Baca tanpa iklan
"Mengingat Dubes Amerika Serikat sedang tidak di Jakarta, Wakil Dubes AS juga telah dipanggil untuk ke Kemlu besok (Senin, 23 Oktober) guna memberikan keterangan," sebut Arrmanatha melalui pesan singkat.
Tidak diperoleh informasi mengenai alasan pencegahan atau penolakan Panglima TNI berangkat ke Amerika Serikat.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo adalah perwira TNI yang akhir-akhir ini getol mengungkap kembali tentang kejadian sejarah di masa lalu. Ia mengeluarkan edaran kepada jajaran TNI untuk memutar ulang film Pengkhianatan G30S/PKI yang diproduksi tahun 1984 pada era pemrintahan Rezim Orde Baru, Soeharto.
Baca Juga:
Amerika Buka Dokumen Rahasia Peran TNI dalam G30S, Kapuspen: Kami tak Akan Ubah Sejarah
Amerika Buka Dokumen Rahasia G30S, Ini Fakta yang Disembunyikan dalam Sejarah
Amien Rais Orasi Lantang Tentang PKI, Presiden Jokowi Nonton Bareng Warga Filim G30S PKI di Bogor
Seperti yang diketahui AS telah membuka dokumen yang membeberkan operasi rahasia CIA di era penumpasan G30S/PKI di Indonesia sesungguhnya merupakan kemenangan gemilang CIA dalam memerangi komunis di Indonesia.
Salah satu fakta yang terungkap dari 39 dokumen rahasia AS yang dipublikasikan pekan ini adalah kemungkinan pemberian bantuan untuk TNI dalam konfrontasi dengan PKI.
Penasehat Politik Pusat Komando Angkatan Laut AS untuk Kawasan Pasifik (CINPAC), Norman Hannah, pada 23 Oktober 1965 bersurat kepada Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green.
Dalam surat itu, Hannah mengutip ulang pernyataan Green bahwa otoritas tentara Indonesia akan berkomunikasi dengan AS jika benar-benar membutuhkan bantuan menghadapi PKI.
Hanna mengatakan, "Saya menduga bantuan itu mungkin berupa operasi tersembunyi dan bantuan yang bersifat langsung seperti transportasi, uang, peralatan komunikasi atau persenjataan."
Sementara itu seperti yang dikutip BBC Indonesia, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Wuryanto, menyebut dokumen rahasia yang dibuka Badan Administrasi Rekaman dan Arsip Nasional AS (NARA) tidak dapat menggantikan seluruh fakta dalam Mahkamah Militer Luar Biasa selama rentang 1966 hingga 1978.
"Kami akan tetap berpedoman pada hasil Mahkamah Militer Luar Biasa dan saksi-saksi sejarah saat itu," ujar Wuryanto kepada BBC Indonesia, Selasa (17/10).
Selama 12 tahun sejak G30S, pemerintah menggelar setidaknya 24 mahkamah militer sebagai peradilan terhadap para petinggi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituding berada di balik rencana kudeta dan pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat.