaran kami akan upayakan keberhasilan program ini dan kami  siap mendukung program perumahan tersebut," ujar Vandiko Gultom, Kamis (31/7/2025).

Ia mengapresiasi langkah Menteri PKP yang mengalokasikan pembangunan perumahan bersubsidi di daerah. untuk Kabupaten Samosir, Vandiko mengusulkan sebanyak 500 unit dengan perkiraan biaya sekitar Rp 10 miliar. 

Proposal tersebut diserahkan secara langsung kepada Menteri PKP.

Untuk kesuksesannya, Vandiko tetap meminta dukungan Kementerian PKP agar pembangunan kedepan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga pemberian subsidi kepada pegawai maupun masyarakat tepat sasaran.

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait  meminta dukungan Kepala Daerah dan Anggota DPR untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah termasuk rumah subsidi dengan KPR FLPP yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 

"Apalagi pemerintah daerah memiliki aset tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi pegawai maupun pembangunan rumah bagi pegawai maupun masyarakatnya," terang Maruarar. 

"Salah satunya bagaimana pemerintah kabupaten daerah hadir memberikan subsidi kepada pegawai yang akan mencoba mengambil rumah bersubsidi," sambungnya. 

Ia tambahkan, kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan kedepan. 

"Dalam hal ini pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah subsidi," sambungnya.