ALASAN Megawati Tak Hadir Sidang Tahunan MPR dan Puan Sindir Negara Konoha Hingga Bendera One Piece

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2025. 

Mantan Presiden ke 5 ini tidak terlihat di barisan para mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi.  

Ketua DPR RI Puan Maharani sekaligus anak dari Megawati mengungkapkan alasan ibunya tidak hadir di Sidang Tahunan MPR. 

Katanya, Megawati sedang tidak sehat. 

"(Megawati) kurang sehat," kata Puan usai sidang tahunan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Saat awal menyampaikan pidato sidang, Puan sudah menegaskan hadir sekaligus mewakili Megawati di acara tersebut.

Baca juga: Telkomsel, Nuon, dan Bango Hadirkan Akses Microsoft PC Game Pass bagi Gamer Indonesia

Baca juga: Bulog Kanwil Sumut Sudah Gelontorkan 1.602 Ton Beras SPHP

Baca juga: Viral Aksi Pungli Menuju Lokasi Wisata Air Terjun Dua Warna, Begini Kata Pemkab Deli Serdang

"Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Doktor Honoris Causa Hj. Megawati Soekarnoputri, atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya," kata Puan dalam sidang.

Dalam pidatonya Puan menyoroti munculnya lelucon politik 'Negara Konoha' yang dilontarkan rakyat sebagai bentuk kritik.

Tak hanya itu, Puan menyebut saat ini juga muncul simbol 'Bendera One Piece'.

"Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik," kata Puan.

Puan mengatakan rakyat kini melontarkan lelucon politik bahasa kreatif zaman kini seperti 'Negara Konoha'.

Tak hanya itu, kata Puan, baru-baru ini juga muncul simbol bendera one piece yang dipasang sebagai bentuk kritik dari rakyat.

"Lelucon politik 'Negara Konoha', hingga simbol-simbol baru seperti 'bendera One Piece', dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital," kata Puan.

Puan memandang kritikan kreatif ini menunjukkan keresahan rakyat dengan mengikuti bahasa zaman sekarang.

Dia juga meminta pemerintah sebagai pemegang kuasa untuk mendengar semua aspirasi dan kritikan dari rakyat dengan bijaksana dan hati yang bersih.

"Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan," ujar Puan.

"Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan," imbuhnya.

Puan turut bicara fenomena 'kabur aja dulu' dan 'Indonesia Gelap'. Menurutnya, kritik di media sosial menunjukkan keresahan rakyat terhadap kondisi negara.

"Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik," kata Puan.

Puan menyinggung berbagai istilah kritik yang sempat viral. Di antaranya istilah 'kabur aja dulu' dan 'Indonesia Gelap'.

"Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti 'kabur aja dulu', sindiran tajam 'Indonesia Gelap'," kata Puan.

Puan mengatakan penyampaian aspirasi itu menunjukkan keresahan rakyat dengan bahasa yang disesuaikan zaman. Dia mendorong pemerintah agar mendengar keresahan publik itu.

"Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri," ujar Puan.

Di sisi lain, Puan mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam merespons cepat kepentingan rakyat. Puan mengatakan negara harus hadir dalam setiap kebutuhan rakyatnya.

"Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan hidupnya, menunggu satu hari saja terasa sangat lama," kata Puan.

"Tetapi bagi kita, para pemangku kekuasaan di DPR RI dan di pemerintah, membahas dan mencari solusi atas persoalan rakyat sering kali berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun," sambungnya.

Puan lantas mengapresiasi respons cepat Prabowo dalam mengatasi persoalan rakyat. Puan mengatakan Prabowo telah menyentuh langsung kepentingan rakyat.

"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat," ujarnya.

Ketua DPP PDIP itu lantas memaparkan persoalan-persoalan yang direspons cepat oleh Prabowo. Di antaranya, pencabutan izin tambang di kawasan, geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.

"Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah," ujarnya.

Puan mengatakan rakyat akan terus mendambakan agar masalah-masalah lain dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat. Puan mengatakan tugas legislatif dan eksekutif ialah tak hanya membicarakan harapan rakyat, melainkan juga mewujudkannya.

"Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat meskipun sering kali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan," ujarnya.

"Namun serumit-rumitnya 'cinta segitiga' itu, selalu ada jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara; walaupun kadang terasa pedih, patah hati; tetapi kita harus move on," imbuh dia. 

Prabowo Pamer Pencapaian

Presiden Prabowo Subianto turut memamerkan capaian kebijakan luar negeri dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-80 RI, Kamis (15/8/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut kebijakan luar negerinya memberikan panggung Indonesia di kancah global.

Salah satunya adalah kebijakan bergabungnya Indonesia dalam forum ekonomi BRICS Plus, atau forum ekonomi yang diinisiasi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

“Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyebut Indonesia hadir menjadi tamu kehormatan dalam perayaan kemerdekaan dua negara, yakni India dan Prancis.

"Kami (juga) selesaikan perundingan dagang dengan EU CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa) serta dengan Amerika," kata Prabowo.

Prestasi lainnya, Indonesia juga aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara terkait konflik Israel-Palestina.

Selain soal prestasi, ia juga menyinggung kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu.

Sebab itu, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan sumber daya.

Dia membentuk enam komando daerah militer baru, 14 komando daerah angkatan laut, dan tiga komando daerah angkatan udara. Prabowo juga menyebut ada pembentukan satu komando operasi udara, enam grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, satu brigade infanteri marinir, satu resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, lima batalion infanteri marinir, dan lima batalion komando korps pasukan gerak cepat.

"Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sishankamrata, di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan," katanya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di kompas.com  

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan