SURVEI Litbang Kompas: Kepuasan Masyarakat ke Dedi Mulyadi Tinggi, Tapi Tak Tuntaskan Kemiskinan

TRIBUN-MEDAN.com - Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tinggi di masyarakat. 

Survei Litbang Kompas ini melibatkan 400 responden yang dipilih secara acak dengan sistem tatap muka mulai 1 Juli 2025 hingga 5 Juli 2025.  

Dari sisi demografi, responden terdiri atas 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.

Tingkat pendidikan responden beragam, mulai dari pendidikan dasar (37,9 persen), menengah (47,5 persen), hingga pendidikan tinggi (14,6 persen).

Dalam survei tersebut, responden menyatakan puas terhadap penyediaan air bersih, stabilitas harga kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan masyarakat hingga biaya pelayanan publik masih terjangkau. Prestasinya pun, rata-rata di atas 70 persen. 

Khusus mengenai kepemimpinan, 80,2 persen responden memberikan nilai 8-10 atas kinerja Dedi dan Erwan Setiawan, wakilnya.

Popularitas keduanya juga cukup tinggi mencapai 97,1 persen responden menyukai Dedi Mulyadi dan 71,9 persen menyukai Erwan Setiawan.

Baca juga: Kebersamaan Warnai Perayaan Kemerdekaan di Fontem Academy Medan

Baca juga: DPR RI 2024–2029: Tunjangan Naik, Pendapatan Melonjak, Paling Rendah Rp120 Juta Per Bulan

Baca juga: Pria Putuskan Gelar Pernikahan di Hari Pemakaman Sang Ayah, Ternyata Ada Cerita Haru di Baliknya

Hanya saja, dalam ketersediaan lapangan pekerjaan, 57,6 persen responden menilai buruk dan 7,3 persen menilai sangat buruk.

Hanya 33,4 persen responden yang menyatakan baik hingga sangat baik.

Sebanyak 67,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran, 60,4 persen tidak puas dengan upaya mengatasi kemiskinan, dan 48,8 persen tidak puas terhadap kinerja pemberian bantuan langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Mayoritas responden menyebut paling mendesak di Jabar saat ini adalah minimnya lapangan pekerjaan (44,8 persen), disusul persoalan infrastruktur jalan (30,8 persen), serta masalah ekonomi dan harga bahan pokok (27,9 persen).

Tingkat pengetahuan publik terhadap sejumlah program Pemprov Jabar juga masih rendah.

Sebanyak 61,4 persen responden tidak mengetahui program pemangkasan anggaran hibah pesantren. 

Program pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah juga belum banyak dikenal, dengan 64,8 persen responden menyatakan tidak tahu.

Bahkan, 74,1 persen responden mengaku tidak mengetahui adanya program pemberian bantuan bagi perusahaan dalam proses investasi.

Baca juga: Brimob Polda Sumut Sukses Kawal Aquabike Toba 2025 Tanpa Insiden

Baca juga: Mendagri Minta Kenaikan Tarif Pajak PBB Ditunda, Pemko Siantar Duluan Beri Diskon dan Pemutihan