Panggil Kementerian Keuangan

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai gugatan agar biaya pendidikan SD dan SMP gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Sidang dijadwalkan pada Kamis (1/8/2024) depan.

Hal tersebut disampaikan Ketua MK Suhartoyo pada sidang lanjutan uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di MK, Selasa (23/7/2024).

"Kami bersurat ke menteri saja untuk memberi kesempatan Mahmakah Konsitutusi mendengarkan keterangan dari Dirjen Anggaran atau Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB," ucap Suhartoyo.

Pada sidang Selasa (23/7/2024), hadir Kepala Biro Perencanaan Kemdikbudristek Vivi Andriani sebagai saksi dari pemerintah dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Nisa Felicia sebagai ahli dari pemerintah.

Pendanaan SD-SMP Tidak Cukup

Vivi mengatakan pendanaan belum cukup untuk pendidikan dasar SD dan SMP. Sementara itu, Kemendikbudristek tidak terlibat secara keseluruhan, terutama dalam pengalokasian anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pendanaan yang kami ajukan belum sepenuhnya dipenuhi, (sehubungan) dengan hal-hal yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa terkait dengan ketersediaan pada tahun tertentu sehingga akan ada skala-skala prioritas, mana-mana saja yang kemudian akan dibiayai pada tahun tertentu," ucapnya.

Terkait belanja Kemendikbudristek untuk pendidikan dasar tahun 2024, Vivi mengatakan ada Rp 20,38 triliun dari total anggaran Kemendikburistek Rp 98 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan dasar SD dan SMP, termasuk untuk belanja Program Indonesia Pintar (PIP).

"Pendanaan ini masih bersifat minimum. Jadi apabila diinginkan agar pendidikan tanpa dipungut biaya, ini tentu saja pendanaan minimum tidak memadai," kata Vivi.

"Jadi pendanaan yang dianggap cukup adalah sebesar Rp 345 triliun. Dan ini baru menghitung layanan SD dan SMP saja, belum menghitung kebutuhan untuk yang di madrasah," imbuhnya.

Sementara itu dari total anggaran pendidikan 2024 sebesar Rp 665 triliun, yang dialokasikan ke pendidikan dasar SD dan SMP adalah Rp 227 triliun.

Vivi mengatakan, adapun komponen Dana Alokasi Umum (DAU) pada anggaran pendidikan yang ditentukan penggunaannya (specific grant) diberikan untuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pendanaan bidang pendidikan.

"Apabila ada penerimaan PPPK untuk guru, maka akan dipenuhi dari DAU specific grant. Namun pada tahun-tahun selanjutnya ini akan masuk ke DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu DAU block grant," ucapnya.