Medan Jadi Percontohan Nasional Penerimaan Bansos Berbasis Data

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna mengatasi persoalan klasik ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Kini bansos di Medan sudah berbasis data. 

Hal itu disampaikan Rico Waas saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos dalam rangka digitalisasi bansos Kota Medan di Ruang Kuala Deli Bank Indonesia, Senin (25/5).

Rico mengungkapkan masih sering muncul keluhan masyarakat terkait ketidakadilan penerimaan bansos. Menurutnya, persoalan tersebut terjadi karena data penerima bantuan belum sepenuhnya valid dan masih rentan dipengaruhi subjektivitas di lapangan. “Sering kita dengar masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dinilai mampu justru menerima. Ini terjadi karena data kita belum sepenuhnya valid dan transparan,” ujarnya.

Rico menilai digitalisasi menjadi solusi utama untuk menghadirkan sistem pendataan yang lebih akurat, transparan dan akuntabel. Dengan sistem berbasis data terintegrasi, pemerintah disebut dapat memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Kami tidak ingin lagi ada data ‘like or dislike’. Bukan karena suka atau tidak suka seseorang lalu dimasukkan sebagai penerima bantuan. Semua harus berbasis data yang riil dan terverifikasi,” katanya.

Dalam kegiatan yang dihadiri pimpinan perangkat daerah, camat, lurah hingga tokoh masyarakat itu, Rico juga mengungkapkan Kota Medan menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos nasional.

Ia menyebut program tersebut sebelumnya telah diterapkan di Banyuwangi dan kini mulai diperluas ke sejumlah daerah, termasuk Kota Medan. Selain itu, Rico turut menyoroti pentingnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi utama digitalisasi layanan sosial.

Bahkan, Rico sempat mengecek langsung kesiapan para lurah terkait kepemilikan IKD dan meminta yang belum mengaktifkan agar segera melakukannya. Lebih lanjut, Rico mengatakan Pemko Medan telah menyiapkan sebanyak 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari unsur PKK hingga perangkat kelurahan.

Para agen tersebut akan melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan. Ia pun menargetkan setiap agen dapat mendata minimal lima KK per hari sehingga seluruh data dapat tervalidasi dalam waktu satu bulan. “Kalau memang ternyata yang membutuhkan lebih banyak, itu harus kita hadapi dengan jujur. Dengan data yang valid, kita bisa mencari solusi yang tepat,” ucapnya. 

Baca juga: Ditinggal Belanja, Maling Curi Sepeda Motor di Hamparan Perak

Bagian dari Transformasi
DIREKTUR Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Menurutnya, melalui sistem tersebut seluruh proses mulai dari registrasi, verifikasi biometrik hingga penentuan kelayakan penerima bantuan dapat dilakukan secara transparan dan real-time. “Kota Medan menjadi salah satu lokus penting dalam perluasan implementasi digitalisasi bansos secara nasional karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana, menyebut digitalisasi bansos akan memperkuat akurasi data sekaligus memperluas akses layanan kepada masyarakat.

Ia menambahkan, aplikasi portal yang digunakan nantinya akan mempermudah proses registrasi, verifikasi, hingga pembaruan data penerima manfaat secara berkala. “Kami berharap digitalisasi ini membuat penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, akuntabel, dan inklusif,” pungkasnya. (dyk/Tribun-Medan.com)