TRIBUN-MEDAN.com - Pasca Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan untuk kerja sama dengan Partai NasDem di Pilpres 2024,  Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dibuat Gerindra dan PKB resmi berakhir.

Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco di Kompleks Parelemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

"Terhadap keputusan yang telah diambil oleh PKB, yaitu menerima kerja sama politik dengan Partai NasDem, sehingga otomatis menyebabkan kerja sama politik Gerindra dan PKB berakhir atau KKIR menjadi bubar dengan sendirinya," ujar Dasco melansir Tribunnews.com.

Gerindra, kata Dasco, tetap menghormati keputusan politik PKB.

Dasco juga mengajak PKB untuk menjaga iklim pemilu 2024 yang aman dan damai.

“Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai, agar pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar,” tandas Dasco.

Adapun DPP PKB resmi menerima tawaran Partai NasDem untuk berkoalisi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Sekjen PKB Hasanudin Wahid mengatakan PKB menerima tawaran tersebut dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

Keputusan itu didapat dari hasil rapat pleno, elite PKB di Kantor DPW PKB Jatim, pada Jumat (1/9/2023).

"Lamaran partai NasDem kepada Ketua Umum kami Gus Muhaimin bersama-sama maju Pilpres 2024 dengan saudara Anies Baswedan. Jadi keputusannya adalah kami menerima baik tawaran partai Nasdem,” kata Hasanuddin.

Demokrat Keluar dari Koalisi KPP

Akhirnya Partai Demokrat resmi mencabut dukungan terhadap bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan di koaliasi perubahan dan persatuan (KPP).

Keputusan tersebut disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng melansir dari Kompas.com, Jumat (1/9/2023).

Setelah petinggi Partai Demokrat rapat bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan di Cikeas.

"Partai Demokrat resmi mencabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024," ujar  Andi Mallarangeng.

Andi juga mengatakan bahwa Demokrat otomatis keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Sebagaimana diketahui, Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya membangun Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Koalisi ini kemudian resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres yang didukung maju di pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, pada Kamis (31/8/2023), Demokrat mengeluarkan pernyataan resmi dan menuding Partai Nasdem dan Anies Baswedan berkhianat terhadap koalisi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya Paloh dan Muhaimin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada 29 Agustus 2023.

"Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis.

Riefky mengatakan, Surya Paloh langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, pada Rabu (30/8/2023), Anies tidak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Padahal, menurut Riefky, Anies sebelumnya telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya maju di Pilpres 2024.

(*/Tribun-Medan.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com