Desak Ganti Rugi Lahan dan CSR, Warga Geruduk Kantor DPRD Karo  

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Seratusan warga Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo, di Jalan Veteran, Kabanjahe, Senin (10/11/2025). 

Pada aksi ini, masyarakat desa mendesak kepada anggota legislatif agar segera menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan PT Karo Bumi Energi. 

Diketahui, perusahaan yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) ini, terletak berdampingan dengan perkampungan masyarakat. Di mana, selama perusahaan tersebut berdiri hingga saat ini, masyarakat mengeluh mengalami sejumlah masalah dengan perusahaan. 

Berdasarkan keterangan dari perwakilan warga, Juwan Purba, menjelaskan jika selama ini masyarakat merasa telah diberikan janji palsu oleh perusahaan. Padahal selama ini, masyarakat menuntut apa yang menjadi hak dan atas persetujuan dari perusahaan sendiri. 

"Singkat cerita, ada kesepakatan warga dengan pihak perusahaan, jadi kami minta agar ini segera direalisasikan," ujar Juwan. 

Baca juga: Dukacita Aktivis Jadi Korban Aksi Tolak Tunjangan DPR RI, Pemuda di Karo Hidupkan Lilin di DPRD Karo

Diungkapkan Juwan, ada beberapa kesepakatan yang sempat dibahas antara masyarakat dengan perusahaan sejak awal tahun 2025 lalu. Antara lain, pihak perusahaan sepakat memberikan bantuan berupa membangun losd (balai pertemuan) desa, merealisasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan perihal ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang digunakan oleh pihak perusahaan. 

"Artinya sesuai dengan surat kesepakatan desa dengan perusahaan pada 11 Januari, sudah ada kesepakatan. Tapi sampai saat ini belum ada satu pun kesepakatan yang dijalankan oleh pihak perusahaan," ucapnya. 

Dari surat kesepakatan yang dibawa oleh masyarakat, diketahui dalam perjanjian tersebut pihak perusahaan harus menghentikan segala pekerjaan di kawasan perusahaan. Namun, sejauh ini masyarakat merasa tidak ada itikat baik dari perusahaan untuk berembuk bersama dengan masyarakat membahas permasalahan ini. 

"Nyatanya semua kesepakatan ini belum ada yang direalisasikan," katanya. 

Untuk itu, agar nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat untuk memaksa menghentikan pengerjaan di sana, masyarakat datang ke DPRD, dan meminta DPRD menjembatani keluhan masyarakat ke perusahaan. 

"Makanya kami ke sini, kami meminta DPRD yang menyelesaikan permasalahan ini memberi solusi yang konkret kepada masyarakat, bukan hanya cakap-cakap saja," ungkapnya. 

Namun, pada pertemuan dengan Ketua dan Anggota DPRD Karo masyarakat menilai belum ada jawaban pasti. Masyarakat meminta dengan tergas, agar DPRD bisa menjadi garda terdepan untuk membahas permasalahan yang dialami masyarakat dengan perusahaan. 

"Kalau tidak ada solusi hari ini dari Ketua DPRD, maka kami minta agar perusahaan ini ditutup sementara sampai kami mendapatkan jawaban," tegasnya. 

Sejauh ini, masyarakat sudah beberapa kali mengadukan nasibnya kepada DPRD Karo terkait masalah ini. Namun, sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan jawaban pasti solusi dari permasalahan ini.

Saat menemui para peserta aksi, Ketua DPRD Karo Iriani br Tarigan sempat memberikan jawaban jika nantinya DPRD akan memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan pada Kamis (13/11/2025) mendatang. Namun, masyarakat belum puas karena jawaban tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan dan penegasan.