Gubernur Edy Tak Mau Punya Pembantu yang Abal-abal di 'Kabinetnya': Saya Tak Mau Coba-coba

Penulis: Satia
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menghadiri Milad ke 68 Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Milad ke 67 UISU, Milad ke 67 Fakultas Hukum UISU, Milad ke 61 FKIP UISU, serta Pengukuhan Guru Besar Profesor Roswita Sitompul, di Auditorium UISU Lantai III, Jalan SM Raja Teladan, Kota Medan, Senin (7/1/2018).

TRIBUN MEDAN.com-Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi tidak main-main dalam menyusun kabinet baru di jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Edy ingin orang yang ditempatkan pada struktur memiliki rekam jejak yang sesuai dengan dasar keilmuan dan pengalaman, Sabtu (9/2/2019).

"Sudah pasti yang pertama soal track record orangnya. Makanya sudah kita lakukan assestment (penilaian eselon II). Harus sesuai nanti orang yang mau ditempatkan untuk memimpin OPD, saya tak mau coba-coba," katanya.

Edy menegaskan, pejabat yang selama ini tidak sesuai membidangi OPD akan diganti pascapenilaian yang sudah dilakukan selama dua hari kemarin.

"Tapi kalau sesuai buat apa diganti, carinya saja susah," katanya.

Begitupun untuk posisi pejabat yang lowong karena memasuki masa purnabakti atau pensiun, dirinya menyebut pasti akan dibuka proses lelang jabatan atau open bidding.

Gelandangan (Tuna Wisma) Kembalikan Emas Rampokan Rp 180 Juta setelah Bantu Gagalkan Aksi Perampok

Iswanda Ramli Janji Munculkan Pemain Baru dengan Gelar Turnamen, Kembali Pimpin Askot PSSI Medan

 VIRAL Pernikahan - Baru Dinikahi 20 Menit Langsung Diceraikan, Hingga Minta Pulang saat Resepsi

"Ya, pasti. Untuk yang lowong akan dilelang. Dan saya pastikan paling penting track record-nya harus sesuai," katanya.

Saat disinggung setelah assestment selesai kapan mutasi pejabat eselon II akan dilakukan, Edy mengaku sesuai ketentuan perundang-undangan pada Maret mendatang sudah dapat diterapkan.

Rombongan Pesta dari Muara Kecelakaan di Jalan Lintas Siantar-Parapat, Supir Tewas di Tempat

Gubernur Edy Ancam Bekukan Izin PT Aquafram Nusantara karena Cemari Danau Toba

"Kan ada ketentuan dari Kemendagri, bahwa enam bulan setelah (kepala daerah) dilantik baru boleh melakukan mutasi. Setelah selesai dulu assestment ini, baru kami fokus untuk mutasi," ujar mantan Pangkostrad itu.

Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan Sosialisasikan Penerimaan PPPK di Kantor Tribun Medan

Manusia Listrik dari India Mampu Menahan Tegangan Listrik Sampai 11 000 Volt

Terungkap Kenapa Geng Joglo Berani Ancam Dishub dan Tunjuk-tunjuk Muka Petugas, Foto Videonya

Seperti diketahui, rangkaian assesment pejabat eselon II di lingkungan Pemprov telah selesai terlaksana selama dua hari (Rabu-Kamis), di Ruang Bina Graha, Kantor Bappeda Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro.

Presiden Jokowi Ingin Alun-alun Cianjur Jadi Inspirasi Kabupaten dan Kota di Indonesia

Presiden Jokowi Ingin Alun-alun Cianjur Jadi Inspirasi Kabupaten dan Kota di Indonesia

(Cr19/Tribun-Medan.com)

Berita Terkini