Musyawarah Provinsi POBSI Sumut Digelar 20 Juni

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung pada 19-20 Juni 2026 di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Gatot Subroto No. 395, Medan. Agenda utama dalam forum tertinggi organisasi biliar di Sumut tersebut adalah memilih Ketua Umum POBSI Sumut definitif periode 2026-2030.

Persiapan pelaksanaan Musprov kini terus dimatangkan oleh kepengurusan caretaker POBSI Sumut bersama panitia pelaksana yang telah dibentuk. Selain menetapkan jadwal pelaksanaan, panitia juga telah menyusun tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon Ketua Umum yang akan bertarung dalam Musprov mendatang.

Ketua Panitia Musprov POBSI Sumut, Meidi Budhiparama mengatakan pihaknya telah menerima mandat dari pengurus caretaker untuk menyukseskan pelaksanaan Musprov tersebut. Menurut Meidi, seluruh tahapan telah disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Umum Caretaker POBSI Sumut HM Hidayat Batubara bersama Wakil Ketua Umum Caretaker Achmad Fadil Nasution.

"Panitia bersama tim penjaringan dan penyaringan telah ditetapkan untuk mempersiapkan seluruh proses pelaksanaan Musprov POBSI Sumut. Agenda utama Musprov adalah memilih Ketua Umum POBSI Sumut definitif periode 2026-2030," ujar Meidi kepada Tribun Medan, Rabu (2/6).

Ia menjelaskan, proses penjaringan calon ketua umum akan dimulai dengan pengambilan formulir pendaftaran bakal calon Ketua Umum POBSI Sumut pada 10 Juni 2026. Selanjutnya, pengembalian formulir dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 11 hingga 12 Juni 2026 mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Setelah itu, panitia akan melakukan verifikasi administrasi pada 13 Juni 2026. Hasil verifikasi tersebut kemudian akan diumumkan kepada para bakal calon pada 14 Juni 2026.

Baca juga: Rudiyana Umumkan Berpisah dengan PSMS Medan

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan, Ucok Afriansyah Rambe, memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Ketua Umum POBSI Sumut periode 2026-2030. Di antaranya, calon harus berstatus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dan berdomisili di Sumatera Utara. Selain itu, calon juga harus memiliki kecakapan, dedikasi, serta pengalaman dalam berorganisasi.

Calon ketua umum juga diwajibkan bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) POBSI serta sanggup melaksanakan seluruh keputusan organisasi. Persyaratan lainnya adalah memperoleh rekomendasi tertulis atau dukungan minimal 30 persen dari total 18 pemilik suara yang memiliki hak dalam Musprov. Dukungan tersebut dapat berasal dari enam Pengurus Kabupaten/Kota POBSI dan/atau caretaker POBSI Sumut.

Setiap pemilik suara hanya diperbolehkan memberikan rekomendasi kepada satu nama calon. Surat rekomendasi juga harus ditandatangani oleh Ketua Umum POBSI Kabupaten/Kota, dibubuhi materai, dan dilengkapi stempel organisasi. Selain itu, calon tidak sedang menjalani proses pidana dan wajib menyerahkan surat pernyataan kesediaan, kesiapan, serta kesanggupan menjadi calon Ketua Umum POBSI Sumut yang dibubuhi materai Rp10.000.

Tidak hanya itu, para kandidat juga diwajibkan memaparkan visi dan misi mereka di hadapan rapat pleno Musprov sebagai bagian dari proses pemilihan.

Ucok menambahkan, setiap calon ketua umum juga diwajibkan menyetor biaya komitmen sebesar Rp200 juta yang akan disetorkan ke rekening caretaker POBSI Sumatera Utara. "Ketentuan ini telah ditetapkan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon Ketua Umum POBSI Sumut periode 2026-2030," jelasnya. (cr29/Tribun-Medan.com)