Kadis PUTR Binjai Akui Sakit Gagal Ginjal, Sempat Didemo Mahasiswa dan Disebut Pejabat Titipan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Kepala Dinas PUTR Binjai, Wahyu Umara mengaku memang tidak dalam kondisi sehat seperti orang pada umumnya alias mengalami penyakit yang  serius. 

Adapun penyakit yang diderita pejabat yang sebelumnya berdinas di Kabupaten Serdang Bedagai, ialah gagal ginjal. 

Bahkan akibat gagal ginjal tersebut, Wahyu wajib cuci darah setiap hari Rabu dan Sabtu. 

"Jadwal Hemodialisa (HD) saya itu Rabu dan Sabtu. Mudah-mudah kita semua selalu diberikan kesehatan," kata Wahyu, Senin (26/1/2026). 

Disinggung bagaimana ia bisa lolos seleksi lelang jabatan eselon II, Wahyu menjelaskan jika kesehatannya pada waktu itu stabil. 

"Terkait kondisi kesehatan pada saat itu stabil. Saya dapat mengikuti semua tahapan seleksi," ujar Wahyu. 

Tak hanya itu, wartawan pun sempat bertanya soal kabar ia diduga pejabat titipan yang ditempatkan diposisi strategis yaitu sebagai Kapala Dinas PUTR Binjai. 

"Terkait pejabat titipan, saya tidak merasa sebagai orang yang dititipkan. Saya mengikuti proses lelang jabatan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ada dan menghormati semua keputusan. Demikian tanggapan singkat dari saya terima kasih," ucap Wahyu. 

Dikabarkan sebelumnya, Wahyu Umara Kepala Dinas PUTR Binjai diduga sedang dalam kondisi tidak sehat saat mengikuti seleksi hingga akhirnya terpilih sebagai pejabat eselon II. 

Hal ini terungkap saat aksi demo massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Binjai menggeruduk Kantor Wali Kota Binjai yang beralamat di Jalan Sudirman, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, Rabu (21/1/2026). 

Massa menyampaikan orasinya bahwa Kadis PUTR Binjai terpilih adalah pejabat titipan dari luar. 

"Sementara banyak sumber daya manusia di Kota Binjai yang layak," ungkap Koordinator Aksi, Oza Hasibuan.

"Hasil lelang Kadis PU, penuh indikasi kecurangan, yang mana kita ketahui bahwasanya ada dugaan manipulasi administrasi. Kami meminta kepada Wali Kota, Ketua Pansel, Kepala BKD, dan juga Dirut Rumah Sakit Djoelham untuk memberi penjelasan," sambungnya. 

Orasi massa diterima pejabat di Pemko Binjai dan menyampaikan aspirasinya secara langsung di ruang rapat. 

Usai diskusi, Oza menambahkan, Tim Pansel yang diwakili Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai menilai bahwa hal tersebut sah secara undang-undang.