Sampai Di Alur Subur, Anggota KPUD Dairi Minta Ayam Bakar Ke Warga

Laporan Wartawan Tribun Medan / Liston Damanik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Asal Padang dan HS Manik, anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Dairi akhirnya menyerah dengan kondisi alam di pedalaman Dairi. Rencananya akhir pekan lalu mereka akan menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Desa Alur Subur, Kecamatan Tanah Pinem. Disinilah Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling ujung di daerah yang terkenal dengan kopinya itu.

"Sayalah yang paling rugi karena tidak bisa ke Alur Subur,"kata Koordinator Divisi Logistik KPUD Dairi, Padang dengan raut wajah kecewa, Senin (18/11/2013).

Ia mengatakan, ini sudah dua periode menjabat sebagai komisioner KPUD Dairi dan sudah beberapa kali ke Tanah Pinem. Namun, sekalipun ia belum pernah ke Alur Subur.
Enam anggota rombongan KPUD Dairi, termasuk Tribun, yang ingin pergi ke Alur Subur berangkat dengan menggunakan Toyota Hardtop. Perjalanan cukup sulit karena harus mengelilingi perbukitan melewati jalan berbatu dan naik-turun.

Kontur jalan yang berbatu dan licin, membuat penumpang terus terguncang sepanjang perjalanan sementara rintik-rintik hujan membuat penumpang di bagian belakang sibuk menghindari tetesan hujan dari lubang-lubang terpal yang dijadikan atap. Asal Padang menyemangati rombongan dan berkata sesampai di Alur Subur ia akan meminta warga setempat membakar ayam.

Namun, sekitar 10 kilometer dari Desa Liang Jering, di sebuah daerah yang sering disebut Tanjakan Pola (Tanjakan Pohon Aren), sopir menyarankan rombongan untuk balik kanan. Karena malam tambah larut dan jalan semakin licin akibat hujan yang tak kunjung berhenti sementara kontur jalan akan semakin menanjak dan berliku, rombongan pun memutuskan kembali ke Liang Jering.

"Saya tidak pernah duduk kalau mengantar logistik ke daerah ini. Jadi kalau mobil masuk ke jurang, saya bisa loncat,"kata anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Pinem, Sumardi Bangun sambil menatap ke bukit Perbukitan yang ditanami jagung secara masif. Di beberapa belokan, rombongan bisa melihat pemukiman di seberang lembah yang sudah masuk daerah Aceh Tenggara.

Mungkin karena kedatangan dua komisioner KPU Dairi, Bangun jadi semangat bercerita tentang suka dukanya sebagai anggota PPK di kecamatan dengan desa-desa yang masuk kategori Daerah Perhatian Khusus (DPK) oleh penyelenggara pemilu.

Ia bercerita tentang bagaimana ia sampai berjumapalitan (Baca - Bersusah Payah) setiap kali pemilu diselenggarakan karena cakupan wilayahnya yang luas, medan berat, dan belum masuk sinyal telepon. Entah benar atau tidak, ia juga mengaku pernah dicegat ular merah-kuning sebesar paha yang menurutnya seperti sengaja melintang di depan jalannya.

"Saya pernah menangis karena motor yang saya pinjam bocor di tengah jalan,"katanya. Setelah menyeruput kopi di rumah Kepala Desa Liang Jering, Koordinator Divisi Sosialisasi KPUD Dairi HS Manik angkat bicara.

"Liang Jering ini sama seperti Jalur Subur dimasukkan KPU sebagai daerah Perhatian Khusus karena untuk sampai ke titik ini harus melewati kabupaten lain (Karo). Bisa dikatakan ini daerah terpencil,"katanya.

Selain Jalur Subur dan Liang Jering, KPU juga memasukkan Desa Binangara, Desa Sinar Pagi dan Desa Gundaling sebagai Daerah Perhatian Khusus di Kabupaten dengan 15 kecamatan, 8 kelurahan, 161 desa dan jumlah pemilih pada Pilkada Oktober lalu sebanyak 203.910 itu.

Kepala Desa Liang Jering Rahidin Banurea mengatakan, pada Pilkada Oktober lalu, jumlah pemilih di desanya mencapai 700 orang dan pada hari H yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 504.

"Disini warga semangat ikut Pilkada. Mereka berlomba-lomba sampai antri. Adapun yang tak datang, mungkin karena ladangnya terlalu jauh,"katanya. Sumardi Bangun membenarkan Banurea. Menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat di daerah terpencil pada pemilu dan pilkada cukup tinggi. Pegawai honorer di Kantor Camat Tanah Pinem ini berpendapat, penyebab realitas itu adalah karena masyarakat daerah pedalaman masih bersifat komunal. Masyarakat pedalaman yang menurutnya sebagian adalah golongan-golongan yang termarginalkan di perkotaan juga masih menitipkan harapan kepada calon pemimpin yang mereka pilih untuk memperbaiki infrastruktur di desa mereka.

Kondisi ini berkebalikan dengan masyarakat perkotaan yang individual dan cenderung apatis dan akhirnya membuat pusing penyelenggara pemilu yang ingin mengerek tingkat partisipasi pada hajatan demokrasi itu. Dari daerah pedesaan juga jarang terdengar persoalan seputar DPT atau disebut-sebut dalam gugatan hasil Pilkada Dairi Oktober lalu yang saat ini sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.