TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Pemecatan guru honorer SDN 050666 Lubuk Dalam, Kecamatan Stabat, karena ikutserta dalam aksi demo kecurangan seleksi PPPK di Kabupaten Langkat, oleh kepala sekolahnya mendapat sorotan dari berbagai pihak. 

Salah satunya Pengamat Pendidikan dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN) Institute yang juga Koordinator Lawan Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay.

"Mempertanyakan alasan kepala sekolah memecat guru honorer yang ikut aksi PPPK. Saya menilai pemecatan ini dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Siapapun tidak boleh mengintimidasi guru honorer yang memperjuangkan haknya," ujar Rahim, Rabu (1/5/2024) malam. 

Lanjut Rahim, ia juga menyayangkan sikap kepala sekolah yang dianggap sebagai orangtua didunia pendidikan di sekolah tersebut, malah memberikan ucapan yang tidak mengayomi dan menyinggung perasaan guru yang dipecat.

Dosen di perguruan tinggi di Kota Binjai ini menambahkan, seorang kepala sekolah harus mengetahui manajemen kepsek sebelum bertindak dan berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan. 

"Hal Ini harus menjadi perhatian serius Bapak Pj Bupati Faisal Hasrimy, untuk memanggil kepala sekolah yang memecat guru honorer. Kita tunggu ketegasan Pj Bupati terhadap kepala sekolah. Ucapan kepala sekolah ini dinilai sudah mencoreng dunia pendidikan Langkat. Apalagi  2 Mei 2024 besok Hari Pendidikan Nasional," ujar Rahim.

Sebagaimana julukan Bapak Pendidikan Kita Ki Hajar Dewantaara yang mewariskan tiga sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin yang menjadi semboyan yang akan selalu menjadi dasar pendidikan yaitu Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani.

"Berdasarkan semboyan tersebut penjelasan di atas, maka Ki Hadjar Dewantara memberikan ajaran yang baik untuk kepemimpinan di sektor pendidikan. Tidak hanya sekadar menjadi pemimpin yang memiliki hak kuasa, tetapi juga menjadi pemimpin yang bermanfaat serta dapat membentuk karakter bagi para anggota yang dipimpin," ujarnya. 

"Ini harus ada tindakan tegas, agar kepala sekolah lain tidak sewenang-wenang memecat guru honorer yang berjuang melakukan aksi terkait dugaan kecurangan PPPK Langkat tahun 2023," sambungnya. 

Dikabarkan sebelumya, usai memecat guru honorernya, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 050666 Lubuk Dalam, Tasni memilih bungkam. 

Pasalnya telepon seluler dan pesan singkat WhatsApp yang dilayangkan wartawan tak diresponnya. 

Tasni tega memecat Anggie Ratna Fury Putri sebagai guru honorer mata pelajaran Bahasa Inggris. 

Anggie dipecat karena ikut serta dan terlibat di dalam aksi demo kecurangan seleksi PPPK di Langkat, yang dilakukan ratusan guru honorernya lainnya beberapa waktu lalu di Kantor Bupati Langkat.

Diketahui, persoalan kecurangan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga sampai saat ini tak kunjung usai. 

Pasalnya tuntutan ratusan guru yang dicurangi pada seleksi tersebut, hingga sampai saat ini belum dipenuhi atau dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat. 

Alih-alih mendapat kabar baik dari Pemkab Langkat, malah salahseorang guru honorer bernama Anggie Ratna Fury Putri yang memperjuangkan haknya, dipecat oleh kepala sekolahnya bernama Tasni.

Diketahui Tasni adalah kepala sekolah (kepsek) SDN 050666 Lubuk Dalam. 

"Mulanya kami lagi rapat, dan saya enggak berfikir dengan PPPK. Setelah itu rapat kami yang terakhir, kok membahas tentang PPPK. Karena memang saya ikut aksi dan memperjuangkan hak saya. Gak ada sama sekali, saya bawa kepala sekolah dan tidak ada bawa nama-nama sekolah kami," ujar Anggie saat diwawancarai dikediamannya, Rabu (1/5/2024). 

Lanjut Anggie, guru honorer yang dipecat berjumlah dua orang, tak hanya dirinya sendiri. 

"Kepala sekolah bilang, atasnama ibu Anggie dan Ibu Nurul, besok gak usah ke sekolah ini lagi," ujar Anggie menirukan ucapkan kepsek. 

Yang membuat Anggie lebih terpukul lagi, sang kepsek memecat dirinya dihadapan puluhan guru lainnya dalam forum rapat besar. 

"Kepala sekolah ini bilang, dia gak mau menambah masalah dengan adanya anggota saya yang ikut aksi kasus PPPK ini. Untung ruginya sih tidak ada sama saya, tapi saya gak mau ada masalah, sampai saya dipanggil," ujar Anggie kembali menirukan ucapan kepsek.

Anggie menambahkan, pemecatan yang dilakukan kepala sekolah masih secara lisan.

"Saya ada pegang SK dinas dan kepala sekolah. Dan tahun ini saya mengajar sudah empat tahun," ujar Anggie. 

"Meski saya dipecat, saya akan tetap masuk. Karena saya berpedoman dari SK dinas yang saya dapat. Lalu saya gak pernah melanggar kedisiplinan dan tanggungjawab saya," sambungnya. 

Guru mata pelajaran Bahasa Inggris ini berharap, agar tidak ada guru honorer lainnya yang bernasib sama dengannya. 

"Semoga tidak ada lagi teman-teman yang ikut berjuang dan bernasib seperti saya. Dan semoga gak ada kepala sekolah yang memecat guru honorer, karena kami memperjuangkan hak kami," ujar Anggie. 

Dikabarkan sebelumnya, ratusan guru honorer di Kabupaten Langkat, sudah berulang kali melakukan demo di Kantor Bupati, DPRD Langkat, bahkan ke Polda Sumut, terkait kecurangan seleksi PPPK di Langkat. 

Mereka meminta kepada Pemkab Langkat, untuk membatalkan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), dikarenakan melanggar ketentuan administrasi dan terdapat dugaan transaksional. 

Tak hanya itu, ratusan guru honorer ini juga meminta agar Pj Bupati Langkat segera melaksanakan pengumuman ulang hasil seleksi PPPK Guru Tahun 2023 Langkat, sesuai hasil CAT BKN.

Sementara itu, Polda Sumatera Utara (Sumut) saat ini sudah menetapkan dua orang kepala sekolah (kepsek) sebagai tersangka dalam kecurangan seleksi PPPK guru di Langkat. 

Adapun kedua kepala sekolah itu bernama Awaluddin dan Rohayu Ningsih.

(cr23/tribun-medan.com)